Jelang Akhir Rekap Pemilu Berbiaya Rp71,3 T

KABARBURSA.COM - Pemilu 2024 masih bergulir dengan rekapitulasi suara nasional yang dilakukan oleh KPU RI. Tetapi tahukah kita berapa biaya yang dipakai dari uang kita semua untuk mendanai Pemilu ini?

Pemerintah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam rangka melaksanakan seluruh tahapan Pemilu 2024. Total anggaran yang disediakan selama tiga tahun mencapai Rp71,3 triliun, dengan alokasi tahunan sebagai berikut: Rp3,1 triliun pada 2022, Rp30,0 triliun pada 2023, dan Rp38,2 triliun pada 2024.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa alokasi tersebut mencakup berbagai keperluan, seperti menetapkan jumlah kursi, pengawasan penyelenggara Pemilu, pemutakhiran data pemilih, penyusunan dapil, pengelolaan dan pengadaan laporan, serta dokumentasi logistik. "Anggaran tersebut utamanya dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata.

Meskipun demikian, realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya tidak sepenuhnya habis. Pada tahun anggaran 2022, realisasi mencapai 88,2persen dari pagu anggaran, sedangkan hingga September 2023, realisasi anggaran mencapai 59,3persen dari pagu anggaran tahun tersebut.

Isa juga memastikan bahwa anggaran untuk Pemilu 2024 sudah dicadangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Ini termasuk untuk persiapan Pemilu satu putaran, dengan kesiapan untuk menyediakan anggaran tambahan jika terjadi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sampai dua putaran.

Pemerintah memandang anggaran untuk Pemilu sebagai investasi dalam tatanan politik dan demokrasi Indonesia. Keberhasilan Pemilu diharapkan akan menghasilkan kepemimpinan nasional dan daerah yang sah secara legitimasi, yang pada gilirannya mendukung stabilitas politik yang merupakan kunci bagi pembangunan nasional di berbagai sektor.

Isa menekankan bahwa kegagalan dalam Pemilu akan memiliki risiko yang lebih besar bagi bangsa dan negara Indonesia daripada jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilu tersebut. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan Pemilu 2024.

KPU telah sahkan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di 32 provinsi

Mengutip Antara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengesahkan rekapitulasi suara nasional di 32 dari 38 provinsi Indonesia pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz menuturkan bahwa pada hari ini hanya Provinsi Sulawesi Tengah yang terjadwal mengikuti rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional.

Oleh karena itu, Sulawesi Tengah merupakan provinsi ke-32 yang telah direkapitulasi.

"Dengan tambahan hari ini, 16 Maret 2024, untuk Provinsi Sulawesi Tengah berarti sudah 32 (yang selesai direkapitulasi)," ujar Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024.

Berdasarkan rekapitulasi nasional sejak Sabtu 9 Maret 2024 hingga Sabtu 16 Maret 2024 kemarin, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara Pilpres pada 32 provinsi di tingkat nasional; yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat.

Selanjutnya, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Banten, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Bengkulu.

Berikutnya, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, NTB, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah.

Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan suara menyisakan enam provinsi lagi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

"Nah, sisa enam provinsi itu yang di Pulau Jawa tersisa Jawa Barat, sisanya yang di Papua," katanya.

Dari keseluruhan provinsi yang sudah melakukan rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di 30 provinsi, sedangkan dua sisanya dipimpin pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Berikut hasil rekapitulasi tingkat nasional di 32 provinsi yang sudah dilakukan KPU:

1. Yogyakarta

Anies-Muhaimin: 496.280

Prabowo-Gibran: 1.269.265

Ganjar-Mahfud: 741.220

2. Gorontalo

Anies-Muhaimin: 227.354

Prabowo-Gibran: 504.662

Ganjar-Mahfud: 41.508

3. Kalimantan Tengah

Anies-Muhaimin: 256.811

Prabowo-Gibran: 1.097.070

Ganjar-Mahfud: 158.788

4. Bali

Anies-Muhaimin: 99.233

Prabowo-Gibran: 1.454.640

Ganjar-Mahfud: 1.127.134

5. Lampung

Anies-Muhaimin: 791.892

Prabowo-Gibran: 3.554.310

Ganjar-Mahfud: 764.486

6. Bangka Belitung

Anies-Muhaimin: 204.348

Prabowo-Gibran: 529.883

Ganjar-Mahfud: 151.109

7. Kalimantan Barat

Anies-Muhaimin: 718.641

Prabowo-Gibran: 1.964.183

Ganjar-Mahfud: 534.450

8. Sumatera Selatan

Anies-Muhaimin: 997.299

Prabowo-Gibran: 3.649.651

Ganjar-Mahfud: 606.681

9. Jawa Tengah

Anies-Muhaimin: 2.866.373

Prabowo-Gibran: 12.096.454

Ganjar-Mahfud: 7.827.335

10. DKI Jakarta

Anies-Muhaimin: 2.653.762

Prabowo-Gibran: 2.692.011

Ganjar-Mahfud: 1.115.138

11. Kepulauan Riau

Anies-Muhaimin: 370.671

Prabowo-Gibran: 641.388

Ganjar-Mahfud: 140.733

12. Nusa Tenggara Timur

Anies-Muhaimin: 153.446

Prabowo-Gibran: 1.798.753

Ganjar-Mahfud: 958.505

13. Kalimantan Selatan

Anies-Muhaimin: 849.948

Prabowo-Gibran: 1.407.684

Ganjar-Mahfud: 159.950

14. Banten

Anies-Muhaimin: 2.451.383

Prabowo-Gibran: 4.035.052

Ganjar-Mahfud: 720.275

15. Kalimantan Timur

Anies-Muhaimin: 448.046

Prabowo-Gibran: 1.542.346

Ganjar-Mahfud: 240.143

16. Kalimantan Utara

Anies-Muhaimin: 72.065

Prabowo-Gibran: 284.209

Ganjar-Mahfud: 51.451

17. Sulawesi Tenggara

Anies-Muhaimin: 361.585

Prabowo-Gibran: 1.113.344

Ganjar-Mahfud: 90.727

18. Jawa Timur

Anies-Muhaimin: 4.492.652

Prabowo-Gibran: 16.716.603

Ganjar-Mahfud: 4.434.805

19. Sulawesi Barat

Anies-Muhaimin: 223.153

Prabowo-Gibran: 533.757

Ganjar-Mahfud Md: 62.514

20. Papua Barat

Anies-Muhaimin: 37.459

Prabowo-Gibran: 172.965

Ganjar-Mahfud Md: 120.565

21. Riau

Anies-Muhaimin: 1.400.093

Prabowo-Gibran: 1.931.113

Ganjar-Mahfud Md: 357.298

22. Sulawesi Utara

Anies-Muhaimin: 119.103

Prabowo-Gibran: 1.229.069

Ganjar-Mahfud Md: 283.796

23. Bengkulu

Anies-Muhaimin: 229.681

Prabowo-Gibran: 893.499

Ganjar-Mahfud Md: 145.570

24. Sumatera Barat

Anies-Muhaimin: 1.744.042

Prabowo-Gibran: 1.217.314

Ganjar-Mahfud Md: 124.044

25. Sulawesi Selatan

Anies-Muhaimin: 2.003.081

Prabowo-Gibran: 3.010.726

Ganjar-Mahfud Md: 265.948

26. Aceh

Anies-Muhaimin: 2.369.534

Prabowo-Gibran: 787.024

Ganjar-Mahfud Md: 64.677

27. Nusa Tenggara Barat

Anies-Muhaimin: 850.359

Prabowo-Gibran: 2.154.843

Ganjar-Mahfud Md: 241.106

28. Papua Selatan

Anies-Muhaimin: 41.906

Prabowo-Gibran: 162.852

Ganjar-Mahfud Md: 110.003

29. Jambi

Anies-Muhaimin: 532.605

Prabowo-Gibran: 1.438.952

Ganjar-Mahfud Md: 234.251

30. Sumatera Utara

Anies-Muhaimin: 2.339.620

Prabowo-Gibran: 4.660.408

Ganjar-Mahfud Md: 999.528

31. Maluku Utara

Anies-Muhaimin: 200.459

Prabowo-Gibran: 454.943

Ganjar-Mahfud Md: 91.293

32. Sulawesi Tengah

Anies-Muhaimin: 386.743

Prabowo-Gibran: 1.251.313

Ganjar-Mahfud: 160.594