Logo
>

BEI: Tidak Ada IPO BUMN 2024, Tunggu Pemerintahan Prabowo

Ditulis oleh Yunia Rusmalina
BEI: Tidak Ada IPO BUMN 2024, Tunggu Pemerintahan Prabowo

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Bursa Efek Indonesia (BEI) belum mencatat adanya perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) atau anak perusahaan BUMN yang melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) hingga pertengahan tahun 2024.

    Direktur Utama BEI, Iman Rachman, mengungkapkan perkembangan terkait rencana perusahaan IPO. "Saat ini belum ada yang masuk dalam pipeline IPO," kata Iman kepada media, Rabu, 10 Juli 2024.

    Iman menyebutkan bahwa keputusan BUMN dan anak perusahaannya menunggu dan melihat perkembangan di bawah pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto, mungkin menjadi faktor utama.

    Namun, BEI tetap optimis bahwa tahun depan akan melihat peningkatan aktivitas IPO dari BUMN dan entitas anaknya. "Kita harapkan mungkin tahun depan ada BUMN maupun anak BUMN yang melantai di pasar modal," tambah Iman.

    Meskipun demikian, BEI telah mencatat sekitar 30 perusahaan lainnya yang sudah masuk dalam pipeline untuk melakukan IPO. Target BEI untuk mencapai 60 perusahaan IPO hingga akhir tahun ini masih menjadi harapan.

    "Kita sekarang ada sekitar 30 perusahaan dalam pipeline. Target awal tahun kita 60 perusahaan, sekarang sudah 32, semoga bisa tercapai," jelas Iman.

    Harapan BEI terhadap meningkatnya jumlah IPO di Indonesia mencerminkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar modal di masa mendatang.

    Anak Usaha BUMN

    Sebelumnya PT Perkebunan Nusantara III (PTPN) mengumumkan penundaan rencana penawaran umum perdana saham initial public offering untuk anak perusahaannya, PalmCo, hingga akhir 2025.

    Direktur Utama PTPN III, Muhammad Abdul Ghani, menjelaskan keputusan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan yang optimal sebelum memasuki pasar modal.

    Ghani juga menyoroti pentingnya koordinasi yang erat dengan pemerintahan dan kementerian terkait untuk mempercepat persiapan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi terbaru. Meskipun ada penundaan, dia optimis bahwa PalmCo akan siap menghadapi tantangan dan peluang di pasar modal Indonesia pada waktu yang tepat.

    Dari sisi lainnya, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), sebuah perusahaan BUMN, juga berencana untuk melakukan IPO atau melantai di BEI pada tahun 2025. Langkah itu diproyeksikan sebagai bagian dari strategi untuk mencapai target pendapatan sebesar Rp10 triliun pada tahun 2028.

    Direktur Operasi PT INTI, Ahmad Taufik, menjelaskan bahwa rencana IPO ini merupakan bagian dari transformasi menyeluruh PT INTI dalam lima tahun mendatang. Menurutnya, proses yang telah dilakukan dalam dua tahun terakhir ini menjadi landasan yang kuat menuju target strategis perusahaan tersebut.

    Sampai dengan 5 Juli 2024 telah tercatat 27 Perusahaan yang mencatatkan saham di BEI dengan dana dihimpun Rp4.05 triliun. Hingga saat ini, terdapat 24 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI.

    Sebagai informasi, berikut adalah klasifikasi aset perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017 dengan rincian sebagai berikut

    • 3 Perusahaan aset skala kecil dengan aset di bawah Rp50 miliar. Selain itu 15 Perusahaan aset skala menengah dengan aset antara Rp50 Miliar  sampai dengan Rp250 Miliar

    • 6 Perusahaan aset skala besar dengan aset di atas Rp250 miliar dan rincian sektornya adalah sebagai berikut:

    Nol perusahaan dari sektor basic materials, 2 perusahaan dari sektor consumer cyclicals, 8 perusahaan dari sektor consumer noncyclicals, 1 perusahaan dari sektor energy, 2 perusahaan dari sektor financials, 3 perusahaan dari sektor healthcare, 4  perusahaan dari sektor industrials, 0 perusahaan dari sektor infrastructures, 1 perusahaan dari sektor properties dan real estate, 2 perusahaan dari sektor technology, dan 1 perusahaan dari sektor transportation dan logistic.

    BUMN Sudah IPO

    Berikut adalah beberapa BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) beserta penjelasan singkatnya:

    Perbankan:

    • Bank BRI (BBRI): Didirikan tahun 1895, bank tertua di Indonesia ini memiliki kapitalisasi pasar terbesar di BEI. Pemerintah memiliki 53 persen sahamnya, sedangkan sisanya dimiliki publik.
    • Bank Mandiri (BMRI): Hasil merger 5 bank pada tahun 1998, BMRI juga merupakan salah satu bank BUMN dengan kapitalisasi pasar terbesar. Pemerintah memiliki 52 persen sahamnya, sedangkan sisanya dimiliki publik.
    • Bank BNI (BBNI): Didirikan tahun 1946, BNI memiliki 58,9 persen saham yang dimiliki pemerintah.
    • Bank BTN (BBTN): Didirikan tahun 1954, BBTN memiliki fokus pada kredit perumahan. Pemerintah memiliki 60 persen sahamnya.
    • Bank BSI (BRIS): Merupakan bank syariah terbesar di Indonesia, BSI didirikan dari merger 3 bank BUMN syariah. Sahamnya dimiliki oleh Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

    Telekomunikasi:

    • Telkom (TLKM): Menyediakan jasa dan infrastruktur telekomunikasi, Telkom tercatat di BEI dan New York Stock Exchange (NYSE). Pemerintah memiliki 52 persen sahamnya, sedangkan sisanya dimiliki publik.

    Pertambangan:

    • Antam (ANTM): Mengusai 90 persen pangsa pasar emas batangan di Indonesia, Antam didirikan tahun 1968 dan memiliki 60 persen saham yang dimiliki pemerintah.
    • Semen Indonesia (SMGR): Perusahaan induk dari BUMN semen seperti Semen Padang dan Semen Gresik, SMGR didirikan tahun 1991 dan memiliki 51,2 persen saham yang dimiliki pemerintah.
    • Bukit Asam (PTBA): Bergerak di bidang tambang batu bara, PTBA didirikan tahun 1938 dan memiliki 65,93 persen saham yang dimiliki pemerintah.
    • Perusahaan Negara Timah (PTIN): Didirikan tahun 1976, PTIN bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan timah. Pemerintah memiliki 65 persen sahamnya.

    Lainnya:

    • Perusahaan Gas Negara (PGN): Didirikan tahun 1859, PGN bergerak di bidang transportasi dan distribusi gas alam. Pemerintah memiliki 56,97 persen sahamnya.
    • Kimia Farma (KAEF): Didirikan tahun 1817, Kimia Farma bergerak di bidang farmasi dan memiliki banyak apotek dan klinik. Pemerintah memiliki 89,9 persen sahamnya.
    • Indofarma (INAF): Didirikan tahun 1950, Indofarma juga bergerak di bidang farmasi. Pemerintah memiliki 80 persen sahamnya. (*)

    Disclaimer:
    Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Yunia Rusmalina

    Vestibulum sagittis feugiat mauris, in fringilla diam eleifend nec. Vivamus luctus erat elit, at facilisis purus dictum nec. Nulla non nulla eget erat iaculis pretium. Curabitur nec rutrum felis, eget auctor erat. In pulvinar tortor finibus magna consequat, id ornare arcu tincidunt. Proin interdum augue vitae nibh ornare, molestie dignissim est sagittis. Donec ullamcorper ipsum et congue luctus. Etiam malesuada eleifend ullamcorper. Sed ac nulla magna. Sed leo nisl, fermentum id augue non, accumsan rhoncus arcu. Sed scelerisque odio ut lacus sodales varius sit amet sit amet nibh. Nunc iaculis mattis fringilla. Donec in efficitur mauris, a congue felis.