KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia sejak tahun 2016 telah berkomitmen untuk meringankan beban industri dengan menurunkan harga gas bumi.
Upaya ini pertama kali diwujudkan pada tahun 2020 melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM nomor 89 dan 91, di masa pandemi COVID-19. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu industri yang tengah menghadapi kesulitan.
Sekjen Ikatan Pengusaha Gasbumi Indonesia (IPGI), Andi Rahman, menjelaskan bahwa untuk menurunkan harga gas bumi, pemerintah melakukan pengaturan harga dari sektor hulu hingga hilir. Namun, dampak terbesar dirasakan di sektor hilir.
"Konsepnya pemerintah tidak akan mengurangi penerimaan di sektor hulu kecuali penerimaan negara. Di hulu ini, yang dikurangin hanya penerimaan negara, perusahaan kontraktor tidak dikurangi," jelas Andi di acara konferensi pers di kawasan Jakarta Timur, Jumat, 28 Juni 2024.
Pengurangan biaya di sektor hilir cukup signifikan, dengan harga gas yang sebelumnya berada di kisaran USD9-10 dapat diturunkan menjadi USD6. Penurunan harga ini mencapai 30-40 persen, sebuah langkah yang belum pernah terjadi di belahan bumi manapun.
"Ini belum pernah terjadi di belahan bumi manapun, harga gas bisa turun sebanyak 30-40 persen," ujar Andi.
Adapun dia mengatakan harga gas untuk industri di Indonesia kini menjadi yang paling murah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya.
Berdasarkan data yang dia paparkan pada tahun 2023-2024, harga rata-rata regional gas bumi di Asia mencapai USD10,7-11,6 per barel. Sedangkan di Indonesia harganya hanya USD6,3 per barel.
"Kita bandingkan dengan tetangga terdekat kita saja, Malaysia, harga di sana USD10 dan USD9,4 (per barel), sangat jauh dibandingkan dengan harga di Indonesia," kata dia.
Dia pun mengklaim, gas bumi di Indonesia adalah yang paling murah di Asia. Karena itu menurutnya, kebijakan HGBT sudah tidak diperlukan.
"Harusnya kalau kita tidak pakai HGBT (USD6/barel), tapi pakai harga khusus, misal USD8-9, sebenernya itu sudah cukup murah," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum IPGI, Eddy Asmanto, menyoroti tantangan lain yang dihadapi industri gas bumi, yakni fluktuasi nilai tukar rupiah. Eddy menjelaskan bahwa meskipun ada peraturan Bank Indonesia (BI) yang mewajibkan transaksi di dalam negeri menggunakan rupiah, pembelian gas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) tetap menggunakan dolar AS, sementara penjualan ke konsumen dilakukan dengan rupiah.
"Khusus untuk gas, kita membeli gas dari K3S tetap menggunakan mata uang dolar AS. Tapi kita harus menjual kepada konsumen dengan rupiah," kata Eddy.
Menurut Eddy, pembelian dengan dolar AS dan penjualan dengan rupiah menyebabkan kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Ia mencontohkan, ketika nilai tukar rupiah berada di level Rp16.000 per dolar AS dan kemudian turun menjadi Rp15.000, pihaknya mengalami kerugian.
"Sehingga ketika nilai tukar rupiah berfluktuasi, kita selalu mendapatkan kerugian dari selisih dalam kurs. Jadi ya itu (nilai tukar rupiah) sangat berpengaruh," ucapnya.
Eddy juga menilai pemerintah memiliki sikap standar ganda terkait transaksi dalam industri gas bumi.
"Ada selisih kurs, kita beli menggunakan dolar AS, tapi jual harus dengan rupiah. Menurut kami ini kan standar," pungkasnya.
Pada Jumat, 28 Juni 2024, nilai tukar dolar berada di posisi Rp16.366-an, menguat 0,76 persen secara bulanan dan 6,32 persen sejak awal tahun. Fluktuasi ini menambah beban bagi industri gas bumi yang harus terus beradaptasi dengan perubahan ekonomi global.
Komisi VII DPR Dukung HGBT Diperpanjang
Komisi VII DPR mendukung perpanjangan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Kebijakan ini direncanakan akan berakhir pada 31 Desember 2024. Anggota Komisi VII, Mulyanto, mengatakan kebijakan ini penting untuk mendorong pertumbuhan industri nasional.
"Kita mendukung HGBT ini diperpanjang," ujar Mulyanto kepada Kabar Bursa, Rabu, 19 Juni 2024.
Menurut dia, Indonesia tidak ingin mengalami nasib serupa dengan Jerman dan Jepang yang industrinya banyak yang gulung tikar pasca pencabutan berbagai insentif pasca pandemi COVID-19.
Mulyanto menjelaskan, tujuan utama dari kebijakan HGBT adalah untuk memastikan industri dalam negeri tetap tumbuh.
“Kita menginginkan industri kita semakin tumbuh, bahkan menjadi prime mover pembangunan ekonomi nasional,” katanya.
Lebih lanjut, Mulyanto memandang kebijakan ini akan mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, ia mengakui perlunya evaluasi komprehensif terkait efektivitas HGBT untuk perbaikan ke depan.
Evaluasi yang dimaksud mencakup berbagai aspek kinerja industri penerima HGBT. "Terkait kinerja industri penerima HGBT baik dari aspek produktivitas, pertambahan tenaga kerja, dan lainnya," jelas Mulyanto.
Menurutnya, indikator-indikator tersebut akan menunjukkan apakah pemberian HGBT ini berpengaruh positif bagi industri. Jika hasilnya positif, kebijakan ini bisa dianggap berhasil dan layak diperpanjang. (yub/*)