KABARBURSA.COM - Ada pertanyaan besar yang mengemuka apakah visi Indonesia Emas 2045 dapat mewujudkan janji dari Visi Abadi Negara Indonesia? Visi Abadi dalam Pembukaan UUD 1945 menyebutkan cita-cita untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur.
Perbandingan antara visi masa depan yang diusung oleh Indonesia Emas 2045 dengan visi yang tertanam dalam Pembukaan UUD 1945 dapat memberikan wawasan yang berharga tentang evolusi cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
Visi Abadi Negara Indonesia yang diungkapkan dalam Pembukaan UUD 1945 mencakup empat aspek penting: kemerdekaan, persatuan, keadilan, dan kemakmuran. Visi ini merupakan landasan moral dan ideal bagi bangsa Indonesia dalam membangun masa depannya. Kemerdekaan menekankan pada kedaulatan dan kebebasan negara Indonesia dari penjajahan. Persatuan menegaskan pentingnya kesatuan dan solidaritas di antara beragam suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Keadilan menggarisbawahi pentingnya sistem yang adil dan inklusif bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang atau kedudukan sosial. Kemakmuran merujuk pada keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di sisi lain, Indonesia Emas 2045 adalah visi masa depan yang diusung oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaulat pada tahun 2045, yang merupakan peringatan seratus tahun kemerdekaan Indonesia. Visi ini mencakup berbagai bidang pembangunan, mulai dari ekonomi, pendidikan, teknologi, infrastruktur, hingga lingkungan hidup.
Pertanyaan apakah visi Indonesia Emas 2045 dapat memenuhi janji dari Visi Abadi Negara Indonesia membawa kita pada refleksi mendalam tentang sejauh mana pencapaian Indonesia Emas 2045 akan mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang tertanam dalam Visi Abadi.
Ambisi Besar, Landasan Rapuh
Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menyoroti dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, visi Indonesia Emas 2045 menetapkan Indonesia sebagai negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Dia merinci terdapat lima sasaran utama, yakni pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen, peningkatan kepemimpinan dan pengaruh internasional, daya saing sumber daya manusia (SDM) yang lebih tinggi, dan penurunan emisi gas rumah kaca menuju nol bersih
Namun, Dia mempertanyakan, berangkat dari 5 visi ekonomi tersebut, apakah Indonesia benar-benar memiliki kompetensi untuk meningkatkan kepemimpinan internasional dan daya saing SDM?
Kemiskinan dan Kesetaraan
Tauhid menyoroti baseline yang dianggap tidak realistis, yakni target kemiskinan menuju nol persen pada 2045, sementara pada Maret 2023 saja tingkat kemiskinan masih berada di angka 9,36 persen. Target pada 2025 adalah 6,0-7,0 persen.
Melihat trajectory GNI per kapita, Indonesia sebenarnya sudah keluar dari kategori Low Income Country pada 1993, namun kembali ke Low Income pada 1998-2002 akibat krisis moneter, dan kembali ke kategori Lower Middle Income pada 2019-2020 karena pandemi COVID-19.
"Jadi, Indonesia terjebak dalam Midle Income Trap selama 30 tahun sejak 1993-2022," kata dia dikutip Selasa, 4 Juni 2024.
Sektor Rentan, Tantangan Gen Z
Dari sisi ketenagakerjaan, penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,55 juta orang dari Agustus 2022 hingga Agustus 2023. Pekerja penuh mencapai 96,39 juta orang, naik 3,76 juta orang, sementara pekerja paruh waktu menurun menjadi 34,12 juta orang. Pengangguran setengah waktu juga turun menjadi 9,34 juta orang.
Dari total angkatan kerja 147,71 juta orang, sebanyak 139,85 juta orang bekerja, meningkat 4,55 juta orang, sementara pengangguran menurun menjadi 7,86 juta orang. Bukan Angkatan Kerja (BAK) juga menurun menjadi 64,88 juta orang.
Lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak selama periode tersebut adalah sektor akomodasi dan makanan minuman, konstruksi, dan pertanian, masing-masing menyerap sekitar 1,18 juta orang, 0,77 juta orang, dan 0,75 juta orang.
Namun, Tauhid mengtakan tantangan pengangguran yang sebenarnya terdapat di kalangan Gen Z. Kelompok usia 15-19 tahun mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi dengan 29,08 persen, diikuti kelompok usia 20-24 tahun dengan 17,02 persen.
Penyebabnya antara lain kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan pasar kerja, pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil dari pertumbuhan angkatan kerja, iklim investasi yang belum kondusif, kurang efektifnya informasi pasar kerja, serta terjadinya PHK.
"Tantangan Pengangguran Gen Z diidentifikasi karena Kompetensi pencari kerja tidak sesuai pasar kerja. Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil dari pertumbuhan angkatan kerja, iklim investasi yang belum kondusif, Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja, serta terjadinya PHK," jelas dia.
Indikator Luput, Ambisi Terlalu Tinggi
Tauhid pun menilai ada indikator yang luput untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045 itu. Dia merinci terdapat enam dari sembilan sasaran utama indikator yang tidak ada dalam RPJPN.
Pertama, Gross National Income (GNI) per kapita yang pada 2025 sebagai baseline USD5.500. "Sementara pada target 2045 harus mencapai USD30.300," terang dia.
Selain itu, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim harus meningkat dari 7,6 persen pada 2025 menjadi 15 persen pada 2045. Peringkat Global Power Index (GPI) juga harus naik dari posisi 34 pada 2025 ke 15 besar dunia pada 2045.
Indeks rasio gini diharapkan turun dari 0,379-0,382 pada 2025 menjadi 0,377-0,320 pada 2045. Kontribusi kawasan Indonesia Timur juga harus meningkat dari 21,5 persen menjadi 28,5 persen, dan Human Capital Index (HCI) dari 0,54 pada 2025 harus mencapai 0,73 pada 2045.
Meningkatkan SDM dan Ekonomi
Tauhid mengatakan diperlukan investasi di sektor pertanian dan industri berbasis tenaga kerja untuk mengatasi tantangan ini. Namun, tanpa reformasi mendasar dalam sistem pendidikan dan pelatihan, serta perubahan mindset tentang pekerjaan masa depan, investasi ini mungkin tidak akan cukup.
"Perlu ada peningkatan kapasitas mindset tentang future job pada lembaga pendidikan formal dan informal,"
Kemudian, informasi pasar tenaga kerja yang lebih integratif, dan perbaikan kurikulum pendidikan secara mendasar, serta peningkatan wirausaha (UMKM) dan digitalisasi juga sangat diperlukan.