KABARBURSA.COM - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp21,8 triliun atau 0,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per Mei 2024 memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutan program-program sosial, termasuk program makanan bergizi gratis bagi siswa, santri, dan ibu hamil.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, defisit ini dipicu oleh penurunan pendapatan negara sementara belanja negara terus meningkat. Pendapatan negara per Mei 2024 hanya mencapai Rp1.123,5 triliun, turun 7,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengkritisi alokasi dana APBN untuk program makanan bergizi gratis. Dana yang disepakati hanya Rp71 triliun, sekitar 1,83-1,91 persen dari APBN.
Angka ini sangat jauh dari kebutuhan yang diprediksi mencapai Rp450 triliun. Nailul menegaskan dengan kemampuan APBN saat ini, program makanan bergizi gratis maksimal hanya bisa terlaksana 50 persen hingga 2029.
"Sampai 2029, paling mentok program akan terlaksana 50 persen," ujarnya lewat aplikasi media sosial pribadinya, dikutip Jumat, 28 Juni 2024.
Ia memperingatkan memaksakan realisasi 100 persen dari target akan membuat defisit APBN melampaui batas 3 persen, yang bisa berujung pada impeachment Presiden.
Nailul menyoroti potensi defisit yang ada di rentang -2,29 hingga -2,82 persen dari PDB, yang berarti defisit minimal Rp586 triliun harus ditutup oleh pembiayaan atau utang baru. Ia juga mengingatkan bahwa alokasi untuk program makanan bergizi gratis akan menimbulkan realokasi anggaran yang signifikan.
"Porsi makan bergizi gratis bisa menyebabkan pengurangan subsidi energi, inflasi meningkat, dan daya beli turun," ungkapnya.
Untuk itu, Nailul merekomendasikan pemerintah untuk mencari alternatif realokasi anggaran dengan menghentikan proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang terancam gagal.
"Maka, pemerintah perlu realokasi alternatif anggaran dengan menghentikan proyek PSN yang terancam gagal," katanya.
Tertekan di Tengah Transisi Pemerintahan
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah menetapkan defisit fiskal di kisaran 2,45-2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini mendekati batas aman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 3 persen. Namun, DPR mempertanyakan target defisit ini, terutama mengingat transisi pemerintahan ke rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memerlukan ruang fiskal yang cukup melalui APBN Perubahan.
Pembengkakan belanja negara untuk menutup defisit mengakibatkan lonjakan utang dan rasio utang yang mendekati 40 persen PDB. Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi rentan di tengah gejolak global dengan suku bunga tinggi dan ketegangan geopolitik yang masih berlanjut.
Meskipun tim Prabowo telah terlibat secara informal dalam penyusunan RAPBN 2025, belum jelas apakah program-program prioritas seperti makan siang gratis untuk pelajar dan subsidi susu untuk ibu hamil senilai Rp 400 triliun dapat terakomodasi dalam anggaran yang tersedia.
Defisit APBN 2025 diperluas dari target 2,29 persen PDB pada tahun sebelumnya. Pada masa pemerintahan Jokowi, defisit APBN sempat melebar hingga 6,4 persen pada puncak pandemi 2020, namun berhasil ditekan kembali menjadi 2,35 persen pada 2022. Realisasi defisit APBN 2023 bahkan hanya mencapai 1,66 persen.
Selain harus memenuhi janji kampanye Prabowo dan melanjutkan proyek-proyek besar seperti Ibu Kota Negara (IKN), APBN 2025 juga dihadapkan pada kewajiban utang jatuh tempo senilai Rp782 triliun. Ini belum termasuk belanja rutin seperti gaji pegawai yang mencapai 15 persen dari total APBN, serta anggaran pendidikan 20 persen, kesehatan 6 persen, dan perlindungan sosial senilai Rp493,5 triliun pada tahun 2024.
Optimis Makanan Bergizi Terealisasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak akan membuat APBN 2025 jebol. Anggaran tersebut telah diintegrasikan dalam postur Rancangan APBN 2025 yang disepakati bersama DPR, dengan defisit di kisaran 2,29 persen hingga 2,82 persen dari PDB.
"Untuk di postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih, yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp71 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024 lalu.
Sri Mulyani menjelaskan, realisasi penggunaan anggaran untuk program makan bergizi gratis akan disusun secara rinci oleh Tim Prabowo-Gibran. Dia pun memastikan range defisit maupun rasio utang tetap dijaga sesuai batas aman dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
"APBN dikelola hati-hati dan dijaga sustainability-nya serta kesehatannya. Karena ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang, dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent dan hati-hati," ucap Sri Mulyani.(pin/*)