KABARBURSA.COM - Di tengah bayang-bayang penurunan pendapatan negara, Indonesia menghadapi tantangan berat dengan beban pengeluaran yang terus meningkat, kejatuhan APBN 2025 di depan mata. Pengamat Ekonomi Salamudin Daeng, menyoroti masalah utama yang akan dihadapi negara dalam beberapa tahun mendatang, yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam mencari sumber pendapatan yang signifikan.
Pemerintah masih mengandalkan sumber pendapatan tradisional seperti minyak, komoditas, pajak dari sektor konsumsi, dan pembiayaan utang. Namun, Salamudin menilai ketergantungan ini semakin tidak memadai untuk menopang keuangan negara.
Produksi minyak, yang hanya naik 2 ribu hingga 3 ribu barel per tahun, menghasilkan tambahan pendapatan sekitar Rp1,5 triliun setahun jika harga minyak bagus.
"Namun, sektor-sektor ini semakin tidak signifikan dalam menopang keuangan pemerintah yang terus tertekan," kata Salamudin kepada KabarBursa, Jumat, 28 Juni 2024.
Sementara itu, Fitch Ratings Singapura memperkirakan pendapatan negara akan terus melemah. Mereka menyatakan rasio pendapatan terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB pemerintah umum diperkirakan turun menjadi 14,6 persen pada 2024 dari 15,0 persen pada 2023, terendah dalam kategori 'BBB' dan jauh di bawah median 21,3 persen.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berupaya meningkatkan pendapatan. Menaikkan tarif PPN sebesar 1 persen pada 2022 seharusnya menghasilkan pendapatan tambahan 0,3 persen hingga 0,4 persen dari PDB per tahun. Namun, kata Salamudin, penurunan harga komoditas memiliki dampak lebih besar terhadap penurunan pendapatan.
"Defisit APBN diperkirakan akan meningkat menjadi 2,9 persen pada 2025. Ini menambah krisis karena mendapatkan utang untuk menambal defisit semakin sulit," kata Salamudin.
Pemerintah telah berupaya meningkatkan pendapatan dari hilirisasi sumber daya alam, namun upaya ini dinilai kurang terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik. Pendapatan dari sektor industri didapatkan dari pembagian hasil ekspor pada harga komoditas tersebut.
Namun, ketika hilirisasi dijalankan, harga komoditas menurun atau harganya ditetapkan rendah melalui peraturan, sehingga pendapatan negara menjadi rendah.
Banyak aturan yang harus dibenahi dan konflik kepentingan yang harus dikikis dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Masalah ini semakin rumit dengan kewajiban utang pemerintah dan penyelamatan BUMN serta sektor publik lainnya yang akan menambah tekanan pada APBN 2025.
"Dalam satu dekade terakhir, sebagian besar dana publik telah habis ditelan oleh APBN," ungkap Daeng.
Dia mencontohkan tabungan pensiun, tabungan haji, dan tabungan masyarakat di bank yang ditempatkan dalam obligasi negara, semuanya tergerus.
Dana internasional semakin seret seiring peningkatan suku bunga The Fed Amerika Serikat yang tinggi, sebuah kejadian baru yang mengguncang sejak rezim petro dolar berkuasa pada 1970-an.
“Hantu yang paling menyeramkan adalah kewajiban utang pemerintah dan penyelamatan BUMN yang akan menimpa APBN 2025," kata Daeng.
Dengan tantangan besar di depan mata, pemerintah perlu melakukan reformasi mendasar dalam mencari sumber pendapatan baru dan mengelola pengeluaran dengan lebih efisien.
Beban Ganda APBN 2025
APBN tahun mendatang tidak hanya dihadapkan pada pembiayaan program prioritas presiden terpilih dan pembayaran utang jatuh tempo sekitar Rp800 triliun. Di samping itu, pemerintah juga harus menyediakan suntikan modal untuk BUMN.
Kementerian BUMN baru-baru ini mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp57,8 triliun secara kumulatif untuk periode 2024-2025. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, PMN tambahan untuk tahun 2024 akan diberikan kepada tujuh BUMN.
Pada 2025, PMN sebesar Rp44,2 triliun akan dialokasikan untuk 16 BUMN. PT Hutama Karya (Persero) menjadi penerima terbesar dengan alokasi Rp13,86 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan fase 3.
Usulan PMN tahun 2025 sebagian besar berupa penugasan pemerintah dengan porsi 69 persen atau Rp30,4 triliun. Sisanya, 27 persen atau Rp11,8 triliun, untuk pengembangan usaha dan 4 persen atau Rp 2triliun untuk restrukturisasi.
"Walaupun ada indikasi sepertinya angka yang kita usulkan, dari Kementerian Keuangan tidak bisa memberikan secara maksimal," ujar Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jumat, 7 Juni 2024 lalu.
Akselerasi Ekonomi 2025
Pemerintah sebelumnya menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2024. Dokumen ini disusun pada masa transisi pemerintahan dan mengangkat tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan."
Namun, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dalam sepuluh tahun terakhir, eskalasi tensi geopolitik, perang dagang, pandemi Covid-19, dan perubahan iklim mengancam ekonomi dan kemanusiaan.
Meski demikian, pemerintah mengklaim berhasil menjaga kinerja perekonomian melalui instrumen fiskal dan strategi kebijakan. Ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5 persen sebelum pandemi, dan pulih dari kontraksi -2,1 persen pada 2020 menjadi 3,7 persen pada 2021.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, selalu di atas 5 persen dalam dua tahun terakhir," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tingkat pengangguran dan kemiskinan juga disebut menurun, sementara inflasi berhasil dikendalikan di level moderat.
Pemerintah optimis penguatan ekonomi nasional akan berlanjut di tahun 2025. KEM PPKF 2025 dirumuskan untuk adaptif, fleksibel, dan responsif terhadap perkembangan, dengan tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan.
Sri Mulyani mengungkapkan pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di 5,1 persen - 5,5 persen pada 2025. Hal ini ditopang oleh inflasi yang terkendali, penguatan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi.(pin/*)