KABARBURSA.COM - Pemerintah Federal Jerman menegaskan dukungannya terhadap Indonesia dalam memperluas energi baru terbarukan (EBT), khususnya di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kami telah sepakat dengan Pemerintah Indonesia untuk mendukung perluasan energi terbarukan, jaringan listrik, dan kerangka regulasi untuk transisi energi yang adil," ujar Sabine Schmitt, Kepala Kerja Sama Pembangunan Kedutaan Besar Jerman.
Proyek Photovoltaics (PV) Boat dan PV Agri merupakan bagian dari transisi energi dan ekonomi ramah lingkungan yang dilakukan melalui dedieselisasi. Proyek ini merupakan kerja sama antara Kementerian Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman melalui German Agency for International Cooperation dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia.
Sabine menegaskan bahwa proyek-proyek ini menunjukkan komitmen Pemerintah Federal Jerman untuk memastikan tidak ada warga, bahkan di pulau terpencil, yang tertinggal. Untuk PV Boat, ada integrasi solusi bertenaga surya dalam transportasi laut bersama sektor swasta, yang berkontribusi pada ekonomi lokal dan konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pulau.
Sementara itu, PV Agri di Pulau Semau menghadapi tantangan terkait listrik terbatas dan sumber daya air yang langka, yang berdampak pada produktivitas pertanian. PV Agri berkontribusi pada praktik pertanian berkelanjutan dan peningkatan hasil panen.
"Proyek ini adalah sinyal jelas niat kami untuk berinvestasi di bidang yang kurang terlayani, memastikan pembangunan inklusif bagi semua orang," katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai mitra global, memiliki posisi penting di panggung dunia. Indonesia masih memiliki hutan tropis luas, keanekaragaman hayati yang tinggi, dan sumber daya mineral melimpah, namun juga merupakan salah satu dari 10 negara penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Status ini menunjukkan tantangan dan peluang besar untuk pembangunan berkelanjutan.
Dalam kerja sama bilateral, Jerman berkomitmen mendukung Indonesia dalam mengatasi tantangan yang ada. Fokus utama diberikan pada mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Deklarasi Paris tentang Perubahan Iklim. Kerja sama bilateral kedua negara mencakup empat sektor utama: energi, kehutanan, ekonomi sirkular, dan mobilitas perkotaan.
Keterlibatan yang kuat telah ditunjukkan dalam Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) yang diluncurkan pada KTT G20 di Bali. Jerman dan Indonesia, bersama mitra internasional lainnya, bekerja sama untuk memanfaatkan solusi energi terbarukan dan membuka jalan menuju masa depan yang berkelanjutan dan adil.
"Dengan portofolio luas dalam kerja sama teknis dan finansial, Jerman berdedikasi mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi hijau," kata Sabine Schmitt.
Kebijakan TKDN Indonesia
Surya Darma, Ketua Indonesian Center for Renewable Energy Studies (ICRES), menyatakan bahwa kebijakan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia dianggap sebagai penghalang bagi investasi dalam PLTS domestik.
“Investasi dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia telah terlihat stagnan dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana diharapkan,” kata Surya, dikutip Senin, 20 Mei 2024.
Meskipun demikian, menurut Surya, PLTS diharapkan dapat menyumbangkan sekitar 7 gigawatt pada tahun 2025, sesuai dengan target dalam bauran energi yang diatur oleh Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Namun kenyataannya, instalasi PLTS baru mencapai sekitar 200 megawatt, yang jauh dari harapan. Permasalahan muncul karena Indonesia belum memiliki industri yang dapat mendukung pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam PLTS.
Ia menjelaskan, saat ini di Indonesia hanya ada satu pabrikan yang mampu memproduksi modul surya berkapasitas 560 watt-peak, sedangkan mayoritas pabrikan lainnya hanya mampu memproduksi modul surya berkapasitas 450 watt-peak. Sebanyak 21 pabrikan lainnya merupakan perusahaan perakitan yang mengimpor sel surya dari luar negeri.
Akibatnya, harga modul surya buatan dalam negeri lebih mahal sekitar 30 persen-45 persen dibandingkan dengan produk impor. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5/M-IND/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M -IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa nilai TKDN untuk modul surya minimal 60 persen yang berlaku sejak 1 Januari 2019.
Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, di mana nilai TKDN barang minimal untuk modul surya minimal 60 persen mulai 1 Januari 2025.
“Hal ini pada umumnya mendapat keluhan dari industri PLTS dalam negeri,” tutur Surya.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.