KABARBURSA.COM – Bank Indonesia (BI) resmi memangkas suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 persen pada 17 September 2025. Kebijakan tersebut menandai pemangkasan keenam sejak siklus pelonggaran dimulai pada September 2024.
Penurunan ini sekaligus diikuti revisi koridor suku bunga: Deposit Facility turun menjadi 3,75 persen dan Lending Facility ke 5,50 persen. BI menyebut langkah ini sebagai upaya memperkuat pemulihan permintaan domestik, menjaga momentum pertumbuhan, sekaligus mempertahankan stabilitas inflasi yang berada pada jalur sasaran.
Gubernur BI dalam rapat RDG pada Rabu, 17 September 2025 menegaskan pihaknya mendorong perbankan untuk segera menurunkan bunga pinjaman sehingga transmisi kebijakan moneter mengalir dari pasar uang ke dunia usaha dan rumah tangga.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga mengalirkan Rp200 triliun dana pemerintah dari BI ke bank-bank Himbara dalam skema deposit on call enam bulan, dengan tingkat imbal hasil 80,5 persen dari suku bunga kebijakan. Dana tersebut wajib digunakan untuk pembiayaan sektor produktif, bukan untuk pembelian obligasi, dengan kewajiban pelaporan bulanan agar pemanfaatannya terukur dan transparan.
Menurut Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi, kombinasi kebijakan moneter dan fiskal saat ini menciptakan ruang pertumbuhan yang jarang terjadi. “Penurunan BI-Rate dan langkah fiskal pemerintah mengalihkan dana ke perbankan merupakan momentum langka sinergi kebijakan. Moneter mengurangi harga uang, fiskal memastikan likuiditas benar-benar masuk ke sektor riil,” ujarnya Kamis, 18 September 2025.
Syafruddin menjelaskan, bila bank-bank segera menurunkan suku bunga dasar kredit dan mempercepat penyesuaian kredit, pelaku usaha akan menikmati arus kas yang lebih longgar untuk memperluas kapasitas produksi dan mengeksekusi proyek yang tertunda. Rumah tangga juga akan merasakan turunnya cicilan KPR dan kredit konsumsi berjaminan yang pada gilirannya meningkatkan permintaan barang tahan lama. “Ketika permintaan menguat dan ekspektasi membaik, keputusan investasi akan lebih cepat diambil,” imbuhnya.
Ia menambahkan pemerintah dan BI perlu mengikat komitmen bank dengan target pembiayaan sektoral, misalnya untuk perumahan rakyat, manufaktur padat karya, agro, dan logistik. Program penjaminan kredit dan berbagi risiko untuk proyek produktif dapat memangkas risk premium yang sering memperlambat keputusan kredit di awal siklus pelonggaran. “Dengan desain seperti ini, penurunan BI-Rate akan menyentuh lantai suku bunga kredit dan tidak berhenti di neraca bank,” kata Syafruddin.
Penurunan suku bunga acuan ke 4,75 persen ini berpotensi mendorong sektor-sektor yang sensitif terhadap bunga seperti KPR, otomotif, dan modal kerja rantai pasok untuk memimpin kebangkitan ekonomi. Stabilitas rupiah perlu dijaga melalui bauran intervensi, operasi valas, dan komunikasi kebijakan yang konsisten agar kepercayaan investor tetap kokoh. Bila kurs terkelola dan pembiayaan bergerak, utilisasi kapasitas industri naik, proyek konstruksi bergulir, dan perekrutan tenaga kerja bertambah, terutama pada sektor padat karya yang selama ini menunggu kepastian biaya modal.
Syafruddin mengingatkan, pelonggaran moneter lanjutan harus dibarengi disiplin inflasi dan pengawasan kualitas kredit agar tidak menciptakan gelembung di pasar keuangan. Ia menilai pemerintah bersama BI tengah memiliki kesempatan emas untuk menyelaraskan kompas kebijakan demi mempercepat investasi dan membuka lapangan kerja baru. “Pastikan orkestrasinya rapi. Target, insentif, pengawasan, dan pelaporan harus berjalan sehingga uang bergerak, produksi meningkat, dan pertumbuhan melaju,” katanya. (*)