KABARBURSA.COM - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menilai, program Makan Bergizi Gratis presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tidak akan berlanjut jika melahirkan lebih banyak masalah ketimbang solusi.
Seandainya pun berlanjut di tahun-tahun berikutnya, kata Khudori, akan banyak perbaikan dari penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis. Hal itu menyusul utang pemerintah sebesar Rp800 triliun yang jatuh tempo di tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Diketahui, utang pemerintah menyentuh angka Rp8.353 triliun, atau naik Rp14,59 triliun jika dibandingkan jumlah di bulan sebelumnya sebesar Rp8.338 triliun. Adapun nilai utang yang jatuh tempo, mencapai Rp3.749 triliun untuk periode 2025-2029.
Sementara pada tahun 2025, utang pemerintah yang jatuh tempo berada di angka Rp800 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), per tanggal 30 April 2024 mencatat utang jatuh tempo di tahun depan naik jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp434,29 triliun.
"Di tahun pertama hampir dipastikan akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dengan perbaikan di sana-sini. Program bisa saja tidak berlanjut jika ada force majeur atau ternyata banyak masalah ketimbang menyelesaikan persoalan," kata Khudori kepada Kabar Bursa, Sabtu, 6 Juli 2024.
Kemungkinan itu terjadi lantaran program Makan Bergizi Gratis memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Di tahun pertama penerapan program, Khudori menilai perlu adanya target yang terukur di samping melakukan perbaikan.
"Kita belum tahu bagaimana program ini dirancang lebih detail dan konkrit. Karena banyak detail-detail yang rumit yang perlu dikonkretkan," jelasnya.
Adapun Khudori menilai, ada tiga cara untuk memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Pertama, alokasi anggaran dilakukan secara gradual seiring perluasan jangkauan dari program Makan Bergizi Gratis.
Kedua, kata Khudori, melakukan langkah improvisasi penyesuaian sembari terus memerhatikan kemungkinan dari periode pertama program dijalankan. Ketiga, mempersiapkan berbagai skenario untuk memitigasi risiko yang ada.
"Karena itu penting sejak awal disadari program ini kompleks, rumit, dan kolosal. Pada tahap awal sebaiknya dimulai dari target kecil dan terukur," tutupnya.
Butuh Konvergensi Program
Sebelumnya, Pengamat Pertanian Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian menegaskan, janji kampanye Prabowo-Gibran tentang Makan Bergizi Gratis harus tetap dijalankan. Dalam hal ini, pemerintahan mesti menyesuaikan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program prioritas Prabowo-Gibran.
Meski begitu, Eliza menekankan, penyesuaian APBN juga perlu memperhatikan urgensi anggaran dari setiap kementerian dan lembaga. Menurutnya, pemerintahan perlu kembali menyisir tiap program kementerian lembaga yang serupa dengan Makan Bergizi Gratis.
“Mestinya disisir program-program yang sekiranya bisa dikonvergensikan dengan makan siang gratis. Misalnya program peningkatan gizi anak dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) itu bisa dikonvergensikan dengan program makan siang bergizi. Karena makan siang bergizi ini kan sasarannya anak sekolah dan balita,” kata Eliza kepada KabarBursa, Jum’at, 5 Juli 2024.
Begitu juga dengan paket sembako, Eliza menilai, anggaran dalam program ini juga dapat dikonvergensikan dengan program Makan Bergizi Gratis. Sementara jika pemotongan anggaran dipukul rata kementerian lembaga, dia menilai akan menghambat target Indonesia emas tahun 2045.
Eliza menilai, program Makan Bergizi Gratis memiliki multiplier effect yang baik bagi petani dan peternak dalam negeri jika didesain dengan baik tanpa bergantpada vendor besar. Jika makan siang bergizi ini dapat melibatkan petani, peternak, UMKM, PKK disetiap daerah, dia menilai, multiplier efeknya terhadap ekonomo daerah akan cukup berdampak.
“Jika program-program tersebut berhasil di konvergensikan dengan baik, maka APBN masih memadai asal dikelola dengan hati-hati. Ada trade off proyek-proyek yang memakan anggaran besar ini tidak bisa dapat porsi anggaran dan perhatian sama besarnya,” jelasnya.
“Perlu ada prioritas program yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal. Jangan memaksakan hingga menambah utang,” tutupnya.
Penurunan Pendapatan Negara
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp21,8 triliun atau 0,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per Mei 2024 memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutan program-program sosial, termasuk program makanan bergizi gratis bagi siswa, santri, dan ibu hamil.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, defisit ini dipicu oleh penurunan pendapatan negara sementara belanja negara terus meningkat. Pendapatan negara per Mei 2024 hanya mencapai Rp1.123,5 triliun, turun 7,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengkritisi alokasi dana APBN untuk program makanan bergizi gratis. Dana yang disepakati hanya Rp71 triliun, sekitar 1,83-1,91 persen dari APBN.
Angka ini sangat jauh dari kebutuhan yang diprediksi mencapai Rp450 triliun. Nailul menegaskan dengan kemampuan APBN saat ini, program makanan bergizi gratis maksimal hanya bisa terlaksana 50 persen hingga 2029.
“Sampai 2029, paling mentok program akan terlaksana 50 persen,” ujarnya lewat aplikasi media sosial pribadinya, dikutip Jumat, 28 Juni 2024.