KABARBURSA.COM - Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap hasil realisasi program penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) tahun anggaran 2023.
Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi mengatakan, dari target pemasangan PJUTS pada 2023 sebanyak 31.075 unit dengan pagu anggaran Rp473,79 miliar, realisasinya per 25 Maret 2024 mencapai 73,3 persen.
"Dari kegiatan di 2023 ini, target dari PJUTS adalah 31.075 unit dan pada saat ini, total per hari ini, terpasang 22.785 unit. Dari pagu Rp473,79 miliar terealisasi Rp344,64 miliar. Prognosa PJUTS terpasang 30 Maret 22.785 titik (73,3 persen)," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI, Senin, 25 Maret 2024.
Adapun, program PJUTS Dirjen EBTKE Kementerian ESDM meliputi spesifikasi modul surya bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), baterai, solar charge controller, lampu LED, tiang PJU, dan kotak baterai.
Spesifikasi PJUTS yang disebutkan dalam spesifikasi pada 2023
Eniya menambahkan bahwa pembangunan program PJUTS tersebut terbagi atas lima wilayah yaitu Indonesia satu sampai dengan lima. Tiap wilayah memiliki jumlah unit terpasang, perusahaan penyedia, nilai kontrak anggaran, dan nomor surat kontrak yang berbeda.
"Itu kita sebut untuk memudahkan kita memasukkan nama paketnya saja, dan bukan (wilayah teritorial). Anggaran terendah Rp76,28 miliar untuk 5.202 unit dikerjakan oleh PT Surya Energi Indotama dan tertinggi Rp156,58 miliar untuk 10.468 unit dikerjakan oleh KSO PT Matra dan PT INTI," tuturnya.
Sementara itu, ia menambahkan dari kelima paket program PJUTS tersebut, tiap-tiap paketnya memiliki progres terpasang berbeda-beda. Yang tertinggi ialah paket Wilayah 1, Wilayah 2, dan Wilayah 3 dengan masing-masing 85,4 persen, 99,4 persen, dan 86,8 persen.
"Wilayah 4 dan 5, progresnya baru mencapai 62,7 persen dan 36,7 persen," imbuh Eniya.
Terkait sebaran wilayahnya, Eniya menyebut, program PJUTS telah terpasang di 31 provinsi di seluruh Indonesia. Dua provinsi dengan realisasi mencapai 100 persen yaitu Nusa Tenggara Timur dan Papua Tengah.
"Terdapat provinsi dengan progres yang belum berjalan atau nol persen yaitu pada Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Papua Pegunungan," jelasnya.
Oleh karena itu, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, kata Eniya, telah menyusun strategi penyelesaian atau realisasi program PJUTS yang terbagi atas lima langkah.
Yang pertama ialah melakukan monitoring harian terhadap progres pembangunan oleh penyedia. Ini bertujuan mengejar realisasi yang sesuai target.
Kedua ialah Dirjen EBTKE Kementerian ESDM menambah personel dan jumlah tim di lapangan untuk melakukan percepatan dan penyelesaian PJUTS, sedangkan yang berikutnya, ada sanksi jika perusahaan penyedia tidak menyelesaikan tanggung jawabnya.
"Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai 30 Maret 2024, maka akan dilakukan terminasi kontrak dan diproses dalam black list ketentuan perundangan," terangnya.
Untuk yang keempat dan kelima, Eniya menekankan bahwa, ada penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 untuk titik yang belum terealisasi.
"Yang terakhir perlu koordinasi untuk menentukan titik secara tepat dan tidak mengalami perubahan," pungkasnya. (ari/prm)