DPR Tuntut Evaluasi BSI: Pernah Kena Ransomware!

KABARBURSA.COM - Kredibilitas layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi sorotan usai organisasi Muhammadiyah menarik seluruh dananya dari bank tersebut. Muhammadiyah mengeluhkan buruknya pelayanan BSI dan kurangnya tanggapan terhadap keluhan mereka.

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, menyerukan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengevaluasi menyeluruh manajemen BSI. Ia menegaskan bahwa masalah layanan BSI bukan hanya keluhan Muhammadiyah, tetapi juga banyak konsumen individu yang mengalami ketidakpuasan. Evaluasi kinerja manajemen BSI, menurut Amin, sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank ini.

"Sebagai bank yang melayani umat, BSI harus memberikan layanan yang andal dan efisien sesuai dengan prinsip syariah," ujar Amin saat dikonfirmasi KabarBursa, Kamis, 6 Juni 2024.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menilai gangguan layanan yang sering terjadi menunjukkan kelemahan dalam manajemen operasional dan infrastruktur IT yang perlu segera ditangani.

Masalah ini semakin parah setelah tahun lalu sistem layanan BSI lumpuh akibat serangan ransomware oleh Lockbit. "Manajemen BSI seharusnya sudah memperbaiki dan memperkuat kualitas layanannya. Sayangnya, itu masih jauh dari harapan," tegas Amin.

Kepercayaan nasabah adalah aset terpenting bagi perbankan. Ketika layanan bank terganggu, kata Amin, kepercayaan nasabah akan tergerus. Keputusan Muhammadiyah mengalihkan dananya ke bank lain bukan hanya kerugian finansial bagi BSI, tetapi juga indikasi hilangnya kepercayaan dari salah satu komunitas terbesar di Indonesia.

Dampaknya, BSI akan mengalami kehilangan dana signifikan yang mempengaruhi likuiditas dan kinerja keuangannya, serta reputasi di mata masyarakat.

Amin meminta Direksi BSI bertanggung jawab atas buruknya layanan dan respon terhadap masalah ini. Jika terbukti bahwa gangguan disebabkan oleh kelalaian atau kegagalan manajemen, maka pemberhentian manajemen yang bertanggung jawab merupakan langkah yang wajar.

"Jangan sampai ini menjadi pemicu bahwa perbankan kita tidak sehat. Apalagi BSI ini adalah simbol keuangan syariah yang menjadi bendera nasional BUMN perbankan syariah," ujar Amin.

Amin menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja direksi BSI untuk memastikan bank ini dapat kembali memberikan layanan berkualitas dan memenuhi ekspektasi nasabah. "Sikap diam hanya akan menimbulkan pertanyaan terhadap integritas mereka," kata Amin.

Junjung Prinsip Syariah

Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, mengaku pihaknya berkomitmen menjadi lembaga perbankan yang melayani segala lini masyarakat, baik institusi maupun perorangan. "Kami berupaya menjadi bank yang modern dan inklusif dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah," kata Wisnu dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Juni 2024.

Wisnu menegaskan BSI menjalankan seluruh bisnisnya berdasarkan prinsip syariat Islam dan berfokus pada pengembangan ekonomi syariah nasional. Ia mengklaim hal ini untuk memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan dengan prinsip adil, seimbang, dan bermanfaat sesuai syariat Islam.

“Kami akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia," ujarnya.

Segmen UMKM menjadi salah satu fokus utama BSI dalam mengembangkan ekosistem halal yang bermanfaat bagi umat. Menurut Wisnu, hingga Maret 2024, BSI telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp 59,2 triliun, dengan mayoritas pembiayaan sebesar Rp 46,6 triliun disalurkan kepada sektor UMKM.

Muhammadiyah Tarik Dana

Muhammadiyah sebelumnya memutuskan menarik seluruh dananya dari BSI karena berbagai alasan. Mereka mengeluhkan kualitas layanan BSI yang dianggap buruk dan lambat, serta kurang responsif terhadap keluhan yang disampaikan. Muhammadiyah merasa bahwa BSI tidak memenuhi ekspektasi dalam memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah dan andal bagi nasabahnya.

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengatakan keputusan ini didasari oleh kekecewaan Muhammadiyah terhadap gangguan layanan yang sering terjadi di BSI.

Mereka menyatakan banyak anggotanya mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi, baik online maupun offline. Selain itu, mereka juga menyoroti masalah pada infrastruktur IT BSI yang dianggap tidak memadai untuk menangani kebutuhan nasabah yang semakin kompleks.

“Muhammadiyah terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi terhadap masalah keuangannya agar Muhammadiyah bisa berkontribusi bagi terciptanya persaingan yang sehat di antara perbankan syariah yang ada,” kata Anwar.

Lebih lanjut, Anwar mengungkapkan setelah insiden ransomware yang melumpuhkan sistem layanan BSI tahun lalu, bank ini tidak melakukan perbaikan signifikan. Hal ini menambah kekhawatiran mereka terhadap keamanan dan keandalan layanan BSI.

Banyak transaksi yang tertunda atau gagal, yang berdampak pada kegiatan operasional organisasi dan individu di bawah naungan Muhammadiyah.

Selain itu, Muhammadiyah mengkritik manajemen BSI yang dinilai kurang tanggap dan tidak segera mengambil langkah perbaikan setelah menerima keluhan dari nasabah. Hal ini memperburuk citra BSI di mata Muhammadiyah dan mendorong mereka untuk mengalihkan dana ke bank lain yang lebih terpercaya dan mampu memberikan layanan yang lebih baik.

Risiko Konsentrasi Bisnis

Keputusan Muhammadiyah untuk menarik dana juga didorong oleh kebutuhan mereka akan bank yang dapat mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi dengan efisien. Muhammadiyah, dengan jaringannya yang luas, memerlukan layanan perbankan yang andal dan cepat untuk mendukung berbagai program dan kegiatan di seluruh Indonesia.

Anwar mengaku dana Muhammadiyah terlalu banyak berada di BSI. Jika hal ini dibiarkan, dapat menimbulkan risiko konsentrasi bisnis.

"Di bank-bank syariah lain masih sedikit sehingga bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI baik dalam hal yang berhubungan dengan penempatan dana maupun pembiayaan," katanya. (alp/prm)