KABARBURSA.COM - Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Prabu Revolusi, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah memetakan lima sektor utama yang menjadi fokus adopsi kecerdasan buatan (AI) untuk mendorong transformasi digital.
Sektor-sektor tersebut dipilih berdasarkan dampak potensialnya dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi nasional.
Menurut Prabu, lima sektor yang menjadi prioritas sesuai dengan Strategi Nasional Kecerdasan Buatan 2020-2045 mencakup layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan dan energi, serta mobilitas dan kota pintar.
"Kami mengidentifikasi sektor-sektor ini karena potensinya untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat," ujar Prabu kepada Kabarbursa.com, Kamis, 14 November 2024.
Di bidang kesehatan, Prabu menjelaskan bahwa AI dapat memainkan peran penting dalam mempermudah akses layanan, meningkatkan diagnosis, dan memfasilitasi perawatan jarak jauh, terutama di wilayah terpencil.
Sementara itu, dalam reformasi birokrasi, AI diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan mempercepat pelayanan publik dengan standar yang lebih efisien.
Adopsi AI dalam pendidikan dan riset, lanjut Prabu, akan memperkaya metode pembelajaran dan mendukung pengembangan inovasi secara lebih cepat dan efektif.
"Dalam pendidikan, kita tidak hanya ingin menciptakan sistem pembelajaran yang lebih adaptif, tetapi juga membangun riset yang berkelanjutan untuk menyiapkan SDM digital," jelasnya.
Ketahanan pangan dan energi pun menjadi perhatian penting, mengingat AI dapat membantu mengoptimalkan produksi pertanian dan efisiensi sumber daya energi.
"Dengan teknologi AI, Indonesia bisa memastikan ketahanan pangan dan pengelolaan energi yang lebih berkelanjutan," kata Prabu.
Sektor terakhir, yaitu mobilitas dan kota pintar, diarahkan untuk mewujudkan transportasi yang lebih terintegrasi dan efisien di perkotaan. Penggunaan AI di bidang ini diyakini akan membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup di kota-kota besar.
Prabu menyambut baik minat dari perusahaan teknologi global untuk berinvestasi di Indonesia dalam pengembangan AI. Namun, ia menekankan pentingnya investasi yang membawa nilai tambah bagi perekonomian nasional, peningkatan talenta digital, dan transfer teknologi yang nyata.
"Semangatnya adalah membuka kolaborasi yang luas, namun kedaulatan digital nasional tetap harus menjadi prinsip dasar. Kita ingin investasi ini tidak hanya menjadikan Indonesia pasar, tetapi juga memperkuat ekosistem teknologi nasional," tegasnya.
Investasi Teknologi Asing
Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menyoroti pentingnya sikap selektif pemerintah dalam menerima investasi teknologi asing, khususnya di sektor kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Heru menyarankan agar investasi tersebut benar-benar memberikan manfaat konkret bagi perekonomian dan pengembangan teknologi dalam negeri, tidak sekadar menjadikan Indonesia sebagai pasar produk asing.
“Kita memang terbuka pada investasi teknologi, tetapi pastikan itu benar-benar investasi yang membawa dampak nyata bagi Indonesia, bukan hanya sekadar menjadikan Indonesia sebagai pasar,” ujar Heru kepada Kabarbursa.com, Rabu, 13 November 2024.
Heru menjelaskan bahwa banyak perusahaan global sering menyatakan niat untuk berinvestasi di Indonesia, tetapi akhirnya hanya memanfaatkan pasar tanpa komitmen jangka panjang.
Menurutnya, investasi asing yang ideal harus memenuhi sejumlah kriteria, termasuk nilai investasi yang jelas, pendirian badan usaha tetap di Indonesia, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, serta kontribusi dalam bentuk pembayaran pajak.
“Jika mereka memang berinvestasi, nilainya harus jelas. Perusahaan tersebut juga harus mendirikan badan usaha tetap di Indonesia, sehingga memberi manfaat ekonomi langsung, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan mendukung perekonomian nasional,” tegas Heru.
Heru juga menekankan pentingnya kerja sama dengan perusahaan dan tenaga kerja lokal dalam pengembangan teknologi, terutama di bidang AI. Menurutnya, hal ini akan memperkuat ekosistem digital dalam negeri, memberikan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia, dan mempercepat proses transfer teknologi.
Selain itu, Heru mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam memberikan “karpet merah” atau kemudahan khusus kepada investor asing.
“Sering kali, perusahaan global memberikan alasan untuk tidak merealisasikan investasi atau mengubah tujuan menjadi sekadar menjual produk di Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian agar kita tidak mudah memberi fasilitas khusus tanpa ada komitmen yang jelas,” ujarnya.
