KABARBURSA.COM-Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan susunan kabinet menjelang akhir masa jabatannya tahun ini. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Jokowi akan mengganti posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).
Dalam skenario tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diangkat sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu 21 Februari 2024, sementara menteri ATR/BPN sebelumnya, Hadi Tjahjanto, akan diangkat sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam).
Perombakan posisi menteri ATR/BPN bukanlah hal baru. Dua tahun lalu, Jokowi juga melakukan pergantian menteri ATR/BPN, menggantikan Sofyan Djalil dengan Hadi.
Namun demikian, peran menteri ATR/BPN dalam periode pemerintahan Jokowi belum mencapai masa kerja lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama terkait dengan Reforma Agraria.
Reforma Agraria merupakan program prioritas nasional yang digalakkan pemerintah Jokowi sejak awal kepemimpinannya. Program ini bertujuan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Reforma Agraria terdiri dari tiga aspek utama, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial, dengan target pelaksanaan seluas 9 juta hektare.
Menurut Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, salah satu PR besar Jokowi adalah menyelesaikan Reforma Agraria, khususnya dalam menyelesaikan konflik agraria, mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan melakukan redistribusi tanah kepada petani.
Dewi menyoroti bahwa janji-janji terkait Reforma Agraria belum terealisasi dengan baik, terutama terkait penyelesaian konflik agraria.
KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.
Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.
Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.
"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.
Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.
"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.
Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.
Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.
"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.
Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.
"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.
Di sisi lain, Ketua Umum SPI (Serikat Petani Indonesia) Henry Saragih juga menyoroti PR besar Jokowi terkait dengan redistribusi lahan yang belum terpenuhi. "Masih banyaknya petani gurem yang memiliki lahan pertanian yang sempit menjadi isu penting yang harus ditangani," katanya.
Namun, penunjukan AHY sebagai menteri ATR/BPN menuai kontroversi. Beberapa pihak meragukan kemampuan AHY dalam menangani masalah agraria, mengingat pengalamannya yang minim dalam bidang tersebut. Di samping itu, masa jabatan yang tersisa bagi AHY juga terbilang singkat, hanya delapan bulan.
Meskipun demikian, ada harapan bahwa AHY dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan baik dan melakukan kolaborasi efektif dengan pihak terkait untuk meneruskan program Reforma Agraria dan menyelesaikan masalah-masalah agraria yang ada.
Tugas Kementerian ATR/BPN, dari keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum SPI (Serikat Petani Indonesia) Henry Saragih. selain konflik agraria, ia menyoroti PR besar Jokowi di sektor agraria adalah redistribusi lahan.
Menurut Henry redistribusi tanah itu belum terpenuhi oleh Jokowi. Alhasil jumlah petani gurem pun masih tinggi.
Petani gurem didefinisikan sebagai rumah tangga pertanian yang mengusahakan lahan pertanian sempit, yakni kurang dari 0,5 hektare. Kebanyakan petani golongan ini rata-rata hanya memiliki lahan 0,2 hektare.
Berdasarkan buku Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani pengguna lahan pertanian di Indonesia sebanyak 27.799.280 petani, sedangkan jumlah petani gurem di Indonesia sebanyak 17.248.181 petani.
Artinya sekitar 62 persen pengguna lahan lahan pertanian adalah petani gurem.
Menurut Henry, banyaknya PR Jokowi itu terjadi karena sumber daya manusia di bidang agraria yang kurang mumpuni.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menuturkan masih cukup banyak masalah agraria yang perlu diselesaikan.
Masalah itu seperti, Reforma Agraria yang selama ini tak berjalan dengan baik dan merata, bagi-bagi sertifikat tanah yang tidak terlalu produktif secara ekonomi karena lahan yang dibagi-bagikan lokasinya di tengah hutan, sampai pada konflik agraria yang kian meningkat, terutama di lokasi proyek strategis nasional (PSN).
Namun, menurut Ronny, pengangkatan AHY tidak akan terkait dengan penyelesaian masalah agraria yang ada.
"Pengangkatan AHY lebih kepada pertimbangan politik. Pengangkatan AHY adalah pertanda bahwa Jokowi mendapatkan gerbong politik pengganti atas gerbong yang hilang sebelum pemilihan, seperti Nasdem dan PKB," tutur Ronny.
Soal kompetensi, Ronny menilai AHY dan Hadi tak jauh berbeda. Sebab, keduanya sama-sama bukan berlatar hukum agraria atau bidang yang terkait dengan agraria. "Jadi, masuknya AHY tentu tidak dimaksudkan untuk mendapatkan menteri baru yang akan melakukan terobosan di bidang agraria," jelasnya mengutip CNN Indonesia, Kamis 22 Februari 2024.
Pun dari sisi waktu tersisa untuk menjabat juga sangat pendek, hanya sampai Oktober 2024. Sekitar delapan bulan lagi.
Oleh karena itu, Ronny berpendapat AHY tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan waktu yang sangat pendek tersebut. Kecuali, menjalankan Kementerian ATR/BPN sebagai mestinya, agar tetap ada nahkodanya sampai masa pemerintahan Jokowi berakhir.
"Jadi selain pos tersebut tak diisi oleh right man in the right place, waktu yang dimiliki oleh AHY juga sangat singkat. Sehingga terlalu muluk jika kita berbicara tentang penyelesaian masalah-masalah agraria nasional di tangan beliau," ucap Ronny.
Pergantian, kata Ronny, hanya seremoni politik saja sebagai tanda bergabungnya Partai Demokrat ke dalam gerbong politik Jokowi di masa akhir pemerintahannya.
Penunjukan AHY juga sebagai simbol bergabungnya partai demokrat ke dalam kekuatan politik baru Jokowi yang melatari pemerintahan yang baru nanti.
"Itu saja. Setidaknya bagi AHY, karena belum pernah menjadi menteri, beliau punya waktu delapan bulan untuk latihan jadi menteri sebelum menjabat pada posisi yang lebih baik nanti di pemerintahan baru. Sebut saja delapan bulan ke depan akan menjadi masa magang AHY," tutup Ronny.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.