KABARBURSA.COM - Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah mempersiapkan langkah penting terkait pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam upaya ini, BKN akan melakukan pemetaan dan penilaian kompetensi serta potensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Tahun 2024 ini, BKN menargetkan setidaknya 40.000 ASN pusat akan dipetakan dan dinilai untuk diberangkatkan ke IKN. Plt Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menjelaskan bahwa target ini terdiri dari 40.000 ASN instansi pusat dan 20.000 ASN dari instansi penyangga IKN.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya. Hingga 31 Mei 2024, BKN telah melaksanakan pemetaan dan penilaian potensi serta kompetensi pada 14.954 ASN. Pada tahun sebelumnya, BKN berhasil melampaui target dengan menyelenggarakan pemetaan dan penilaian potensi serta kompetensi untuk 96.760 ASN.
Pemetaan dan penilaian potensi ini menjadi bagian dari empat program prioritas BKN. Selain itu, BKN juga memprioritaskan penyusunan standar penilaian kompetensi dan potensi ASN, penyusunan rekomendasi kebijakan sistem penggajian ASN, dan layanan data ASN terintegrasi.
Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) belum merilis jumlah pasti ASN kementerian/lembaga pusat yang akan dipindahkan ke IKN. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa keputusan terkait pemindahan ASN akan disesuaikan dengan kesiapan hunian dan keputusan Istana. Kepindahan ASN direncanakan dimulai setelah Agustus 2024 dan mereka yang pindah akan mendapatkan insentif di luar dari yang mereka terima di Jakarta.
"KemenPANRB telah melakukan simulasi dengan seluruh Sekjen kementerian dan lembaga, dengan OIKN dan dengan Kementerian Sekretariat Negara. simulasi-simulai ini sudah kamu buat, mulai opsi 1, 2, 3, dan 4, termasuk opsi yang lain," kata Azwar.
Tentang insentif untuk ASN yang akan pindah ke IKN, Azwar menegaskan bahwa keputusan final masih menunggu rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo. Namun, dia memastikan bahwa akan ada insentif yang akan diberikan kepada mereka yang memutuskan untuk pindah ke IKN. Rincian insentif tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.
"Jadi, insentif-insentif ini memang menjadi poin arahan Bapak Presiden, tapi kita belum putuskan skenario 1, 2, atau 3 insentif yang akan diberikan. Yang pasti, akan ada insentif di luar insentif yang mereka terima ketika bekerja di Jakarta," ujar dia.
Selain itu, PANRB telah melakukan simulasi dengan seluruh Sekretaris Jenderal kementerian hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Keputusan sebelumnya mengenai pemindahan ASN juga telah disesuaikan, di mana setiap kementerian akan mengirimkan pejabat eselon yang akan pindah ke IKN atau ditugaskan di sana. Skema pemindahan ASN pun telah disiapkan, namun akan disesuaikan dengan kesiapan hunian di IKN.
Kepindahan ASN ke IKN bukan hanya menjadi prioritas bagi pemerintah, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Negara yang baru.
Jokowi Berkantor di IKN Juli 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rencananya untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada bulan Juli 2024. Pengumuman ini disampaikannya saat meninjau kesiapan lapangan upacara untuk perayaan HUT RI pekan lalu. Melalui salah satu unggahan di akun Instagramnya, Jokowi menyatakan keyakinannya bahwa ia akan mulai berkantor di IKN pada bulan Juli mendatang.
Namun, pertanyaan yang muncul adalah dengan siapa Jokowi akan berbagi kantor di IKN pada bulan Juli 2024? Menurut Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, meskipun pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke IKN tetap dijadwalkan pada bulan September 2024, bukan berarti tidak akan ada PNS yang akan bergabung dengan Jokowi di IKN pada bulan Juli.
Pada bulan Juli nanti, sejumlah pejabat direncanakan akan bertugas di IKN sebagai bagian dari persiapan untuk Upacara HUT RI ke-19 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2024. Salah satu di antaranya adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, beserta sejumlah jajarannya.
Kehadiran pejabat seperti Menteri PUPR dan stafnya di IKN pada bulan Juli menjadi langkah awal dalam menyiapkan infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung berbagai acara resmi, termasuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa segala persiapan terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN berjalan lancar dan tepat waktu.
Keputusan Jokowi untuk mulai berkantor di IKN pada bulan Juli menegaskan keseriusan pemerintah dalam memajukan pembangunan dan pengembangan wilayah baru ini. Dengan langkah-langkah progresif seperti ini, diharapkan proses pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN dapat berjalan dengan lancar dan efisien, serta memberikan manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia.(*)