KABARBURSA.COM - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan lonjakan harga beras yang diikuti oleh kelangkaan pasokan di ritel modern tidak diakibatkan oleh penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah.
Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi menyebut penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan beras bansos sudah dialokasikan bersama. Beras yang digunakan untuk penyaluran bansos tidak diambil dari beras SPHP yang selama ini digelontorkan ke masyarakat melalui pasar tradisional maupun ritel modern.
“Saya jawab tidak, tegas! Kenapa? Baik beras SPHP maupun beras bantuan pangan itu direncanakan bersama-sama dan dialokasikan bersama. Alasan pemerintah mengimpor 2 juta ton beras tahun ini itu untuk pemberian bantuan pangan dan beras SPHP,” katanya ketika ditemui di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2023.
Sebagai catatan, pemerintah tahun ini kembali menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 10 kg setiap bulan selama tiga bulan untuk 22,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Beras untuk kebutuhan tersebut bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog, sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Adapun, untuk 2 juta ton beras yang diimpor pada 2024 untuk memenuhi kebutuhan bansos pangan dan beras SPHP, saat ini sudah dalam tahap penjajakan dengan mitra. Surat izin impor sudah diterbitkan oleh pemerintah dan untuk tahap awal akan didatangkan sebanyak 500.000 ton sebelum Ramadan atau pertengahan Maret 2024.
Penyaluran bantuan pangan beras untuk saat ini dihentikan sementara lantaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Rabu, 14 Februari 2024 besok. Bantuan tersebut akan kembali disalurkan sehari setelah Pemilu 2024 atau pada Kamis, 15 Februari 2024.
“Kita menghentikan sementara buat menghormati proses Pemilu. Daripada nanti timbul fitnah dan segala macam. Jadi dihentikan dulu sampai besok, Rabu, 14 Februari 2024,” ungkapnya.
Impor Demi Bansos
Terakhir, Bayu mengungkapkan alasan dilakukannya impor beras untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras dan beras SPHP. Dia menyebut kondisi cuaca yang tidak menentu membuat produksi beras menjadi tidak maksimal.
“Panen kita terlambat, cuaca hujan kemudian panas atau tidak hujan, tidak menentu. Kondisi ini membuat petani dan penggilingan padi menjadi sakit kepala. Karena 95 persen dari gabah kita dijemur pakai matahari. Artinya apa? Ya jangan mendung, jangan hujan, kalau gitu nanti basah, kalau basah kualitasnya jelek. Kan ada mesin pengering? Kalau pakai mesin pengering, patah, broken-nya tinggi, dan hasilnya jadi kuning, tidak bagus,” paparnya.
Terkait dengan keputusan pemerintah mengimpor beras, menurut pakar pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (APEI) Khudori tidak terlepas dari terbatasnya produksi beras domestik. Produksi diprediksi baru akan meningkat paling cepat pada akhir April 2024.
“Saat ini masih paceklik, kira-kira sampai April 2024. Panen besar atau panen raya kemungkinan baru akan berlangsung pada akhir April atau awal Mei 2024,” katanya ketika dihubungi oleh KabarBursa.com pada Selasa, 13 Februari 2024.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras domestik pada Januari-Februari 2024 terbilang minim.
Kebutuhan Konsumsi Nasional
Produksi sepanjang dua bulan tersebut masih kurang 2,8 juta ton untuk menutupi kebutuhan konsumsi nasional yang mencapai 2,5 juta ton setiap bulannya.
Penurunan tersebut tidak terlepas dari fenomena El Nino yang mengakibatkan kekeringan, kekurangan air bersih, hingga gagal panen di sentra produksi beras di dalam negeri.
Khudori mengungkapkan produksi beras pada Maret 2024 kemungkinan akan meningkat walaupun tidak begitu besar. Diprediksi akan ada kelebihan atau suprlus hingga 0,97 juta ton beras
“Tetapi surplus ini dipastikan akan jadi rebutan banyak pihak. Panen di April 2024 pun akan bernasib sama, jadi rebutan banyak pihak. Terutama untuk mengisi jaring distribusi yang berbulan-bulan kering kerontang karena paceklik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, menurut Khudori situasi ini terbilang mengkhawatirkan lantaran bulan Ramadan akan datang pada Maret 2024 dilanjutkan dengan Hari Raya Idulfitri pada April 2024. Oleh karena itu, penting buat pemerintah untuk memastikan pasokan beras dalam jumlah memadai.
“Jika tidak, harga potensial naik dan bisa menimbulkan kegaduhan, bahkan berdampak ke soal sosial-politik,” tegasnya. (rezha/pram)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.