KABARBURSA.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah resmi menambah kuota pembiayaan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 200.000 unit. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas sektor properti, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa kuota awal FLPP untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 166.000 unit. Namun, pada bulan September, jumlah tersebut akan ditingkatkan sebanyak 34.000 unit, dengan tambahan dana sebesar Rp4,3 triliun.
“Dari 166.000 (unit) tambah 34.000 (unit), Rp4,3 triliun tambahannya,” jelasnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu 28 Agustus 2024.
Sementara, di sisi lain, Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) baru memastikan kesiapan pihaknya untuk menambah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) serta kuota subsidi FLPP.
Kepala BKF, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa anggaran tersebut telah disiapkan sesuai dengan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo.
“Itu sudah disiapkan sesuai dengan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo,” ujar Kepala BKF, Febrio Kacaribu, ketika ditemui di Kompleks Parlemen.
Namun, Febrio tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai besaran anggaran untuk tambahan insentif PPN DTP dan kuota FLPP. Dia hanya memastikan Insentif ini terutama ditujukan untuk kelas menengah yang berfokus pada pembelian rumah komersial.
“Kita lihat kelas menengah terus membutuhkan topangan, khususnya perumahan,” kata dia.
Diketahui, untuk PPN DTP pemerintah telah menaikkan insentif dari 50 persen pada semester II 2024 menjadi 100 persen hingga Desember 2024.
Sementara itu, dalam program FLPP, pemerintah meningkatkan target dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit mulai 1 September 2024. Dukungan untuk sektor perumahan diberikan melalui perpanjangan dan penguatan insentif PPN DTP, serta penambahan kuota FLPP.
"Jadi, kita memberikan dukungan sektor perumahan, yaitu PPN DTP untuk melanjutkan dan memperkuat, kemudian FLPP,” ujarnya.
Sebelumnya Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa penambahan target kuota ini akan meningkat dari semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit mulai 1 September 2024 nanti hingga akhir tahun ini. Artinya, pemerintah akan menambahkannya hingga sebesar 34.000 unit.
“FLPP yang fasilitasi pemberian perumahan yang saat ini jumlahnya 166.000 unit sudah mau habis, nanti akan ditambah sampai akhir tahun sebanyak 200.000 unit,” kata Susiwijono saat ditemui Kabar Bursa di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.
Menurut dia, peningkatan isentif ini dilakukan karena tingginya permintaan dan dampak positif FLPP terhadap ekonomi, khususnya bagi masyarakat ekonomi kelas menengah.
"Jadi kita menambah jumlah unit rumah untuk FLPP dan memperpanjang lagi untuk PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) properti, itu intinya,” jelasnya.
Susiwijono mengungkapkan, anggaran untuk penambahan unit FLPP ini sudah dialokasikan oleh Menteri Keuangan, dan saat ini hanya menunggu PMK sebagai landasan hukumnya.
“Semua sudah diputuskan oleh Presiden (Jokowi) pada minggu lalu, hanya menunggu PMK yang sedang disusun saja,” pungkas dia.
Kuota Subsidi FLPP
Pemerintah berencana akan menambah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna memperkuat masyarakat kelas menengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah menyetujui untuk menambah insentif PPN DTP properti dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II-2024, menjadi 100 persen sampai bulan Desember 2024. Kemudian, target kuota FLPP juga ditambah dari 166.000 unit, menjadi 200.000 unit mulai 1 September 2024.
“Jadi dua kebijakan tersebut berlaku pada 1 September 2024, dan diharapkan dapat mendorong kemampuan kelas menengah,” kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers dialog yang bertajuk ‘Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045’ yang digelar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.
Menurut dia, dengan diberlakukannya dua kebijakan tersebut mulai 1 September, maka diharapkan kelas menengah akan semakin mampu mendorong sektor konsumsi. Kata Airlangga, sektor konsumsi dan perumahan memiliki efek berlipat ganda yang tinggi.
“Kita tahu sektor konsumsi dan perumahan itu multiplier effect-nya tinggi,” ujarnya.
Airlangga menegaskan, dua program tersebut bertujuan untuk memperkuat kelas menengah yang dinilai sebagai motor penggerak perekonomian nasional.
“Kami sampaikan bahwa kelas menengah adalah motor penggerak ekonomi nasional,” ujar Airlangga.
Selain kedua program tersebut, lanjut Airlangga, pemerintah telah meluncurkan beberapa program, antara lain Program Perlindungan Sosial, Insentif Pajak, Kartu Prakerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pembayaran Iuran yang Ditanggung oleh Pemerintah untuk Kesehatan), kemudian juga Kredit Usaha Rakyat (KUR).(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.