KABARBURSA.COM – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk menggairahkan perekonomian masyarakat menjelang Ramadan dan Lebaran tahun ini. Salah satu langkahnya adalah memberikan diskon tarif pesawat dan jalan tol, dengan harapan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2025.
Namun, tidak semua pihak langsung menganggap kebijakan ini sebagai angin segar. Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, mengakui adanya dampak positif bagi perekonomian, tetapi menyoroti potensi risiko bagi operator swasta, khususnya maskapai penerbangan non-BUMN.
“Ya, mesti ada pengaruhnya. Cuman besarnya berapa saya enggak bisa ngitung. Cuman kalau tarif tahu dari pesawat itu juga memperhatikan seberapa jauh operator itu juga jangan sampai dia merugi,” katanya kepada Kabarbursa.com di Jakarta, Rabu, 20 Februari 2025.
Djoko mengingatkan bahwa berbeda dengan transportasi di bawah BUMN yang bisa mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN), operator swasta tidak memiliki jaring pengaman serupa. Jika kebijakan ini tidak dipertimbangkan dengan matang, justru bisa membebani sektor transportasi swasta.
“Kalau BUMN mungkin nanti kasih PNM, tapi kalau swasta ini harus dicermati,” ujarnya.
Lebih lanjut, Djoko menyoroti persoalan efisiensi penggunaan uang di tengah kondisi ekonomi saat ini. Ia mempertanyakan apakah masyarakat masih memiliki daya beli yang cukup untuk berwisata atau bepergian jika uang yang beredar semakin terbatas.
"Ya, tapi sekarang efisiensi ini mau jalan-jalan gimana? Duitnya enggak ada, apa yang mau jalan-jalan?" katanya.
Ia menekankan bahwa kebijakan efisiensi yang membatasi peredaran uang justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang selama ini bertumpu pada konsumsi masyarakat.
“Ya, artinya dengan efisiensi ini kan tentunya uangnya enggak banyak beredar,” tambahnya.
Selain itu, Djoko juga menyoroti ketimpangan antara moda transportasi. Ia menyebut penjualan tiket kereta api tetap positif berkat pelayanan yang baik, sementara sektor bus—yang sepenuhnya dikelola swasta—tidak mendapatkan subsidi sehingga berisiko mengalami tekanan finansial.
“Kalau bis ya, mau suruh murah, pemerintah mau nggak kasih subsidi. Mereka kan swasta murni,” tandasnya.
Pembahasan Diskon Tiket Pesawat dan Tarif Tol
Untuk diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi baru saja menggelar pertemuan untuk membahas lebih lanjut kebijakan diskon harga tiket pesawat dan tarif tol menjelang Lebaran 2025.
Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Erick membagikan momen pertemuannya dengan Dudy. Dalam pertemuan itu, Dudy mengungkapkan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo, Kemenhub dan Kementerian BUMN diharapkan dapat memberikan diskon untuk tiket pesawat dan tarif tol.
Dudy pun memberi sinyal bahwa kebijakan tersebut berpotensi diterapkan kembali, mengingat sebelumnya telah berjalan saat periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.
"Kami menyampaikan kepada Pak Presiden sesuai dengan arahan beliau bahwa untuk Lebaran kali ini dari Kementerian Perhubungan maupun Kementerian BUMN diharapkan bisa memberikan diskon tarif pesawat. Sepertinya bisa kita berikan, jalan tol diharapkan bisa memberikan diskon selama masa Lebaran karena ini sudah lancar selama Nataru," ujar Dudy, dikutip dari akun Instagram @erickthohir, Kamis 20 Februari 2025.
Sementara itu, Erick Thohir menegaskan bahwa pertemuan tersebut membahas kolaborasi antar-kementerian untuk merealisasikan kebijakan pemerintah selama periode Lebaran 2025. Menurutnya, stimulus ekonomi yang diusung Prabowo dapat terwujud jika ada sinergi yang baik antarkementerian.
"Insya Allah dengan kolaborasi antar Kementerian yang baik kita bisa mewujudkan program Bapak Presiden Prabowo Subianto yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat," kata Erick.
Delapan Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan delapan kebijakan pemerintah pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal satu tahun 2025, mulai dari Makan Bergizi Gratis hingga THR dan bansos.
Hal itu Prabowo sampaikan dalam keterangan pers-nya tentang Kewajiban Menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) Dalam Negeri yang dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2025 siang.
“Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” kata Prabowo.
Kemudian Prabowo memaparkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun ini.
Pertama, adalah hasil kebijakan kenaikan UMP tahun 2024. Kedua, optimalisasi penyaluran bansos (PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP, BLT-DD) di bulan Februari dan Maret 2025. Ketiga, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025.
Keempat, sejumlah stimulus pada bulan Ramadhan dan Lebaran seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja (Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025, dan program Pariwisata Mudik Lebaran yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait, serta stabilisasi harga pangan.
Kelima, paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik, PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV), PPnBM DTP Otomotif (Electronic Vehicle dan Hybrid), Subsidi/Pajak DTP Motor Listrik, dan PPh DTP Sektor Padat Karya.
Keenam, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis. Ketujuh, optimalisasi penyaluran KUR. Kedelapan, panen padi yang terealisasi secara optimal.
“Di mana sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” ujar Prabowo.
Prabowo juga memaparkan kebijakan-kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi.
“Yang pertama, tentunya program Makan Bergizi Gratis yang diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah di negara kita karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten,” jelas Prabowo.
Kedua, program ketahanan pangan dan energi yang terus berjalan. Ketiga, optimalisasi pengelolaan BUMN melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional, yaitu Danantara, yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.
“Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN, itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi—kekuatan, anagata [artinya] masa depan, Nusantara [adalah] Tanah Air kita,” jelas Prabowo.
“Danantara ini kekuatan ekonomi dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita,” lanjutnya.
Keempat, kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan program KPR bersubsidi dari pemerintah untuk melaksanakan program 3 juta rumah murah dan pengendalian inflasi.
Kelima, pembangunan kawasan industri dan KEK. Keenam, kredit investasi untuk Industri Padat Karya.
Ketujuh, revisi PP No. 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha. Kedelapan, keberlanjutan Tax Holiday dan Tax Allowance untuk menjaga iklim investasi.
Kesembilan, kebijakan tentang devisa hasil ekspor sektor SDA yang diwajibkan untuk disimpan di bank-bank dalam negeri 100 persen selama 12 bulan.
Ke-10, pembentukan bank emas di mana selama ini Indonesia belum punya bank untuk ekosistem emas di Tanah Air.
“Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. InsyaAllah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” ucap Prabowo.
Ke-11, penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM. Ke-12, kebijakan internasional, yaitu Indonesia bergabung ke BRICS, penyelesaian Indonesia-Canada CEPA, aksesi Indonesia ke OECD, dan penyelesaian kerjasama Indonesia-EU CEPA.
“Intinya adalah, semacam free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak. Kemudian, kita juga menjalankan terus pendaftaran kita ke OECD. Yang terakhir kita juga ingin secepatnya menyelesaikan kerjasama Indonesia kita Indonesia-Uni Eropa CEPA juga,” pungkas Prabowo. (*)