KABARBURSA.COM - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) berhasil meraih kontrak baru senilai Rp215 miliar untuk proyek pembangunan gedung kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Direktur Operasi I Waskita Karya, Ari Asmoko, menyatakan bahwa perseroan akan membangun gedung kantor tiga lantai di atas lahan seluas 116.000 meter persegi (m2). Luas tapak bangunan tersebut adalah 3.055 meter persegi.
“Gedung ini dirancang sebagai pusat pemerintahan Papua Selatan dengan kapasitas sekitar 624 orang. Fasilitasnya akan mencakup ruang perkantoran, ruang penunjang, dan ruang layanan publik,” ungkap Ari dalam keterangannya pada Jumat, 20 Desember 2024.
Ari menambahkan bahwa proyek ini direncanakan selesai dalam 360 hari kalender. Waskita Karya berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan gedung ini secara tepat waktu.
“Sebagai BUMN Konstruksi dengan pengalaman hampir 64 tahun, Waskita Karya telah menyelesaikan berbagai proyek ikonik, termasuk Plaza Mandiri dan Tower BNI 46,” ujar Ari.
Konsep desain fasad Gedung Kantor Gubernur Papua Selatan terinspirasi dari Musamus, atau rumah semut yang terbuat dari tanah, sebuah mahakarya alam khas Merauke. Struktur Musamus ini dapat mencapai tinggi lima meter dengan diameter lebih dari dua meter.
Ari juga menjelaskan bahwa ruang terbuka di kantor ini akan mengusung dua konsep penghijauan: Hutan Konservasi Alami dan Hutan Produksi. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi alami lingkungan dan mempercepat penghijauan di area terbuka kantor.
“Hutan Produksi akan dirancang sebagai lanskap yang mendukung ekonomi. Selain berfungsi sebagai area penghijauan, hutan ini juga dapat menghasilkan panen yang memberikan pendapatan tambahan bagi pengguna,” jelas Ari.
Saat ini, Waskita Karya juga sedang mengerjakan sejumlah proyek gedung lainnya, seperti Gedung Kementerian Koordinator 3 dan 4 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Gedung Sekretariat Presiden di IKN, Medan Islamic Center, serta Kedutaan Besar India di Jakarta.
Fakta Suspensi terhadap Saham WSKT
WSKT tengah menjalani proses restrukturisasi obligasi atau utang yang cukup besar dan penuh tantangan.
Saat ini, perusahaan sedang berencana untuk menggelar rapat umum pemegang obligasi (RUPO) dan rapat umum pemegang sukuk (RUPSU), yang dijadwalkan berlangsung pada 11-12 Desember 2024.
Dalam rapat ini, Waskita akan meminta penyesuaian klausul dan financial covenant terkait dengan obligasi dan sukuk penjaminan senilai Rp5 triliun. Penyesuaian ini menjadi langkah krusial untuk memberikan fleksibilitas lebih pada perusahaan dalam mengelola kewajiban finansial yang besar.
Selain itu, Waskita Karya telah berhasil merestrukturisasi sejumlah utangnya. Obligasi dan sukuk non-penjaminan senilai Rp4,7 triliun sudah memperoleh persetujuan dari pemegang obligasi, dan perusahaan juga telah menandatangani perjanjian restrukturisasi dengan 21 kreditur perbankan yang totalnya mencapai Rp26,3 triliun.
Dengan demikian, total nilai utang yang telah direstrukturisasi hingga saat ini mencapai sekitar Rp35,9 triliun, yang mencakup utang kepada perbankan, fasilitas kredit modal kerja penjaminan (KMKP), serta tiga dari empat seri obligasi non-penjaminan.
Namun, satu seri obligasi non-penjaminan yang belum mendapat persetujuan restrukturisasi adalah seri B obligasi berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, dengan nilai pokok sebesar Rp 1,36 triliun dan bunga sebesar 9,75 persen per tahun.
Pemegang obligasi terbesar (anchor bond holder) dari seri ini belum menyetujui skema restrukturisasi yang diajukan oleh Waskita Karya, meskipun pemegang obligasi minoritas telah memberikan persetujuan.
Manajemen perusahaan, yang dipimpin oleh Direktur Utama Muhammad Hanugroho, optimistis bahwa upaya komunikasi lebih lanjut akan membuahkan hasil dan menghasilkan persetujuan dari para pemegang obligasi dalam waktu dekat.
Kontrak-kontrak WSKT
Dalam laporannya, WSKT mengumumkan keberhasilannya mendapatkan kontrak baru hingga Oktober kemarin, yang nilainya mencapai Rp6,8 triliun.
Saham salah satu perusahaan konstruksi milik negara, telah mengalami suspensi perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 16 November 2023. Suspensi ini diterapkan sebagai respons atas kegagalan Waskita dalam memenuhi kewajibannya membayar bunga obligasi. Langkah ini menjadi perhatian besar di kalangan pasar modal dan investor.
Suspensi yang berlangsung selama lebih dari satu tahun ini merupakan dampak langsung dari status default atas salah satu instrumen surat utang perusahaan, Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 dengan kode WSKT03BCN4.
Surat utang tersebut memiliki nilai pokok sebesar Rp 1,36 triliun dengan tingkat bunga 9,75 persen per tahun. Dengan jatuh temponya obligasi ini, peringkat kreditnya telah turun ke status default oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), mengindikasikan risiko yang signifikan terhadap kemampuan Waskita dalam memenuhi kewajiban keuangannya.
Direktur Utama Waskita Muhammad Hanugroho, mengungkapkan bahwa perusahaan terus berupaya menyelesaikan masalah ini melalui restrukturisasi utang. Namun, hingga kini, kesepakatan dengan pemegang obligasi mayoritas atau anchor bondholder belum tercapai.
Situasi ini mempersulit langkah perusahaan untuk mengakhiri status default dan kembali ke jalur keuangan yang stabil.
Meskipun Waskita telah berhasil mendapatkan persetujuan restrukturisasi untuk beberapa seri obligasi lainnya, seperti Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 Seri B (WSKT03BCN3) dan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 (WSKT04CN1), jalan menuju pemulihan masih panjang.
Pada Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019, sebagian besar pemegang obligasi minoritas telah menyetujui skema restrukturisasi yang diajukan perusahaan. Namun, posisi mayoritas yang dimiliki oleh anchor bondholder menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi. (*)