KABRBURSA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mengklaim bahwa industri manufaktur berhasil menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja sepanjang tahun 2024. Namun, di balik klaim tersebut, data menunjukkan bahwa jumlah pengangguran dan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih mengalami peningkatan.
Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah PHK yang terjadi sepanjang 2024 mencapai 77.965 orang. Sementara itu, jumlah pengangguran pada Agustus 2024 tercatat sebesar 7,47 juta orang, meningkat dari 7,20 juta orang pada Februari 2024, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, angka PHK meningkat sebesar 20,2persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Tantangan dalam Mengukur Ketenagakerjaan
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyoroti bahwa angka ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya dapat diukur melalui tingkat pengangguran terbuka, jumlah PHK, atau penciptaan lapangan kerja baru.
“Indikator-indikator ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2024 memang menurun menjadi 4,91 persen dari 5,32persen pada Agustus 2023. Namun, penurunan ini tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kualitas pekerjaan atau kesejahteraan pekerja,” ujar Achmad di Jakarta, Senin 10 Maret 2025.
Ia juga menambahkan bahwa angka PHK yang dilaporkan resmi mungkin tidak mencakup seluruh kasus yang terjadi, terutama di sektor informal. “Banyak pekerja informal yang tidak tercatat dalam data resmi, padahal mereka rentan terhadap PHK dan tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai. Ketiadaan data yang akurat mengenai pekerja informal membuat evaluasi kualitas ketenagakerjaan menjadi tidak komprehensif,” jelasnya.
Penyerapan Tenaga Kerja di Berbagai Era Pemerintahan
Dalam refleksinya terhadap tren ketenagakerjaan selama dua dekade terakhir, Achmad membandingkan kinerja penyerapan tenaga kerja di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Joko Widodo (2014-2024).
“Selama era SBY, lapangan kerja yang tercipta di sektor formal berhasil menyerap sekitar 15,62 juta pekerja. Sementara itu, pada era Jokowi, lapangan kerja baru yang tercipta hanya berkisar 10,56 juta pekerjaan. Ini menunjukkan adanya penurunan dibanding periode sebelumnya,” katanya.
Ia menilai bahwa salah satu faktor penyebab penurunan ini adalah kebijakan infrastruktur masif yang tidak memprioritaskan pekerja lokal. “Selain itu, faktor lain seperti otomatisasi dan transformasi digital juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja di sektor tertentu,” tambahnya.
Proyeksi dan Solusi untuk Mengatasi Ancaman PHK
Menurut Achmad, proyeksi penyerapan tenaga kerja di tahun 2025 akan sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kebijakan pemerintah. Ia mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mengatasi ancaman PHK di masa depan:
“Pertama, kebijakan ekonomi harus memprioritaskan diversifikasi sektor ekonomi agar kita tidak terlalu bergantung pada industri tertentu,” jelasnya.
“Kedua, peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi kunci. Pemerintah perlu mengadakan lebih banyak pelatihan dan pendidikan vokasional agar tenaga kerja kita siap menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang.”
“Ketiga, perlindungan pekerja informal harus menjadi perhatian utama. Mereka perlu mendapatkan akses ke jaminan sosial dan program perlindungan yang lebih baik.”
“Keempat, inovasi dan teknologi harus terus didorong. Dengan adopsi teknologi yang tepat, kita bisa menciptakan peluang kerja baru serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja.”
Menuntut Transparansi Data Ketenagakerjaan
Achmad juga menyoroti pentingnya transparansi dan akurasi data dalam kebijakan ketenagakerjaan. Ia menilai bahwa data yang dikeluarkan pemerintah saat ini masih sering tidak sinkron antara kementerian terkait, yang berakibat pada ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan.
“Klaim pemerintah mengenai penyerapan tenaga kerja yang tinggi perlu diverifikasi dengan data yang transparan dan akurat. Saat ini, terkesan bahwa data antar kementerian tidak sinkron. Perbedaan ini menunjukkan tingkat reliabilitas data ketenagakerjaan kita masih dipertanyakan,” tegasnya.
Memperkuat Empat Pilar
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diklaim mampu berkontribusi dengan menyerap 96 persen tenaga kerja di Indonesia.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan, UMKM harus memanfaatkan kemitraan demi pengembangan bisnis mereka.
Menurut Zulkifli Hasan, sinergi antarpihak sangat dibutuhkan untuk memperkuat empat pilar peningkatan daya saing UMKM.
Adapun empat pilar yang dimaksud adalah inovasi UMKM, akses kemitraan, akses digitalisasi, dan akses pembiayaan.
“UMKM berkontribusi terhadap lebih dari 96 persen penyerapan tenaga kerja, dan lebih dari 60 persen pemasukan negara. Oleh karena itu, UMKM harus diperhatikan agar semakin berkembang,” ujar Zulkifli Hasan dalam keterangannya yang dikutip pada hari Senin, 5 Agustus 2024.
Menteri yang akrab disapa dengan panggilan Zulhas ini pun menguraikan urgensi kerja sama antarsektor. Ia mencontohkan dengan hubungan kerja sama retail modern dengan lembaga keuangan sebagai pemberi modal.
Selain itu, optimalisasi sektor lain, seperti pariwisata, turut berimbas pada daya beli terhadap produk UMKM.
“Jika UMKM hendak maju, harus mulai melakukan pemasaran digital dan tak berhenti berinovasi. Misalnya, dalam hal variasi produk dan desain kemasan,” ujar Zulkifli.
Ia juga mengatakan, pendirian sentra atau galeri UMKM juga menjadi salah satu langkah strategis untuk promosi UMKM, yaitu sebagai saluran agar masyarakat dan wisatawan semakin mengenal kualitas dan variasi produk lokal setempat.
“Untuk mewujudkannya, perlu dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, tokoh masyarakat, serta para pemuda,” kata Mendag Zulkifli.
Lanjutnya, diharapkan juga, semakin banyak kolaborasi yang terjalin untuk program yang melibatkan UMKM, baik dengan pihak perbankan, retail modern, serta dinas perdagangan dan perindustrian setempat.(*)