KABARBURSA.COM-Menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Salah satu perhatian utamanya adalah menyangkut peredaran uang yang semakin terbatas di tengah pertumbuhan ekonomi RI sekitar 5 persen.
Jokowi mencatat bahwa persoalan ini muncul karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan terlalu banyak instrumen keuangan. Contohnya adalah Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI).
"Dalam pembelian instrumen keuangan, saya berharap agar tidak semuanya terfokus pada BI dan SBN. Meskipun hal tersebut masih dapat diterima, namun kita perlu memastikan bahwa sektor riil juga terus berkembang dari tahun ke tahun," ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kantor Pusat BI, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Data dari BI menunjukkan bahwa pada Desember 2023, posisi M2 tercatat sebesar Rp 8.824,7 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 3,5 persen year-on-year (yoy). Angka pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada bulan September yang masih mencapai 6 persen yoy.
Salah satu faktor penyebabnya adalah pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Pada Desember 2023, DPK hanya tumbuh sebesar 3,8 persen yoy menjadi Rp 8.234,2 triliun, sementara kredit meningkat sebesar 10,38 persen yoy menjadi Rp 7.044,8 triliun.
Meskipun pertumbuhan DPK sudah meningkat jika dibandingkan dengan bulan November 2023 (3,04 persen) dan Oktober 2023 (3,43 persen), namun jika dilihat dari posisi akhir tahun atau Desember, pertumbuhan tersebut mencapai titik terendah dalam 24 tahun terakhir, sejak tahun 1999.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa likuiditas perbankan masih cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan kredit.
"Likuiditas perbankan kita lebih dari mencukupi," katanya.
Ia menjamin bahwa kebijakan likuiditas yang longgar akan tetap diterapkan pada tahun 2024 untuk memastikan kelancaran penyaluran kredit dan pembiayaan.
Namun, ia juga memperingatkan agar likuiditas yang berlimpah tidak hanya digunakan untuk membeli dan menyimpan Surat Berharga Negara (SBN).
"Kami akan memastikan bahwa likuiditas yang berlebihan tidak hanya digunakan untuk pembelian dan penyimpanan SBN," ujar Perry dalam acara Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Taswin Zakaria, Presiden Direktur PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII), menjelaskan bahwa banknya tidak memprioritaskan pembelian SBN, SRBI, dan SVBI karena likuiditas sangat diperlukan untuk pertumbuhan kredit.
"Kami tidak berfokus pada pembelian SRBI SVBI karena likuiditas yang ada sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan kredit. Jadi saya rasa arah kebijakan saat ini sudah tepat," ujarnya.
Maybank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 10 persen-12 persen tahun 2024. Pada September 2023, Maybank Indonesia berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan syariah sebesar Rp 112,42 triliun, naik hampir 1 persen yoy. Selama periode yang sama, kepemilikan surat berharga naik sebesar 12,87 persen yoy menjadi Rp 29,43 triliun.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.