KABARBURSA.COM - Hilirisasi seolah menjadi satu-satunya solusi Indonesia menambah pundi kekayaan Indonesia. dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini tren kemiskinan akan semakin menurun dengan ketimpangan yang menyempit, didukung oleh kebijakan hilirisasi. Dia mengklaim hilirisasi mampu menciptakan sumber pertumbuhan baru secara spasial, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dalam rangka penyampaian tanggapan pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
"Selain itu, manufaktur berteknologi tinggi juga akan meningkatkan level pendapatan para pekerja di sektor hilirisasi," kata Sri Mulyani, Selasa 4 Juni 2024.
Dalam kerangka ekonomi makro 2025, dia menjelaskan pemerintah mendorong urgensi perbaikan kualitas sumbr daya manusia (SDM), termasuk perbaikan link and match antara dunia usaha dan pendidikan.
"Kesejahteraan masyarakat juga ditopang oleh level inflasi yang terjaga, sehingga daya beli masyarakat tidak mengalami distorsi," ujar Bendahara Negara.
Dengan mencermati dinamika perekonomian, tantangan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Selaras dengan hal tersebut, dia menyebutkan strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek.
Strategi jangka menengah-panjang difokuskan pada penguatan SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, melanjutkan pembangunan infrastruktur serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Kemudian, pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan dan keamanan, ketahanan energi dan pangan, serta memperkokoh nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia.
Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini, sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta penguatan konvergensi antardaerah.
"Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah perlu ditopang APBN yang efisien, sehat, dan kredibel," tutur Sri Mulyani.
Sejalan dengan hal tersebut, dia mengatakan seluruh pemangku kepentingan harus melanjutkan reformasi fiskal dan memperkuat efektivitas pengelolaan anggaran yang selama ini sudah berjalan.
"Hal ini terefleksi pada optimalisasi pendapatan negara yang mencapai 12,14 persen - 12,36 persen PDB (produk domestik bruto), dan belanja negara di kisaran 14,59 persen - 15,18 persen PDB," sebut Sri Mulyani.
Adapun, keseimbangan primer menuju positif, defisit dikendalikan di kisaran 2,45 persen - 2,82 persen terhadap PDB, serta rasio utang dijaga dalam batas yang terkelola, di kisaran 37,98 persen - 38,71 persen PDB.
Demam Nikel Labil
Pemerintah Indonesia gencar mempromosikan program hilirisasi nikel dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dan kemandirian ekonomi. Namun, di balik lonjakan investasi, terdapat kekhawatiran terkait ketergantungan berlebihan pada China.
Ekonom Bhima Yudhistira dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengemukakan istilah "demam nikel" untuk menggambarkan fenomena ini. Ia menunjukkan data lonjakan investasi dari China dan Hong Kong dalam 10 tahun terakhir, bertepatan dengan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah.
Meskipun hilirisasi nikel memicu pertumbuhan industri penambangan dan pengolahan, efek berganda yang diharapkan tidak sepenuhnya terwujud. Bhima mencontohkan minimnya keterlibatan BUMN dan perusahaan lokal dalam proyek-proyek hilirisasi, serta minimnya penyerapan tenaga kerja di luar masa konstruksi.
Ketergantungan pada China juga menimbulkan risiko kerentanan ekonomi. Gangguan ekonomi di China dapat berimbas pada neraca dagang, cadangan devisa, dan nilai tukar rupiah Indonesia.
Aktivis lingkungan dan masyarakat sipil menyuarakan keprihatinan mereka terkait dampak negatif hilirisasi nikel. Proyek-proyek hilirisasi sering diwarnai perampasan lahan, masalah kesehatan, dan kerusakan lingkungan.
Pemerintah didesak untuk lebih cermat dan kritis dalam menyeleksi investasi. Diperlukan strategi yang matang untuk memaksimalkan manfaat hilirisasi nikel dan meminimalkan risiko ketergantungan berlebihan pada China.
China dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, tampak punya dua agenda besar saat konferensi pers kinerja investasi Indonesia 2023 pada Rabu 24 Januari 2024 lalu.
Pertama, mempertanyakan kinerja Thomas Lembong, kepala BKPM periode 2016-2019. Kedua, meyakinkan publik bahwa program hilirisasi nikel adalah jalan terbaik untuk memajukan bangsa dan mewujudkan visi "Indonesia Emas 2045".
Dalam konferensi pers tersebut, Bahlil menghabiskan 30 menit untuk membahas dua hal tersebut. Baru kemudian dia memulai paparan kinerja investasi tahun lalu yang berlangsung 15 menit.
Tanpa menyebut nama, ia berulang kali menyentil Thomas, termasuk soal kegagalan mencapai target investasi pada 2018, mandeknya pengembangan sistem online single submission (OSS), serta apa yang ia sebut sebagai "kebohongan publik" soal nikel Indonesia tidak lagi diminati industri baterai kendaraan listrik dunia.
"Jangan omon-omon saja. Bahaya ini negara kalau dibuat-buat begini," kata Bahlil.
Bahlil mengatakan kebijakan Indonesia untuk kembali melarang ekspor bijih nikel sejak awal 2020 (sebelumnya dijalankan pada awal 2014), berhasil menarik investasi untuk mendorong pengembangan industri pengolahan nikel.
Aliran dana itu utamanya berasal dari China, entah secara langsung ataupun melalui perusahaan cangkang di Hong Kong dan Singapura, kata Bhima Yudhistira, ekonom dan direktur eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) pada Kamis 25 Januari 2024.
Sebagai catatan, Singapura dikenal sebagai hub keuangan atau tempat bagi investor asing dari berbagai belahan dunia menaruh uangnya untuk berbisnis di Asia.
Karena itu, investasi dari Singapura ke Indonesia konsisten nomor satu dari tahun ke tahun, dengan angka menyentuh US$12,1 miliar (Rp192,2 triliun) pada 2023, merujuk data BKPM.
Sementara itu, investasi dari China dan Hong Kong adalah yang terbesar kedua dan ketiga pada tahun lalu, masing-masing dengan US$5,6 miliar dan US$5,2 miliar.
Angka investasi dari China dan Hong Kong melonjak dalam 10 tahun terakhir di periode pemerintahan Jokowi, sejalan dengan berkumandangnya program hilirisasi.
Pada 2014, dua negara itu hanya menyumbang 5,1 persen terhadap total angka investasi asing di Indonesia. Persentasenya terus membesar hingga mencapai puncaknya pada 2022 dengan 30,1 persen, sebelum turun tipis ke 28,6 persen pada tahun lalu.
Alhasil, industri penambangan dan pengolahan nikel tumbuh pesat. Pada 2014-2023, produksi bijih nikel tahunan melonjak 395 persen dari hanya 39 juta ton menjadi 193 juta ton, merujuk data resmi pemerintah. Pada periode yang sama, jumlah smelter nikel yang telah dan akan dibangun naik 274,2 persen dari 31 unit menjadi 116 unit.
"Ini adalah fenomena nickel rush atau demam nikel," kata Bhima.
"Banyak perusahaan-perusahaan China berkejaran untuk mengeruk nikel dan memang pintu untuk hilirisasi terbuka setelah pemerintah melarang ekspor bijih nikel mentah. Jadi, investasinya meningkat cukup tajam."