Kimia Farma Cetak Penjualan Rp9,96 Triliun Selama 2023

KABARBURSA.COM - PT Kimia Farma Tbk (KAEF) mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 7,93 persen year on year (yoy) menjadi Rp9,96 triliun sepanjang 2023, meski pasar farmasi nasional sedang tertekan.

Direktur Utama KAEF, David Utama mengungkapkan bahwa perusahaan fokus pada pembenahan internal berkelanjutan melalui keunggulan operasional dan reorientasi bisnis selama tahun 2023.

“Kimia Farma berhasil menjaga pertumbuhan penjualan pada 2023, menunjukkan bahwa fundamental bisnis kami kuat dan memiliki potensi untuk terus tumbuh secara berkelanjutan,” ujar David dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu 1 Juni 2024.

Sebagai bagian dari Holding Bio Farma Group, KAEF berkomitmen mendukung dan menjalankan program pembenahan 'bersih-bersih' yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN.

Sepanjang 2023, upaya pembenahan operasional dilaksanakan, termasuk dalam penyajian Laporan Keuangan Tahunan 2023 (LKT 2023), yang memuat laporan keuangan konsolidasi seluruh anak perusahaan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP).

Kimia Farma dan anak usahanya diaudit secara independen oleh KAP. Kami mohon maaf kepada pemegang saham dan stakeholder atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan audited tahun 2023,” tambah David.

Beberapa kondisi turut mempengaruhi penurunan laba perseroan, seperti inefisiensi operasional dan tingginya Harga Pokok Penjualan (HPP).

“Salah satu penyebab inefisiensi operasional adalah kapasitas 10 pabrik yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis perseroan,” jelas David.

Sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi, perseroan akan mengoptimalisasi fasilitas produksi dengan merampingkan 10 pabrik menjadi 5 pabrik.

HPP tahun 2023 mencapai Rp6,86 triliun, meningkat 25,83 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan kenaikan penjualan yang hanya 7,93 persen (yoy), ujar David.

Kenaikan HPP ini disebabkan portofolio produk yang belum optimal sesuai rencana awal, dinamika harga bahan baku, dan perubahan tren obat terapi.

Dari sisi beban usaha, terjadi peningkatan 35,53 persen (yoy) menjadi Rp4,66 triliun pada 2023, dibandingkan Rp3,44 triliun pada 2022.

Peningkatan beban usaha dominan terjadi pada anak usaha PT Kimia Farma Apotek (KFA), yang tidak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, ujar David.

Sementara itu, beban keuangan tahun 2023 naik 18,49 persen (yoy) menjadi Rp622,82 miliar, seiring kebutuhan modal kerja dan kenaikan suku bunga.

Ke depan, perseroan akan menjalankan restrukturisasi keuangan guna meringankan beban keuangan, ujar David.

Manajemen KAEF menemukan dugaan pelanggaran integritas penyediaan data laporan keuangan di KFA pada periode 2021-2022.

Saat ini, manajemen KAEF sedang menelusuri dugaan tersebut melalui audit investigasi oleh pihak independen.

Faktor-faktor di atas menyebabkan kerugian KAEF secara konsolidasi pada 2023 mencapai Rp1,82 triliun, ujar David.

David menjelaskan, reorientasi bisnis perseroan meliputi penataan fasilitas produksi, portofolio produk (segmen etikal, OGB & OTC), optimalisasi channel penjualan, strategi kepemimpinan biaya, serta transformasi Sumber Daya Manusia (SDM).

Transformasi SDM dilakukan melalui pengembangan kompetensi yang sejalan dengan penataan organisasi dan manajemen talenta berbasis kinerja, ujar David.

Selain itu, perseroan juga melakukan penataan aset serta restrukturisasi keuangan untuk memperbaiki profitabilitas, serta pembenahan untuk meningkatkan kinerja PT Kimia Farma Apotek (KFA).

Ke depan, langkah-langkah perbaikan kualitas persediaan dan manajemen arus kas di KFA akan dilakukan, ujar David.

Terindikasi Fraud

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan audit terhadap 7 dana pensiun perusahaan pelat merah, sesuai permintaan Menteri BUMN Erick Thohir. Deputi Bidang Investigasi BPKP, Agustina Arumsari, merinci bahwa 7 dana pensiun (dapen) yang telah diaudit meliputi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) alias PTPN, PT Angkasa Pura I, Perum Perhutani, PT Rajawali Nusantara Indonesia, Kimia Farma, Krakatau Steel, dan Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Pelindo.

BUMN yang disebut terakhir bahkan sudah diproses di Kejaksaan Agung. Agustina menjelaskan bahwa tidak semua dapen menunjukkan indikasi fraud, tetapi secara umum mengalami underfunded dan underperform. Artinya, terdapat defisit pembiayaan dan penurunan kualitas pendanaan, sehingga menjadi beban berat bagi mereka untuk memenuhi kewajiban terhadap pensiunan pegawai BUMN di masing-masing tempat.

“Permintaan awal audit dilakukan untuk 5 dapen BUMN. Lalu, Menteri BUMN Erick meminta audit kepada 2 BUMN tambahan,” kata Agustina dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur. Ia menegaskan bahwa tugas BPKP telah selesai, dan hasil audit telah diserahkan kepada Erick Thohir.

“Jadi, dari sisi kami sudah selesai. (Kementerian) BUMN tindak lanjuti perbaikan tata kelola, yang indikasi fraud diserahkan ke aparat penegak hukum (APH), prosesnya sudah di Kejaksaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agustina menyampaikan bahwa dari 7 dapen BUMN yang diaudit, 3 di antaranya terindikasi fraud. Salah satunya adalah dapen Pelabuhan DP 4 Pelindo yang sudah diproses di pengadilan.

“Berarti 3 ya (dapen terindikasi fraud). Kan yang 1 sudah nih pelabuhan DP 4 yang Pelindo itu sudah di pengadilan. Yang diserahkan itu 5, ditambah lagi 2. Pokoknya total 7 (dapen BUMN), yang fraud itu berarti 3,” tambah Agustina.

Ia menegaskan bahwa 4 dapen BUMN yang tidak terindikasi fraud masih bisa diperbaiki, dan upaya hukum merupakan langkah terakhir dalam proses ini.