KABARBURSA.COM - Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik, menyebut pasar modal Indonesia bakal terdampak dengan adanya pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS).
Jeffrey menyebut keadaan pasar kembali ke faktor fundamental ekonomi dalam negeri. Karenanya, ia menyarankan agar investor untuk berhati-hati betul mengambil keputusan secara rasional.
"Tapi kembali lagi ke fundamental dan investor harus mengambil keputusan secara rasional. Lagi pula, pemerintah tentunya tidak akan tinggal diam untuk membantu hal ini," kata Jeffrey, Selasa, 5 November 2024.
Di sisi lain, Jeffrey juga berharap jika pesta demokrasi di Negeri Paman Sam tersebut bisa menjadi sentimen positif ke indeks.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang memantau perkembangan global, termasuk Pemilu Amerika Serikat (AS) yang berlangsung pada hari ini, Selasa, 5 November 2024. Apapun hasilnya, Pemilu AS tentu saja akan berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia juga kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Menurut Airlangga, dinamika politik dan ekonomi AS sangat penting, mengingat Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengandalkan tingkat konsumsi yang kuat dari Eropa, China, dan AS, sebagai salah satu pasar utama.
Dia mengungkapkan, hingga kini perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih ke level pra pandemi COVID-19, di mana pertumbuhan ekonomi global saat itu berada di kisaran 6 persen.
“Sekarang, pertumbuhan ekonomi dunia hanya sekitar 3 persen, menandakan kondisi global belum stabil,” kata Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.
Mengenai anggapan yang menyebutkan hasil Pemilu AS berpotensi dapat merubah kebijakan negara tersebut sehingga mempengaruhi ekonomi global, Airlangga berpendapat, setiap terjadi perubahan kepemimpinan di AS biasanya memunculkan kebijakan baru dan pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian Indonesia.
Salah satu yang disorot Airlangga adalah menurunnya jumlah kelas menengah di negara Paman Sam tersebut. Penurunan ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada daya beli masyarakat AS terhadap barang dan jasa dari negara lain, termasuk dari Indonesia.
“Karena itu, pekerjaan rumah Presiden AS terpilih adalah mengangkat kelas menengah. Bagi Indonesia, penurunan kelas menengah AS akan mengurangi demand terhadap produk-produk Indonesia yang diekspor ke negara itu,” tuturnya.
Dia juga menyoroti soal kebijakan pemerintah AS di bawah kepemimpin Presiden Joe Biden, yang berupaya membawa kembali sektor manufaktur dalam negeri, setelah sebelumnya banyak industri yang tersebar di berbagai negara di benua Asia.
Airlangga menilai, langkah ini diambil AS karena tidak ingin semakin bergantung pada negara-negara Asia, terutama China yang terus memperkuat sektor teknologinya.
“Mereka (AS) merasa perkembangan teknologi di Asia, terutama China semakin tinggi. Mereka tidak ingin bergantung terhadap negara-negara di Asia,” ucap Airlangga.
Kebijakan Biden diwujudkan melalui Inflation REduction Act (IRA) yang bertujuan untuk menekan inflasi dan sekaligus membatasi impor komoditas tertentu, khususnya dari China.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan, IRA juga berdampak pada ekspor miniral Indonesia, terutama nikel yang menjadi komoditas penting bagi industri kendaraan listrik.
Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan diplomatik dengan AS, dengan harapan ekspor produk mineral olahan dari Indonesia bisa tetap berjalan lancar.
“Makanya mereka keluarkan yang namanya Inflation Reduction Act (IRA) termasuk di dalamnya untuk critical mineral. Nah bagi Indonesia kita sudah mulai berbicara dengan Amerika untuk critical mineral. Karena kita adalah the largest producer dari nikel dan EV ecosystem termasuk anodanya,” jelas Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menguraikan bahwa perubahan kepemimpinan di AS juga mempengaruhi harga minyak global, terutama ketika ada ketegangan di Timur Tengah, seperti konflik antara Israel dan Iran. Ia menegaskan bahwa posisi AS dalam konflik-konflik internasional, termasuk di Ukraina dan Israel, akan sangat berdampak pada stabilitas harga energi dunia.
“Tentu siapa pemimpin (presiden) Amerika Serikat nanti akan sangat berpengaruh terhadap, baik itu perang di Ukraina maupun perang di Israel,” pungkasnya.
Ramai-ramai Tarik Dana
Sementara itu, di pasar global, para investor ramai-ramai menarik dana dari reksadana obligasi emerging market yang diperdagangkan di bursa (ETF). Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi risiko jelang pemilihan umum Amerika Serikat. Apalagi, diprediski ada nilai risiko tinggi lantaran persaingan yang cukup ketat di antara para calon.
Mengutip data yang dikumpulkan Bloomberg, Invesco iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETP saat ini senilai USD14,8 miliar, yang dikenal dengan ticker EMB, mencatatkan arus keluar sebesar USD732 juta pada bulan Oktober lalu. Angka tersebut menjadi kerugian bulanan terbesar sejak Maret 2024.
Di sisi lain, Emerging Markets Sovereign Debt ETF. yang dikenal dengan ticker PCY, juga mengalami arus keluar yang cukup signifikan, yaitu sebesar USD78 juta.
Ekonom emerging market dan ahli strategi valuta asing di Wells Fargo Brendan McKenna, risiko-risiko utang negara berkembang semakin meningkat.
"The Fed mungkin tidak akan melonggarkan secepat yang diperkirakan pasar, stimulus China kurang memuaskan, dan setidaknya sebelum akhir pekan ini, Trump memiliki banyak momentum yang dapat menjadi jenis pengurang risiko pembangunan," kata McKenna.
"Ketika risiko-risiko tersebut meningkat dan valuasi menjadi mahal, arus keluar biasanya mengikuti," lanjut dia.
Di seluruh utang EM, spread-nya sangat ketat. Hal ini dapat menandakan bahwa para pedagang mengambil keuntungan.
Imbal hasil ekstra yang diminta investor untuk memiliki surat utang dolar dari pemerintah EM dibanding US Treasury turun 23 basis poin menjadi sekitar 337 basis poin pada Oktober lalu. Menurut indeks JPMorgan Chase & Co, ini adalah penurunan bulanan ketiga berturut-turut.(*)