KABARBURSA.COM - Chief Executive Officer (CEO) TikTok milik ByteDance Shou Zi Chew, merapat ke Elon Musk. Ia membicarakan tentang kemungkinan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, untuk menangguhkan larangan TikTok di AS.
Dalam kampanyenya, Trump memang mengisyaratkan potensi penangguhan pelarangan TikTok di AS. Hal ini muncul setelah beberapa negara bagian di AS telah melarang penggunaan aplikasi TikTok pada perangkat pemerintah.
Pemerintah AS juga pernah melakukan penyelidikan terkait masalah keamanan data, dengan tuduhan bahwa TikTok melanggar kebijakan privasi. Di bawah pemerintahan Presiden sebelumnya, Joe Biden, ada rancangan undang-undang yang mengharuskan perusahaan induk TikTok, ByteDance, untuk melakukan divestasi.
Jika ByteDance gagal melaksanakan perintah tersebut, TikTok dapat dilarang beroperasi di Amerika Serikat dan dihapus dari App Store Apple.
Selama masa kampanye pemilu, Trump sempat berjanji akan berupaya untuk menyelamatkan TikTok di AS dan menghindari larangan yang telah dicanangkan.
Namun, baik Trump maupun tim transisinya belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai bagaimana janji tersebut akan diwujudkan. Ini membuka berbagai spekulasi mengenai langkah yang akan diambil Trump setelah menjabat kembali pada Januari 2025.
Seorang ahli regulasi teknologi global dari Georgetown Law, Anupam Chander, berpendapat bahwa Trump mungkin dapat meminta kepada Kongres AS untuk memberikan wewenang dalam menangani isu TikTok ini. Ia bisa juga menegosiasikan pengaturan yang berbeda dengan ByteDance yang mempertimbangkan aspek keamanan data.
Meski demikian, Trump tidak bisa sepenuhnya membatalkan larangan tanpa persetujuan dari Kongres. Sebagian besar politisi, menurut Chander, lebih memilih agar TikTok tidak ditutup di AS, mengingat sekitar 170 juta warga AS masih menggunakan aplikasi ini, meskipun sudah ada pemberitahuan dari pemerintah mengenai potensi ancaman terhadap keamanan nasional.
Potensi Intervensi Departemen Kehakiman
Di sisi lain, David Greene, direktur kebebasan sipil dari Electronic Frontier Foundation (EFF), menyebutkan bahwa Trump bisa menginstruksikan Departemen Kehakiman AS untuk membatalkan atau mengubah posisi pemerintah dalam gugatan dengan ByteDance.
Namun, meskipun hal ini memungkinkan, Greene juga mengingatkan bahwa ada kemungkinan Trump memilih untuk tidak melakukan apa-apa dan membiarkan larangan tersebut tetap berlaku.
Meskipun Trump pernah menyatakan keinginan untuk mencabut larangan TikTok, Greene mengingatkan bahwa Trump sering kali mengubah pendiriannya.
"Ada kemungkinan besar dia tidak akan menepati komentar spontanannya bahwa 'Saya akan mencabut larangan TikTok,'" ujar Greene.
Trump dikenal dengan kebijakan yang bisa berubah seiring waktu, atau dia mungkin dibujuk untuk merubah kebijakannya.
Dengan situasi yang terus berkembang ini, nasib TikTok di AS tetap bergantung pada berbagai faktor politik dan keputusan yang diambil oleh pemerintahan baru.
Seperti yang diungkapkan, langkah-langkah yang diambil oleh Trump dan pemerintahannya dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi kunci dalam menentukan masa depan aplikasi ini di pasar Amerika Serikat.
TikTok di Indonesia
Di Indonesia, TikTok justru dielu-elukan. CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, mengungkapkan bahwa jumlah akun TikTok di Indonesia saat ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilik rekening bank.
Namun, Sinha tidak memberikan angka pasti mengenai perbandingan kedua data tersebut.
“Saya ingin memberikan fakta, hari ini ada lebih banyak akun TikTok di negara ini daripada akun (rekening) bank,” kata Vikram dalam acara Indonesia AI Day 2024 di Jakarta, Kamis, 14 November 2024.
Bahkan Erick Thohir sempat berencana akan menggarap TikTok dan YouTube lantaran berpeluang menghasilkan keuntungan senilai Rp4,500 triliun. Terkait rencana ini, Erick sudah menemui CEO TikTok Shou Zi Chew dan CEO YouTube Neal Mohan.
“Saya bicara tentang potensi digital ekonomi Indonesia akan mencapai Rp4,500 triliun dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara,” tulisnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Museum Louvre, Prancis ini, Mohan dan Chew percaya potensi ekonomi digital Indonesia akan bertumbuh dengan pesat. Karenanya, mereka siap mendukung pengembangannya. Tidak hanya itu, Mohan dan Crew juga siap untuk mendorong kreator dalam negeri dengan tetap menjaga kultur Indonesia yang baik ke seluruh dunia.
“Mereka janji mau ke Indonesia, tapi saya belum dapat black and white-nya (surat resmi) kalau mereka mau datang. Saya tunggu saja. Saya bilang, kalau memang nanti mereka ke Indonesia, saya siap mempertemukan dengan Presiden (Jokowi atau Prabowo) ke depan,” jelas Erick ditemui awak media di Gedung Nawasena Mandiri Corporate University, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024.
Lebih jauh Erick bercerita tentang pertemuannya dengan Mohan dan Chew.
“Pertemuan itu berlangsung selama acara International Olympic Committee (IOC) di Prancis. Saya duduk di dekat Mohan dan Chew. Lucu saja ketika ada dua perusahaan bersar bersaing duduk di satu meja. Di situ kesempatan saya pitching, dalam arti bahwa ekonomi digital di Indonesia potensinya luar biasa, bahkan bisa mencapai Rp4,500 triliun.
Hal ini, ujar dia, harus dimaksimalkan bersama-sama. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi market, karena memiliki potensi ekonomi besar di Asia Tenggara.
“Kalau saya, maunya mereka investasi lagi karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya ditopang dari investasi. Lagi pula, itu sebagai alat pembukaan lapangan pekerjaan yang bisa lebih dimaksimalkan,” tutupnya.
Selain kedua pemilik perusahaan digital tersebut, Erick mengaku juga bertemu dengan Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank, serta Lakshmi Mittal, pemilik pabrik baja terbesar kedua di dunia. Grameen Bank dikenal sebagai peminjam skala kecil untuk UMKM yang tidak mampu meminjam di bank umum. Di Indonesia sendiri, konsep ini sudah dijalankan dalam bentuk PNM Mekaar yang sudah memiliki 15,2 juta nasabah.
Sementara, terkait pembicaraan dengan Mittal, Erick mengaku menyinggung tentang pabrik baja yang dibangun pada 1976.
Sementara itu, mengutip laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saat melakukan courtesy call dengan pimpinan Nikkei Inc, Menko Airlangga Hartarto memaparkan tentang ekonomi digital di Indonesia yang saat ini mencapai nilai USD90 miliar. Tahun depan, diharapkan pencapaiannya berada di kisaran USD130 miliar.
Hal ini selaras dengan potensi peningkatan ekonomi digital di regional ASEAN yang berpenduduk sekitar 600 juta. Dengan implementasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA), nilai ekonomi digital di kawasan ASEAN pada 2030, yang semula diperkirakan oleh lembaga studi mencapai USD1 triliun, akan meningkat hingga mencapai USD2 triliun.
Terkait ketersediaan infrastruktur dgital juga menjadi salah satu isu dalam meningkatkan ketersediaan jaringan internet.
“Saya melihat bahwa cyber security akan selalu menjadi masalah dalam ekonomi digital. Dengan karakteristik sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak hanya dapat mengandalkan fibre optic sebagai solusi penyediaan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia,” ucap Menko Airlangga.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.