Investasi Asing Belum Masuk, PUPR: Pembangunan Tetap Lancar

KABARBURSA.COM - Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) dari Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, menegaskan bahwa investasi asing tidak menghambat proses pembangunan di IKN. Dia menjelaskan bahwa pembangunan terus berjalan dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kan ada dua, yang APBN dan non-APBN. Yang investasi yang non-APBN (belum jalan) yang APBN berjalan. Berjalan kan? Kita akan mulai yang pekerjaan-pekerjaan. Di luar tadi, di luar kawasan istana," katanya di gedung PUPR, Jumat 14 Juni 2024.

Danis menjelaskan bahwa hingga saat ini, berbagai bangunan yang dibiayai oleh APBN sudah dalam proses pembangunan."Tapi yang ada yang di lapangan sudah berjalan di hotel, masjid, kemudian sekolah. itu sudah mulai bekerja," tambah dia.

Selain itu, Danis menyebut bahwa pihaknya mendukung Kementerian Investasi dan Badan Otorita IKN yang bertugas menarik investor asing. Dalam hal ini, dengan fokus pada penyediaan prasarana.

"Kalau PUPR lebih kepada prasarana. Tapi mendukung investasi. Kalau proses investasi, dan itu lebih dilakukan oleh teman-teman otorita dan didukung oleh kementerian investasi," tandas dia.

Diketahui, hingga saat ini belum ada realisasi pembangunan investasi asing di Ibu Kota Nusantara (IKN). Semua investasi yang masuk ke IKN masih berupa investasi dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN).

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menjawab pertanyaan dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa 11 Juni 2024.

"Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel sudah hampir jadi. Rumah sakit sudah hampir jadi. Beberapa gedung-gedung untuk sarana-persarana mendasar juga sudah hampir jadi. Dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN," tutur Bahlil.

Sebelumnya, Menteri PUPR yang juga Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama bagi investor yang ingin masuk ke IKN adalah masalah Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Menurut dia, status HGB di atas HPL tidak menarik bagi investor karena tidak dapat diagunkan ke bank. Meskipun regulasi Undang-Undang IKN mengatur bahwa investor dapat menerima HGB di atas HPL selama 160 tahun, Basuki menilai hal ini tetap kurang menarik.

“Karena status tanahnya HGB di atas HPL, ini yang tidak menarik bagi investor,” kata Basuki Hadimuljono saat ditemui Kabar Bursa di kantornya, Jumat, 7 Juni 2024.

Ke depan, Basuki berencana untuk mengubah mekanisme kepemilikan lahan di IKN. Investor akan diberikan HGB murni, seperti yang berlaku di kota-kota besar, yang dianggap lebih mudah diagunkan ke lembaga keuangan.

“Untuk investor akan diberikan HGB murni, tapi bukan di atas HPL. Jika di atas HPL, nilainya di bank akan jauh lebih kecil atau mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan, itu yang tidak menarik,” kata Basuki.

Basuki juga menjelaskan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang mempercepat skema penguasaan lahan di IKN oleh Badan Usaha. Kejelasan status lahan menjadi faktor penting bagi badan usaha sebelum menanamkan modalnya ke proyek ibu kota baru.

Selain itu, transaksi pertanahan yang sebelumnya dibekukan oleh Kementerian ATR/BPN akan dibuka kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin membeli lahan di IKN. Pemerintah juga sedang mendiskusikan harga lahan tersebut.

“Jika ada masyarakat yang ingin membeli lahan, kebijakan kepemilikan akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang akan disusun, sudah ada untuk kepemilikan,” pungkas Menteri Basuki.

IKN Tahap Satu

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 1 saat ini sudah mencapai 77 persen.

Dengan capaian itu, fokus pembangunan IKN saat ini adalah menyiapkan ekosistem utama agar siap digunakan pada upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024, seperti Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk Istana Presiden dan lapangan upacara dapat berfungsi pada Juni 2024.

“Istana Presiden dan lapangan upacara, progres konstruksinya sudah hampir 60 persen. Target pada Juni 2024, bangunan istana, lapangan upacara dan podium akan berfungsi 100 persen dan dapat digunakan untuk mendukung upacara kemerdekaan RI, yang dapat menampung 8.700 orang,” kata Danis dalam Rapat Koordinasi Nasional IKN di Jakarta.

Selain itu, beberapa bangunan utama lainnya seperti Gedung Kementerian Sekretariat Negara saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 50 persen, dan pada Juni 2024 ditargetkan dapat digunakan secara fungsional untuk menampung 750 aparatur sipil negara (ASN). (yub/prm)