KABARBURSA.COM - Pemerintah akan membatasi jumlah populasi penduduk yang akan bertempat tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Rencananya, populasi masyarakat di Kawasan IKN (K-IKN) dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hanya akan berada di kisaran 300.000 orang.
Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Wida Nurfaida mengatakan hingga tahun 2045 populasi penduduk IKN berkisar di 180.000 sampai dengan 300.000 orang.
"Populasi di IKN diharapkan sampai dengan tahun 2045, karena untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan Kawasan IKN sendiri diharapkan tidak banyak, hanya 180.000 sampai dengan 300.000 orang," kata Wida dalam paparannya di acara Indonesia-Korea Technical Exchange Seminar 2024, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.
Sedangkan untuk Kawasan Pengembangan IKN (KP-IKN), lanjut Wida, diharapkan populasi penduduknya berada di kisaran 1,8 sampai dengan 2 juta orang. Kata dia, jumlah ini termasuk warga asli maupun pindahan.
Secara keseluruhan, IKN memiliki luas sekitar 326.000 hektare yang mencakup daratan dan perairan luas. IKN terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam, Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kota Negara, Provinsi Kalimantan Timur.
Wida menjelaskan, IKN secara perencanaan dibagi menjadi tiga tahap,terdiri atas KIPP dengan luas area yang dibangun 6.671 hektare, wilayah K-IKN sendiri seluas 56.180 hektare, dan KP-IKN sebesar 199.962 hektare.
Lanjut Wida, IKN dibagi menjadi sembilan zona paket perencanaan sampai dengan 2045, di mana zona pertama adalah KIPP, lalu ada Pusat Ekonomi dan Keuangan, Kawasan Energi Terbarukan,dan keempat ada Kawasan Perusahaan dan Rekreasi.
"Berikutnya ada Layanan Pendidikan, Zona Inovasi dan Penelitian, Zona Agro Komunitas, Perdagangan dan Logistik, Zona Agriculture Industri,dan yang kesembilan adalah Zona Perikanan dan Pertanian," jelas Wida.
Khusus untuk KIPP, Wida menyebutkan, saat ini pembangunannya sedang dikebut oleh pemerintah, terbagi ke dalam tiga zona yaitu Zona 1A, 1B, dan 1C.
"Pertama adalah Zona A. Zona A itu terdiri dari Kawasan Inti Pemerintahan, di mana terdapat Istana Negara dan Istana Garuda. Sekarang sudah ada namanya, diberi nama oleh Bapak Presiden (Jokowi) beberapa minggu yang lalu," ujar Wida.
Wida menambahkan, untuk Zona 1B merupakan pusat pemerintahan bagi edukasi. Di kawasan tersebut akan ada universitas berstandar internasional dan juga pusat olahraga.
"Untuk Zona 1C merupakan pusat pemerintahan di bidang kesehatan, dimana terdapat rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah, rumah sakit internasional, maupun perumahan," tuturnya.
Lebih lanjut Wida mengatakan, IKN dibangun dengan konsep ten minutes city untuk akses masyarakat ke fasilitas publik hingga sosial dari titik transit. Selaras dengan hal ini, pihaknya mendukung penyediaan prasarana untuk operasi transportasi. Hal ini termasuk penyiapan jalan akses bebas hambatan atau jalan tol dari dan menuju bandara.
"Secara sistem jaringan jalan yang sudah dilaksanakan khususnya untuk jaringan jalan tol akses ini adalah mengkoneksikan waktu kurang dari 50 menit dari koneksi transit express dari KIPP sampai dengan bandara strategis di tahun 2030," pungkasnya.
PUPR Baru Bangun 83 KM Jalan di IKN
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan telah membangun jalan sepanjang 83,09 km dari total 226,87 km target jalan di KIPP IKN.
Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Wida Nurfaida mengatakan, secara keseluruhan pihaknya ditugaskan untuk membangun 226,87 km jalan di jalan di KIPP IKN sehingga masih ada pekerjaan rumah (PR) untuk menyelesaikan pembangunan 143,78 km jalan lagi.
"Secara pelaksanaan yang sudah kita laksanakan, memang dari target yang tadi saya sampaikan sekitar 226,87 km dan yang baru terbangun baru 83 km. Masih sekitar 143,78 km yang pembangunannya harus kami selesaikan," terang Wida.
Wida menjelaskan, secara keseluruhan rata-rata biaya untuk pembangunan jalan di IKN mencapai Rp158,25 miliar per KM. Dengan demikian, untuk menyelesaikan sisa pembangunan jalan sepanjang 143,78 km, pihaknya membutuhkan dana yang cukup besar.
"Untuk memenuhi kebutuhan penanganan sisa sepanjang 143,78 KM, kurang lebih kita masih membutuhkan anggaran sekitar Rp39 triliun," ungkap Wida.
Tol Masih Kurang 20,89 KM
Sedangkan untuk pengembangan akses jalan tol di IKN sendiri oleh Bina Marga, lanjut Wida, akses tol yang sudah terbangun baru 67,65 KM dari total 88,54 KM. Dalam hal ini, yang belum terbangun masih terdapat 20,89 KM.
"Rata-rata pembelian untuk jalan tol sendiri adalah sekitar Rp305 miliar (per km) dan untuk penyelesaian yang belum dibangun adalah Rp6,38 triliun atau sekitar USD339 juta," ujarnya.
Saat ini Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah melaksanakan beberapa pekerjaan tol. Dalam rangka menyambung akses dari Bandara Sepinggan, ada Tol Seksi 1 Segmen Bandara Sepinggan yang langsung terkoneksi dengan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam). Akses jalan tersebut saat ini sudah terbangun.
Kemudian ada Segmen Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 KM, berikutnya adalah Segmen Kariangau-Simpang Tempadung 7,33 KM. Lalu Segmen Simpang Tempadung sampai Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,68 KM.
Selanjutnya dikoneksikan juga dengan Segmen Jembatan Pulau Balang sampai dengan Simpang Riko13,26 KM, lalu segmen Simpang Riko sampai dengan Outer Ring Road IKN6,22 KM. Berikutnya ada Outer Ring Road IKN sampai dengan Simpang 3 Itci sepanjang 6,18 KM. Lalu terakhir Segmen 6C dari Simpang 3 Itci sampai dengan Simpang 1B Sumbu Kebangsaan Sisi Timur5,64 KM.
Wida mengatakan, proyek-proyek tersebut telah mulai berjalan dan beberapa di antaranya telah rampung. Hanya satu segmen yang belum dibangun yaitu segmen 4A dan 4B tempat tol terowongan bawah laut atau immersed tunnel dibangun.
"Keseluruhan (jalan tol) sudah dalam proses pekerjaan, kecuali segmen 4A dan 4B,di mana di sini terdapat rencana pembangunan immersed tunnel juga yang rencananya akan dikerjasamakan dengan pemerintah Korea," ujarnya.
Saat ini proyek immersed tunnel masih dalam tahap feasibility study atau studi kelayakan. Diperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek ini mencapai Rp 11 triliun. Ditargetkan pembangunannya akan mulai dilakukan pada tahun 2025 mendatang. (*)