KABARBURSA.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sebagai tema kerja tahun 2025. Setidaknya, terdapat 4 program Kementan dalam menjalankan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun depan.
Keempat program itu adalah ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah dan daya saing industri, program pendidikan dan pelatihan vokasi, dan program dukungan manajemen. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menuturkan, pihaknya juga telah menetapkan produksi komoditas pertanian pada 2025.
Untuk komoditas padi, Kementan menetapkan target sebesar 56,05 juta ton, jagung 16,68 juta ton, kedelai 334 ribu ton, cabai 3,08 juta ton, dan bawang merah 1,99 juta ton. Di sisi lain, Amran juga menetapkan target produksi komoditas kopi 772 ribu ton, kakao 641,2 ribu ton, tebu 63,04 juta ton, kelapa 2,88 juta ton, daging sapi dan kerbau 405,44 ribu ton, dan daging ayam 4 juta ton.
Adapun pagu indikatif anggaran Kementan telah ditetapkan sebesar Rp8,06 triliun tahun 2025. Kendati begitu, Amran menilai pagu anggaran masih relatif terbatas. "Pagu indikatif pada tahun 2025 relatif masih terbatas," kata Amran dalam paparannya.
Oleh karenanya, Amran mengaku Kementan telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp26,64 triliun. Dengan begitu, total keseluruhan anggaran Kementan sebesar Rp34,7 triliun.
"Setelah ditambah pagu indikatif Rp8 triliun menjadi 34,7 triliun dan diharapkan bisa kembali seperti yang pernah dialokasikan pada tahun 2015," jelasnya.
Di sisi lain, Amran juga mengaku Kementan mengusulkan tambahan anggaran pendukung Asta Cita presiden terpilih di Pemilu 2024, Prabowo Subianto, yang hendak mencetak sawah seluas 1 juta hektare atau sekitar Rp25 triliun. "Dengan demikian total tambahan pagu anggaran Kementerian Pertanian diharapkan menjadi Rp59,7 triliun," jelasnya.
Capaian Komoditas Pangan
Berdasarkan data per tanggal 18 Juni 2024, Kementan mencatat capaian produksi di sejumlah komoditas pangan, di antaranya padi 29,08 juta ton dari target 55,42 juta ton, jagung 10,59 juta ton dari target 22,43 juta ton, kedelai 0,113 juta ton dari target 0,329 juta ton.
Sementara bawang merah terealisasi 0,66 juta ton dari target 2 juta ton, aneka cabai 0,85 juta ton dari target 3,07 juta ton, kopi 0,38 juta ton dari target 0,77 juta ton, tebu 27,67 dari target 34,32 juta ton, karet 1,33 juta ton dari target 2,70 juta ton, kelapa 1,42 juta ton dari target 2,90 juta ton, dan kakao 0,32 juta ton dari target 0,66 juta ton.
Di sisi lain, realisasi daging sapi dan kerbau saat ini ada level 0,162 juta ton dari target 0,405 juta ton, daging domba dan kambing 0,033 juta ton dari target 0,079 juta ton, daging ayam ras 1,590 juta ton dari target 3,724 juta ton, telur 2,936 juta ton dari 6,465 juta ton, dan susu 0,352 juta ton dari target 0,845 juta ton.
Asta Cita Presiden Terpilih
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, memberi catatan penting terkait Asta Cita presiden terpilih di sektor pertanian. Pasalnya, program cetak sawah yang dicanangkan seluas 1 juta hektare juga sempat dijalankan di pemerintahan sebelumnya.
"Khusus untuk cetak sawah perlu ada catatan mendalam, karena cetak sawah yang ada itu di beberapa, rasanya di semua dapil juga ditemukan hal yang sama, di Kalimantan Barat cukup banyak yang akhirnya dua tidak terpakai," kata Daniel.
Daniel meminta, pemerintah menyiapkan kajian yang mendalam terkait program cetak sawah. Hal itu dinilai perlu untuk menghindari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Jadi itu harus benar-benar diantisipasi agar tidak menjadi temuan," tegasnya.
Realisasi Pupuk Terhambat
PT Pupuk Indonesia (Persero) baru menyalurkan pupuk subsidi sebanyak 29 persen atau sekitar 2.8 juta ton dari total 9.55 juta ton per tanggal 15 Juni 2024.
Adapun hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat PT Pupuk Indonesia bersama Eselon I Kementerian Pertanian, Dirjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024.
Adapun rincian penyaluran pupuk subsidi yang disalurkan, di antaranya Urea sebanyak 1.5 juta ton dari 4.6 juta ton, NPK 1.2 juta ton dari 4.2 juta ton, NPK 9.334 ton dari 136.870 ton, dan organik yang belum tersalurkan dari total 500 ribu ton.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menuturkan, realisasi penyaluran subsidi sebesar 29 persen terjadi sebab adanya beberapa hal yang penghambat yang terjadi di daerah-daerah.
“Realisasi pupuk subsidi hingga tanggal 15 Juni 2024 ini tercapai 2.799.751 dari total alokasi sebesar 9.550.000 ton atau 29 persen,” papar Rahmad dalam rapat.
Setidaknya, Rahmad menyebut ada lima persoalan yang menghambat distribusi pupuk subsidi. Pertama, terdapat 58 persen petani yang terdaftar dari sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang belum menebus jatah pupuk subsidinya.
Rahmad menyebut, banyak petani yang merasa alokasi pupuk subsidi terlalu rendah dengan biaya penebusan terlalu tinggi. Di sisi lain, proses pembaharuan data juga mesti terus dilakukan seiring dengan sosialisasi yang dilakukan.
Persoalan lainnya, kata Rahmad, terkait regulasi dari pemerintah daerah. Dia menyebut distribusi pupuk subsidi mesti sejalan dengan keputusan pemerintah daerah. Hingga saat ini, tercatat ada 69 pemerintah kabupaten/kota yang belum mengeluarkan surat Keputusan (SK) pupuk subsidi, sementara di tingkat provinsi tercatat DKI Jakarta dan Papua Barat yang belum mengeluarkan SK.
Di lain sisi, terdapat pula regulasi yang menghambat di tingkat desa. Rahmad menyebut, sering kali pejabat kelurahan meminta bukti kepemilikan lahan sebelum para petani menebus pupuk subsidi. “Ini memang banyak sekali variasi-variasi di tingkat daerah yang mungkin harus diperbaiki,” katanya.
Persoalan distribusi pupuk juga terjadi di tingkat distributor dan kios. Dalam catatan PT Pupuk Indonesia, nilai pupuk yang ada di distributor dan kios mencapai angka Rp15,6 miliar. Rahmad menilai, hal itu terjadi akibat perbedaan interpretasi menerjemahkan petunjuk teknis pendistribusian pupuk.
“Misalnya, di beberapa ditolak karena tandatangannya tidak sama. Nah ini mengakibatkan, yang kami lihat, kios dan distributor ini menjadi super hati-hati di dalam melakukan penebusan. Akibatnya, ini juga memperlambat penebusan,” ungkapnya.
Persoalan terakhir, terkait perubahan musim akibat krisis iklim yang terjadi. Meski begitu, Rahmad mengakui bahwa PT Pupuk Indonesia akan terus melakukan penyesuaian distribusi pupuk yang sejalan dengan perubahan musim yang berlaku. (and/*)