Logo
>

APBN Prabowo Dirancang Bengkak: Ada Cawe-cawe?

Ditulis oleh Ayyubi Kholid
APBN Prabowo Dirancang Bengkak: Ada Cawe-cawe?

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Menjelang masa transisi kepemimpinan presiden Indonesia. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, tahun pertama kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto dirancang membengkak.

    Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Fraksi PDI-P, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyuarakan kekhawatirannya tentang arah kebijakan fiskal Indonesia.

    Dia mempertanyakan alokasi belanja negara yang mencapai lebih dari 3.500 triliun rupiah. Menurut Dolfie, visi dan misi yang seharusnya menjadi panduan utama, nyatanya belum jelas terlihat dalam rencana anggaran ini. Ia pun menegaskan bahwa APBN bukan tempat untuk titipan proyek, sehingga perlu ada landasan yang jelas mengenai alokasi anggaran tersebut.

    "Ini proyek siapa? Cawe-cawe siapa?" tanya Dolfie di Gedung DPR RI, Dikutip Rabu 5 Juni 2025.

    Dolfie juga menyoroti bahwa ruang fiskal yang tersedia untuk pemerintahan baru sangat terbatas karena defisit yang hampir mencapai maksimum. Dengan defisit yang dipatok antara 2,45 persen hingga 2,82 persen, defisit minimum sudah mencapai 600 triliun rupiah.

    Ia mengingatkan bahwa setiap pergantian pemerintahan selalu diwarnai dengan defisit, namun defisit transisi kali ini adalah yang tertinggi dalam sejarah. Dia pun menuntut agar defisitnya bisa lebih rendah untuk memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintahan baru.

    "Defisit transisi ini paling tinggi dari proses transisi yang pernah ada," tegas Dolfie.

    Di samping itu, Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menekankan pentingnya bagi pemerintah baru nantinya juga untuk mengajukan APBN Perubahan (APBN-P). Menurutnya dalam konteks transisi, APBN-P seharusnya menjadi keniscayaan untuk mengakomodasi program-program pemerintahan baru. Meskipun pemerintah dalam beberapa tahun terakhir tidak mengajukan.

    "Ya pointnya (program) sudah terakomodir belum? mungkin ide besar presiden terpilih sudah terakomodir, dari janji-janji kampanye sebagiannya. Tapi para pembantu presiden kan belum tau, (atau) apakah sudah ada di kotak bu menteri atau pak kepala bappenas?," katanya di Gedung DPR RI, Dikutip Rabu 5 Juni 2025.

    Ecky juga menyoroti pentingnya Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2025 sebagai buffer untuk memberikan celah fiskal yang lebih luas. Namun, ia mengkritisi tingginya utang negara yang menjadi salah satu sumber celah fiskal. Dia pun membandingkan, dalam pergantian pemerintahan dari SBY ke Jokowi pada 2015, pengajuan APBN-P dilakukan dengan cepat dan defisitnya justru turun.

    "Jangan tabu, dan politik masih aman-aman saja. Buat celah fiskal. Walaupun kalau kita baca, seingat saya ternyata APBN-P 2015 malah turun defisitnya dari RAPBN-nya,"

    Sementara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa defisit yang terjadi merupakan bagian dari RAPBN transisi, yang sesuai dengan mandat dan siklus APBN. Ia menambahkan bahwa proses tersebut akan dilanjutkan dengan Badan Anggaran (Banggar) di Panja.

    "Itu defisit kan kita dalam hal ini RAPBN-nya transisi, jadi ini adalah kita melakukan mandat kita mengikuti siklus dari APBN dan ini tentunya bagian dari proses itu dng banggar nanti kita lanjutkan di panja," terangnya di Gedung DPR RI, Dikutip Rabu 5 Juni 2025.

    Adapun, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan alasan pemerintah memutuskan bahwa defisit dalam Rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (RAPBN) 2025 tetap dipertahankan pada angka 2,45 hingga 2,82 persen. Langkah ini diambil karena peningkatan pembayaran bunga utang yang signifikan.

    “Defisit ini kenapa 2,45-2,82 persen? Karena ada pembayaran bunga yang meningkat,” terang Suharso saat ditemui di gedung DPR RI, Selasa, 4 Juni 2024.

    Menurut Suharso, tidak hanya defisit yang perlu diperhatikan, tetapi juga keseimbangan primer atau primary balance yang harus tetap di nol persen. Ia menekankan pentingnya mengelola pembayaran bunga utang secara efisien.

    “Kita perlu meng-streamline pembayaran bunga yang meningkat. Jika negara ingin melakukan belanja dengan sumber utang, sebaiknya belanja modal tersebut bersifat revenue-based financing, artinya mampu membiayai diri sendiri dan membayar kembali utang-utang tersebut,” jelasnya.

    Suharso menambahkan bahwa pihaknya tengah merencanakan penerapan revenue-based financing dalam investasi pemerintah. Jika berhasil, hal ini dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah.

    Pertumbuhan Singkat

    Pendanaan berbasis pendapatan (revenue-based financing) merupakan jenis pendanaan yang fleksibel, di mana pengembalian tidak flat setiap bulan, tetapi tergantung pada revenue atau penghasilan bisnis pada bulan tersebut. Ini akan sangat menguntungkan bagi perusahaan atau bisnis yang mengincar pertumbuhan dalam waktu singkat.

    “Belanja-belanja modal yang dibiayai utang, misalnya, akan kita prioritaskan pada belanja modal yang memiliki revenue base sehingga bisa membiayai dirinya sendiri,” ungkap Suharso.

    Ia juga menekankan pentingnya memprioritaskan belanja modal yang memiliki dasar penerimaan yang jelas. Selama ini, belanja modal seringkali kurang efisien, sehingga perlu perbaikan dalam pengelolaannya.

    APBN mencakup berbagai komponen, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran bunga utang. Semua komponen ini berperan dalam menentukan keseimbangan primer dan defisit anggaran.

    “Oleh karena itu, kita perlu mengurangi belanja modal yang kurang produktif agar ruang fiskal negara lebih luas dan belanja modal benar-benar berfungsi sebagai capex yang mampu menghasilkan pendapatan bagi negara,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memutuskan bahwa defisit dalam RAPBN 2025 tetap dipertahankan pada angka 2,45 hingga 2,82 persen.

    “Kebijakan APBN 2025 akan terus didesain ekspansif namun terarah dan terukur dengan defisit yang kami sampaikan 2,45 persen hingga 2,82 persen,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Selasa, 4 Juni 2024.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa defisit dalam APBN akan digunakan untuk membiayai seluruh program prioritas pemerintah yang baru. Pembiayaan ini akan dikelola melalui manajemen utang yang inovatif, prudent, dan sustainable.

    “Agar menciptakan kepercayaan dan transparansi pemerintah,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah akan menjaga rasio utang pada batas yang prudent dan memanfaatkan berbagai instrumen untuk menciptakan pembiayaan yang inovatif.

    “Kami akan gunakan berbagai instrumen seperti BUMN, BLU, special mission vehicle, dan sovereign wealth fund untuk menciptakan pembiayaan yang inovatif namun tetap terjaga,” jelas Sri Mulyani.

    Disclaimer:
    Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Ayyubi Kholid

    Bergabung di Kabar Bursa sejak 2024, sering menulis pemberitaan mengenai isu-isu ekonomi.