KABARBURSA.COM - Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengatakan bahwa Kementerian Keuangan tetap menggunakan alat fiskal atau fiscal tool guna mendorong investasi dalam pembiayaan air bersih dan sanitasi. Tujuannya agar dapat terus memberikan sinyal yang tepat kepada pemerintah daerah serta sektor swasta untuk berinvestasi di bidang air bersih.
"Kami menggunakan fiscal tool. Kami ingin mendorong semua, semua pihak, pemangku kepentingan untuk bekerja sama," kata Sri Mulyani usai sesi diskusi panel World Water Forum Ke-10 2024 di Badung, Bali, Selasa, 21 Mei 2024.
Alasannya, air, menurut Sri Mulyani, menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat sehingga telah dialokasikan sekitar 3,4 persen dari APBN. Ia pun menceritakan pengalamannya pada 2009 lalu. Meskipun terdapat kendala ekonomi, ia merinci pada 2009 dunia hanya mengalokasikan USD8,7 miliar dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk pembangunan air dan sanitasi.
Sri Mulyani menilai jumlah tersebut tergolong kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan investasi tahunan di bidang air dan sanitasi yang jauh lebih besar. Negara-negara berkembang menghabiskan sekitar 0,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk air setiap tahunnya, dan hanya 70 persen dari anggaran tersebut yang terbelanjakan.
Lebih lanjut, Bendahara Negara itu mengatakan bahwa diperlukan peraturan yang jelas dan tepat dalam skema pembiayaan campuran atau "blended finance" guna menarik lebih banyak investasi di sektor air dan sanitasi. Ia juga menyoroti bahwa tidak cukup hanya melibatkan sektor publik untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-6 tersebut, melainkan harus disertai skema yang jelas dan inovatif.
“Jadi bagi kita semua, kebutuhan pendanaan tidak boleh hanya bergantung pada masyarakat. Namun dana publik dan kebijakan serta peraturan yang tepat mempunyai peran yang sangat penting dan signifikan dalam menarik lebih banyak dana untuk berinvestasi di bidang air dan sanitasi,” terang Sri Mulyani.
Menkeu mengatakan pemerintah sejauh ini telah berinvestasi pada sistem pengelolaan air limbah domestik serta sistem pengelolaan sampah yang komprehensif, namun peran para pemangku kepentingan (stakeholder) dari pihak swasta tetap diperlukan.
"Kementerian Keuangan siap bekerja sama dengan semua pihak dalam kemitraan. Bagaimana kita akan membina kemitraan ini di antara pemerintah, di antara organisasi pembangunan, sektor swasta, masyarakat sipil dan komunitas termasuk para filantropis yang bekerja sama untuk mengatasi masalah yang sangat penting ini," tutupnya.
Adapun berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dunia hanya memiliki waktu tujuh tahun untuk mengejar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama yang berkaitan dengan air. Polusi air dan perubahan iklim menjadi penyebab yang mendesak. Saat ini, 4 juta orang hidup di wilayah krisis air. Satu dari 4 kota menghadapi kerawanan air.
Oleh karena itu, diperlukan langkah signifikan untuk memastikan keamanan air bagi semua orang di dunia. Melalui sejumlah kerja sama dan kebijakan, termasuk juga investasi dan pembiayaan yang besar. Infrastruktur air saja diperkirakan membutuhkan dana sebesar USD6,7 triliun pada 2030.
Investasi Besar Infrastruktur Air
Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pendanaan infrastruktur air dan sanitasi itu membutuhkan investasi yang luar biasa besar. Kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk mewujudkan terciptanya infrastruktur air dan sanitasi yang memadai untuk setiap manusia.
“Kita semuanya melihat bahwa kebutuhan, soal pendanaan infrastruktur air dan sanitasi itu membutuhkan investasi yang luar biasa besar. Dana yang berasal dari pemerintah saja tidak akan memadai. Jadi banyak ikhtiar dilakukan ya, pada level local government, bahkan sampai desa, sampai ke nasional, dan pada level dunia,” kata Sri Mulyani.
Menurut Menkeu, World Water Forum ke-10 dapat menjadi momentum untuk merancang mekanisme pendanaan bersama atau blended finance guna pembangunan infrastruktur air dan sanitasi. Hal ini dikarenakan kebutuhan jumlah investasi yang besar menjadi tantangan tersendiri dari pembenahan infrastruktur air dan sanitasi.
Presiden World Water Council Loïc Fauchon menegaskan bahwa upaya menjadikan air sebagai sarana menuju kemakmuran bersama memerlukan perjuangan dan komitmen bersama. Fauchon turut mendorong seluruh pemangku kebijakan bisa mempengaruhi masyarakat untuk memperbanyak inovasi, pendanaan, hingga tata kelola air yang lebih baik.
“Para utusan, yang tentu saja para pejuang harus berjuang, berjuang secara damai, berjuang demi perdamaian air untuk keamanannya, untuk kemakmuran,” ucap Fauchon dalam perhelatan World Water Forum ke-10.
Lebih lanjut, ia berharap peran Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan World Water Forum ke-10 tahun ini bisa menjadi penanda perubahan menuju tindakan nyata pada tata kelola air secara global.