KABARBURSA.COM - Pemerintah telah menyetujui kuota impor sebanyak 3,6 juta ton hingga tahun 2024 berakhir. Untuk merealisasikan keputusan tersebut, Perum Bulog (Persero) telah melakukan impor sejumlah 2 juta ton beras. Proses impor ini dilakukan melalui 26 pelabuhan di seluruh Indonesia, terutama fokus pada pelabuhan di daerah yang bukan merupakan sentra produksi beras.
Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama Perum Bulog, menyatakan bahwa Pelabuhan Tanjung Priok, yang merupakan pelabuhan utama dan terbesar di Indonesia, menjadi salah satu pintu masuk untuk impor beras. Sejak awal tahun hingga Mei 2024, ratusan kapal telah berhasil membongkar muatannya di Pelabuhan Tanjung Priok, dengan total sekitar 490.000 ton beras.
Bayu menambahkan bahwa meskipun proses pembongkaran sempat terhambat oleh curah hujan tinggi dari Januari hingga Maret, yang memperlambat proses bongkar muat, namun semuanya kini sudah diselesaikan dan masalah keterlambatan telah diatasi.
"Dengan demikian, saat ini tidak ada lagi kapal beras yang menunggu di Pelabuhan Tanjung Priok atau antrian truk di gudang Jakarta," tambahnya.
Selain itu, Bulog juga bertugas untuk memastikan ketersediaan stok beras. Saat ini, Perum Bulog memiliki stok sebanyak 1,8 juta ton, jumlah yang dianggap ideal.
Untuk menjaga jumlah stok yang ideal, Bulog terus mengutamakan pengadaan gabah dan beras dari dalam negeri selama musim panen. Sampai pertengahan Juni 2024, Bulog telah berhasil menyerap hampir 700 ribu ton produk petani dalam negeri.
"Saat ini, Bulog sedang fokus pada upaya penyerapan gabah/beras dari petani dalam negeri, penyaluran Bantuan Pangan dan SPHP secara rutin, serta persiapan untuk Hari Raya Iduladha."
"Bulog juga telah diberi tambahan tugas untuk menyalurkan Bantuan Pangan Beras selama 3 bulan, dengan alokasi untuk 22 juta keluarga penerima manfaat setiap bulannya di seluruh wilayah Indonesia," ungkapnya.
Risiko Penurunan Produksi Beras
Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), mengingatkan tentang potensi penurunan produksi beras pada paruh kedua tahun 2024, yang disebabkan oleh pola musiman dalam produksi beras di mana panen utama biasanya terjadi pada Maret dan April, yang termasuk dalam semester pertama tahun.
"Panen utama biasanya terjadi pada Maret dan April, yang berada dalam semester pertama. Oleh karena itu, produksi beras pada semester kedua biasanya lebih rendah dari semester pertama," jelas Arief pada Rabu (12/6/2024), meskipun ia tidak memberikan rincian tentang potensi produksi beras pada paruh kedua tahun ini.
Arief menekankan bahwa penurunan produksi beras ini merupakan masalah serius karena potensi dampaknya terhadap inflasi harga beras sangat signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, ia menyoroti bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah antisipatif, termasuk penyediaan cadangan beras di gudang Perum Bulog (Persero). "Pemerintah biasanya memiliki cadangan beras pemerintah. Saat ini, terdapat 1,76 juta ton beras yang tersimpan di gudang Bulog," kata Arief.
Per Rabu pagi ini pukul 9:35 WIB, data Panel Harga Bapanas menunjukkan rerata nasional harga beras premium di tingkat perdagangan eceran bertengger di Rp15.530/kg atau naik 0,65 persen dibandingkan dengan pekan lalu. Sementara itu, beras medium Rp13.440, naik 0,52 persen dari pekan lalu.
Nilai tersebut juga tercatat masih di atas harga eceran tertinggi (HET) baru yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp14.900/kg untuk beras premium dan Rp12.500/kg untuk beras medium di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI awal pekan ini, Arief memaparkan, berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hasil pengamatan April 2024, proyeksi total produksi beras Januari—Juli 2024 hanya mencapai 18,64 juta ton. Realisasi tersebut lebih rendah 2,47 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
"Hal ini menjadi concern kami menghadapi bulan-bulan selanjutnya karena kita akan menghadapi musim kemarau," jelasnya dalam rapat tersebut.
Selain itu, berdasarkan proyeksi neraca konsumsi periode Januari sampai dengan Juli 2024, ungkap Arief, potensi produksi surplus beras hanya 0,65 juta ton. Angka itu terpelanting jauh sebanyak 2,64 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023.
Dengan rerata konsumsi beras nasional sebanyak 2,55—2,56 juta ton, menurut perkiraan Bapanas, RI setidaknya membutuhkan 15,3 juta ton beras untuk semester II-2024.
HET Beras Tinggi
Penyesuaian HET beras sejak awal Juni diklaim sebagai upaya mengatasi harga beras yang makin mahal di pasaran, sembari melindungi petani dari kenaikan ongkos produksi yang mengerek harga gabah.
"Harga pembelian pemerintah Rp6.000/kg untuk GKP [gabah kering panen] dan itu disesuaikan dari hitungan agro input [biaya produksi petani] yang memang sudah naik. Seperti sewa lahan, pupuk atau fertilizer, hari orang kerja, dan lain-lain. Dengan demikian, pemerintah menyiapkan harga eceran tertinggi, juga untuk mengakomodasi kepentingan petani," kata Arief.
Arief juga menyampaikan produksi beras nasional kemungkinan akan turun pada paruh kedua tahun ini, seiring dengan berakhirnya periode panen raya pada Maret dan April. Meski demikian, dia tidak menjabarkan berapa potensi penurunan produksi tersebut.
Dia hanya memastikan pemerintah mencermati kecenderungan tersebut secara serius, sembari menyiapkan langkah antisipatif dengan memperkuat cadangan beras di gudang Perum Bulog (Persero). "Pemerintah biasanya menyiapkan cadangan beras permintah. Saat ini, ada (penyimpanan) beras di Bulog 1,76 juta ton," kata Arief. (*)