KABARBURSA.COM - Pemerintah telah membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp77,8 triliun periode Januari hingga Mei 2024. Realisasi belanja ini adalah subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, realisasi belanja subsidi untuk BBM pemerintah dari APBN mengalami kenaikan 3,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau year on year (yoy). "Realisasi subsidi (BBM) mencapai Rp77,8 triliun, meningkat 3,7 persen dibandingkan Mei tahun lalu yang sebesar Rp75,1 triliun," ujar Menkeu dalam konferensi pers APBN Kita, di Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan bahwa belanja pemerintah untuk subsidi BBM memang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sebagai perbandingan, untuk periode yang sama tahun 2022, belanja subsidi tercatat Rp75,4 triliun. Ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 33,3 persen karena dipicu kenaikan harga minyak dunia yang signifikan.
Sementara pada 2021 dan 202, belanja pemerintah untuk subsidi BBM masing-masing mencapai Rp48,9 triliun dan Rp56,6 triliun. Hasilnya dalam tiga tahun berturut-turut, belanja subsidi tetap tinggi, dipengaruhi oleh kenaikan harga, volume, dan depresiasi rupiah. “Kenaikan ini merupakan kombinasi dari harga minyak, nilai tukar rupiah, dan volume,” jelas Sri Mulyani.
Anggaran subsidi digunakan untuk menyalurkan 5,57 juta kiloliter BBM, turun 1 persen (yoy), dan 2,7 metrik ton LPG, naik 1,9 persen (yoy). Subsidi listrik dinikmati oleh 40,4 juta pelanggan, naik 3,1 persen dari sebelumnya 39,2 juta pelanggan.
Dari sisi subsidi nonenergi, pemerintah menggunakan pendapatan yang dikumpulkan dari masyarakat untuk memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR meningkat menjadi Rp114,7 triliun, naik 42,9 persen (yoy) dari tahun lalu sebesar Rp80,3 triliun. Jumlah debitur juga meningkat dari 1,5 juta menjadi 2 juta orang.
"APBN bekerja langsung ke masyarakat melalui berbagai subsidi BBM, LPG, listrik yang dinikmati 40 juta pelanggan, dan usaha kecil sebanyak 2 juta yang menerima Rp114,7 triliun kredit dengan bunga bersubsidi," tuturnya.
Mengenai perkiraan belanja subsidi ke depan yang terpengaruh oleh pelemahan rupiah, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan bahwa pemerintah akan menyampaikan Laporan Semester I APBN kepada DPR pada awal Juli, yang memuat proyeksi hingga akhir tahun.
"Laporan Semester I biasanya disertai dengan proyeksi hingga akhir tahun. Namun, sejauh ini kami terus berusaha mengelola agar tetap dalam rentang yang telah disediakan di dalam APBN," ujarnya.
Isa menjelaskan di satu sisi, kurs rupiah meningkat cukup signifikan, tetapi menurut Isa harga minyak mentah Indonesia (ICP) secara rata-rata masih sesuai prediksi pemerintah. “Jadi kita belum terlalu mendapat tekanan untuk sisi ICP, tapi memang dari sisi kurs kita mulai mendapat tekanan untuk subsidi bbm ini,” jelasnya.
Isa mengatakan konsumsi BBM hingga saat ini juga masih dapat dikendalikan, sehingga alokasi anggaran untuk subsidi BBM masih bisa berada pada kisaran yang disiapkan pemerintah dalam APBN 2024. Selain itu, dia menambahkan bahwa pemerintah dan DPR RI telah menyepakati agar subsidi BBM bersifat fleksibel, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan untuk subsidinya.
Adapun, Kemenkeu mencatat realisasi anggaran subsidi yang telah digelontorkan pemerintah hingga Mei 2024 adalah sebesar Rp77,8 triliun, meningkat 3,7 persen secara tahunan. Jika dirincikan, anggaran subsidi energi telah terealisasi sebesar Rp56,9 triliun, sementara anggaran subsidi non-energi terealisasi sebesar Rp21 triliun.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, Pemerintah akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai subsidi energi. Namun, dia memastikan jumlah subsidi itu tidak akan berubah.
Hal itu disampaikan Airlangga usai menghadiri Rapat Paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta. “Nanti akan ada pembahasan sendiri, tapi jumlah sudah jelas jumlah subsidi tidak ada perubahan," kata Airlangga Senin, 24 Juni 2024.
Airlangga mengatakan dalam rapat yang berlangsung tadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung pembahasan mengenai harga energi. “Tadi tidak dibahas di dalam," katanya.
Harga Minyak Dunia
Sebagai tambahan informasi, harga bahan bakar minyak (BBM) telah ditahan oleh pemerintah sejak awal tahun. Akhir bulan ini menjadi batas waktu terakhir untuk menahan harga BBM tanpa penyesuaian, yang berarti kemungkinan akan ada penyesuaian harga BBM bulan depan.
Para pengamat memperkirakan kenaikan harga BBM kemungkinan besar akan terjadi bulan depan. Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menyatakan bahwa harga BBM, termasuk yang bersubsidi, bisa naik bulan depan.
Dia mengidentifikasi tiga faktor utama yang berpotensi menaikkan harga BBM. Pertama, harga minyak saat ini telah melebihi rata-rata harga minyak yang ditetapkan dalam APBN. Kedua, nilai tukar rupiah yang terdepresiasi. Ketiga, target lifting yang tidak tercapai.
"Jika melihat dari ketiga variabel tersebut—harga minyak di atas rata-rata APBN, nilai tukar rupiah yang terdepresiasi, dan lifting yang sulit dicapai yang berarti impor akan meningkat—tiga faktor ini mendorong harga BBM menjadi lebih tinggi daripada sekarang," jelas Komaidi.
Dalam APBN 2024, asumsi harga minyak ICP ditetapkan sebesar USD82 per barel. Pada Mei 2024, harga ICP ditetapkan sebesar USD79,78 per barel, turun dari bulan sebelumnya yang mencapai USD87,61 per barel.
Sementara itu, harga minyak dunia acuan Brent berada di level USD85,95 per barel, sedangkan harga minyak mentah acuan West Texas Intermediate (WTI) berada di USD81,63 per barel.
Nilai tukar rupiah baru-baru ini tertekan oleh Dolar Amerika Serikat, dengan Dolar AS mendorong Rupiah hingga ke level Rp 16.400 ke atas. Hari ini, nilai Rupiah dibuka dengan pelemahan ke level Rp16.462.
Dari sisi lifting migas, pada Mei 2024, dari target lifting minyak sebesar 635 ribu BOPD, baru tercapai 561,9 ribu BOPD. Outlook dari Kementerian ESDM menunjukkan lifting minyak tahun ini hanya mencapai 595 ribu BOPD. Jika produksi tidak mencapai target, Komaidi memperkirakan impor akan terus dilakukan.
Melihat kondisi tersebut, Komaidi menilai bahwa ruang fiskal APBN sudah berada pada posisi yang cukup berat dan memerlukan penyesuaian. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan anggaran negara. (yub/*)