KABARBURSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengajukan tambahan anggaran tambahan sebesar Rp273 miliar untuk tahun 2025.
Jika usulan ini disetujui oleh DPR, total anggaran Kemenko Infrastruktur akan meningkat menjadi Rp503 miliar dari pagu awal sebesar Rp230 miliar.
“Tambahannya Rp273 miliar. Jadi, dari pagu awal Rp230 miliar ditambah Rp273 miliar, kami berharap mendapatkan total Rp503 miliar,” kata AHY di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.
AHY menjelaskan, tambahan anggaran ini akan digunakan untuk memperkuat manajemen dan fasilitas pendukung. Di antaranya, pembangunan command center dan dashboard di Kemenko Infrastruktur serta belanja pegawai. Saat ini, kementerian tersebut mempekerjakan 639 pegawai, baik PNS maupun non-PNS.
Kemenko Infrastruktur, yang memiliki empat kedeputian dengan intensitas kerja tinggi, diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur sekaligus memastikan pengawasan yang efektif. Tujuannya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Empat kedeputian ini memiliki tugas dengan intensitas tinggi. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Kemenko Infrastruktur harus mampu mengintegrasikan dan mengawasi pembangunan infrastruktur agar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas AHY.
Selain itu, anggaran tambahan juga direncanakan untuk mendukung program prioritas, seperti pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan antarwilayah. Namun, AHY belum memberikan rincian alokasi dari masing-masing program tersebut.
“Data lengkapnya akan saya bagikan nanti,” pungkas AHY.
Banggar DPR Setujui Penambahan Anggaran Tujuh Kemenko
Diketahui, sebanyak tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) dalam Kabinet Merah Putih mengajukan usulan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Permintaan ini muncul sebagai konsekuensi dari perubahan nomenklatur kementerian yang kini bertambah menjadi 48 unit di bawah Kabinet Merah Putih.
Dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama para Menteri Koordinator di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024, usulan ini mendapatkan lampu hijau.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah dalam rentang waktu tiga bulan.
“Ini kami setujui dan kami meminta waktu dibahas dengan pemerintah dalam rentang waktu tiga bulan. Apakah dapat disetujui?” tanya Said Abdullah kepada anggota rapat.
Pertanyaan itu langsung disambut kata setuju oleh para anggota Banggar dan peserta rapat kerja.
Total tambahan anggaran yang diajukan oleh tujuh Kemenko tersebut mencapai Rp5,18 triliun. Usulan ini mencakup alokasi tambahan anggaran untuk masing-masing Kemenko sebagai berikut:
Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- Pagu anggaran awal: Rp44,09 miliar
- Tambahan anggaran: Rp505,91 miliar
- Total anggaran baru: Rp550 miliar
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Pagu anggaran awal: Rp139,73 miliar
- Tambahan anggaran: Rp653,77 miliar
- Total anggaran baru: Rp793,50 miliar
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Pagu anggaran awal: Rp459,77 miliar
- Tambahan anggaran: Rp64,21 miliar
- Total anggaran baru: Rp523,98 miliar
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam)
- Pagu anggaran awal: Rp268,28 miliar
- Tambahan anggaran: Rp3 triliun
- Total anggaran baru: Rp3,27 triliun
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
- Pagu anggaran awal: Rp111,24 miliar
- Tambahan anggaran: Rp360,34 miliar
- Total anggaran baru: Rp471,58 miliar
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas)
- Pagu anggaran awal: Rp9,03 miliar
- Tambahan anggaran: Rp325 miliar
- Total anggaran baru: Rp334,03 miliar
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra)
- Pagu anggaran awal: Rp230 miliar
- Tambahan anggaran: Rp273,14 miliar
- Total anggaran baru: Rp503,14 miliar
Persetujuan Banggar DPR RI untuk tambahan anggaran ini bukan tanpa alasan. Said Abdullah menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur dan pembentukan kementerian baru membawa kebutuhan anggaran yang signifikan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.
Meski demikian, DPR juga menyadari tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola anggaran negara. Hingga akhir tahun, pemerintah masih harus mengejar penerimaan negara sebesar Rp500 triliun untuk menutupi kebutuhan fiskal pada November dan Desember 2024.
“Kami minta waktu untuk membahas bersama pemerintah dalam rentang waktu tiga bulan, paling lambat awal Januari. Kami akan berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan agar pembahasan ini tidak mengganggu agenda penerimaan negara,” kata Said.
Setelah disetujui di tingkat Banggar, usulan ini akan dibahas lebih mendalam bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Langkah ini bertujuan memastikan alokasi anggaran tambahan tersebut sesuai prioritas pembangunan nasional dan tidak membebani APBN secara berlebihan. (*)