KABARBURSA.COM – Biaya haji yang signifikan setiap tahun memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Pengamat Haji, Ade Marfuddin, mengatakan jumlah dana haji yang mencapai triliunan tiap tahun bisa dirasakan berbagai sektor ekonomi, baik mikro maupun kecil.
"Kalau dampaknya, harusnya secara nyata berimpas kepada seluruh pelaku-pelaku ekonomi, baik mikro maupun kecil," kata Ade kepada Kabar Bursa, Senin, 24 Juni 2024.
Setiap tahun, dana sekitar Rp 65 triliun dihabiskan oleh jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Jumlah ini mencakup pengeluaran untuk akomodasi, katering, transportasi, dan kebutuhan hidup selama di tanah suci.
Ade menambahkan, rata-rata setiap jemaah membawa sekitar 3.000 dolar Amerika Serikat (AS) sebagai bekal. "Sekarang misalnya 241 ribu orang. Mau bawa berapa dihabiskan uang di sana?" ujarnya.
Menurut Ade, total pengeluaran jemaah haji Indonesia bisa mencapai lebih dari 720 juta dolar AS setiap musim haji. Hal ini menunjukkan betapa besar aliran dana yang keluar dari Indonesia setiap tahunnya.
Namun, dampak ekonomi ini tidak hanya dirasakan di Arab Saudi. Ade mengungkapkan bahwa banyak peluang ekonomi yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia sendiri. "Yang memanfaatkan ini bukan Indonesia, tapi China," ungkapnya.
China, lanjut Ade, mampu memanfaatkan peluang ekonomi dari kebutuhan haji dengan memasok berbagai barang dan jasa. "Apa yang tidak ada sekarang produk di Arab Saudi, semua made in China," katanya.
Ade menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mengoptimalkan peluang ekonomi terkait haji. "Seluruh makanan yang ada di Arab Saudi, harusnya kan mulai dipilah, dipetakan," sarannya.
Ia juga menyebut banyak sektor bisnis yang dapat dikelola untuk mendukung kebutuhan haji, seperti produksi perlengkapan haji di dalam negeri. Ade optimistis atribut-atribut haji, seperti tasbih dan sajadah bisa menjadi pemicu gerakan ekonomi.
Selain itu, Ade menyarankan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada, termasuk para narapidana di Indonesia, untuk memproduksi barang kebutuhan haji dengan biaya rendah. Menurut Ade, pemerintah perlu mendorong produksi dalam negeri untuk kebutuhan haji, seperti koper, pakaian, dan perlengkapan lainnya.
Ade juga memberikan contoh bagaimana narapidana di China digunakan untuk produksi berbagai barang dengan biaya rendah. "Aneh kan? Kita pengirim jemaah haji terbanyak, tapi China sih yang memanfaatkan ini," jelasnya.
Dengan melabeli produk-produk tersebut sebagai "Made in Indonesia", Indonesia bisa bersaing di pasar internasional, khususnya di Arab Saudi. Produk-produk lokal ini dapat menggantikan dominasi produk China di pasar haji.
Ade menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat penting untuk mengoptimalkan peluang ekonomi dari kebutuhan haji. "Haji itu lebih besar gerakan ekonominya, kalau dimanfaatkan dengan baik," katanya.
Dana Jumbo BPKH
Dana kelolaan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dikelola dengan instrumen syariah dan likuid. Mengutip situs resminya, dana yang dikelola BPKH telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Presiden.
Saldo dana haji yang dikelola BPKH terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, saldo dana haji mencapai Rp124,3 triliun. Tahun berikutnya, 2020, terjadi lonjakan hingga Rp144,9 triliun. Pertumbuhan ini berlanjut pada tahun 2021 dengan saldo mencapai Rp158,8 triliun. Pada tahun 2022, saldo meningkat menjadi Rp166,5 triliun, dan pada prognosa Desember 2023, diperkirakan mencapai Rp166,7 triliun, menunjukkan peningkatan sebesar 0,12 persen dari tahun sebelumnya.
Selain itu, BPKH juga mencatat peningkatan pada pencapaian nilai manfaat dana haji. Hingga Desember 2023, nilai manfaat diperkirakan mencapai Rp10,9 triliun, meningkat 7,18 persen dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan BPKH dalam mengoptimalkan pengelolaan dana haji, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi para calon jemaah haji.
Dalam Rapat Kerja Tahun 2023 dan Milad ke-6 BPKH yang diselenggarakan di Istana Negara pada Selasa, 12 Desember 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya pengelolaan dana haji yang profesional dan akuntabel oleh BPKH. Jokowi menekankan bahwa dana haji merupakan amanah besar dari umat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
"Saya titip hati-hati mengelola dana umat ini, harus betul-betul dikelola dengan profesional mengedepankan akuntabilitas, mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian yang amat sangat, karena sekali lagi ini adalah uang rakyat, uangnya umat," kata Jokowi.
Presiden juga mengapresiasi kinerja BPKH yang telah berhasil mengelola dana haji dengan baik, namun tetap mengingatkan bahwa tugas besar ini tidak boleh dianggap remeh. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan umat terhadap BPKH.
Lebih lanjut, BPKH terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan dana haji. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan diversifikasi investasi pada instrumen-instrumen syariah yang aman dan menguntungkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana haji tidak hanya terjaga keamanannya tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi calon jemaah haji.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, BPKH berharap dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mengelola dana haji. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada umat yang mempercayakan dana haji mereka kepada BPKH, sehingga para calon jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan tenang dan khusyuk.
Peningkatan Layanan Haji
Ade menyoroti pentingnya peningkatan layanan pendidikan manasik bagi calon jemaah haji. Ia menyarankan agar BPKH membiayai pendidikan manasik secara berkelanjutan untuk memastikan setiap jemaah memiliki pengetahuan yang memadai sebelum berangkat.
“BPKH harus membiayai pendidikan manasik secara berkelanjutan untuk memastikan setiap jemaah haji memiliki pengetahuan yang memadai sebelum berangkat,” katanya.
Mengutip dokumen laporan program kemaslahatan yang diterbitkan BPKH, disebutkan bahwa lembaga ini tidak hanya fokus pada pengelolaan dana, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji. Program kemaslahatan mencakup berbagai bidang seperti pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, sarana dan prasarana ibadah, serta ekonomi umat.
Namun, Ade mengkritisi penggunaan dana haji yang tidak sesuai, seperti untuk pembangunan infrastruktur yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan haji. Dalam laporan BPKH, misalnya, mereka membangun klinik di Merauke dengan alasan sebagai bentuk dukungan pemerataan infrastruktur kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Menurut Ade, solusi yang lebih tepat adalah dengan menggunakan dana haji untuk pendidikan dan pembinaan jemaah agar lebih siap dalam menjalankan ibadah haji.
“Dana haji harus digunakan untuk pendidikan dan pembinaan jemaah agar mereka lebih siap dalam menjalankan ibadah haji,” tegasnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, mengatakan alokasi dana haji untuk infrastruktur merupakan komitmen lembaganya dalam mendorong pemerataan pembangunan melalui Program Kemaslahatan. Program ini bertujuan untuk mewujudkan kepedulian terhadap sesama umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T, yakni terdepan, terluar, tertinggal.
Menurut dia, Program Kemaslahatan tidak hanya fokus pada kegiatan kemanusiaan dan peningkatan kemampuan sosial-ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung pengembangan sarana infrastruktur.
“Melalui kegiatan Kemaslahatan, BPKH berupaya merealisasikan kepedulian terhadap sesama umat dan semangat untuk meningkatkan pemerataan pembangunan,” kata Fadlul. (alp/*)