OJK Proyeksikan Sektor Jasa Keuangan Stabil di Situasi Memanasnya Geopolitik

KABARBURSA.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan sektor jasa keuangan tetap stabil meskipun menghadapi tekanan dari meningkatnya risiko geopolitik dan perlambatan ekonomi global.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi global cenderung mengalami divergensi atau pergeseran di antara negara-negara besar dunia.

“Ekonomi Amerika Serikat (AS) mencatat perkembangan yang lebih baik dari perkiraan, ditopang dan solidnya data ketenagakerjaan. Sementara di Eropa, aktivitas ekonomi mulai pulih didukung oleh penjualan retail, meskipun sektor manufaktur masih masih relatif aman,” kata Mahendra dalam konferensi pers RKDB secara virtualm Jumat, 1 November 2024.

Di sisi lain, China sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia memperlihatkan tren yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi negara Tirai Bambu tersebut pada kuartal III-2024 menunjukkan perlambatan di sektor demand dan supply, meskipun pemerintah dan bank sentral berupaya mendorong pertumbuhan melalui berbagai stimulus.

Ia juga menyebutkan bahwa peningkatan ketegangan geopolitik, termasuk instabilitas di Timur Tengah, turut mempengaruhi prospek ekonomi global. Hal ini menyebabkan lonjakan harga komoditas safe haven seperti emas, meningkatkan premi risiko, dan memicu kenaikan yield yang mendorong aliran modal keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Kondisi perekonomian di Indonesia tetap stabil, inflasi inti terjaga, dan neraca perdagangan masih mencatat surplus pada Juli 2024,” ungkap Mahendra.

Di sisi lain, merujuk pasa laporan World Economic Outlook yang dirilis Dana Keuangan Moneter (IMF) di edisi Oktober 2024 memberikan berbagai proyeksi mengenai ekonomi Dunia dan Indonesia selama lima tahun ke depan.

Lembaga tersebut memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sebesar 5,1 persen pada 2029. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 diperkirakan tetap 5,0 persen atau stagnan dari tahun lalu.

Bright Institute, lembaga riset ekonomi Indonesia menilai proyeksi-proyeksi dalam laporan tersebut memberikan indikasi bahwa ekonomi Indonesia ke depan akan berkembang terbalik dari visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Dalam ulasan yang disampaikan pada Selasa 29 Oktober 2024, Bright Institute menilai setidaknya ada lima proyeksi IMF yang patut menjadi perhatian Indonesia.

Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky merinci, pertama dia menyoroti soal proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia versi IMF yang tidak mencapai 5 persen tahun ini dan stagnan di 5,07persen hingga 2029.

Proyeksi ini tentu lebih rendah dari proyeksi pemerintah yang tertuang dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yakni mencapai 5,1 persen tahun ini dan tumbuh hingga 6,2 persen di 2029.

“Apalagi jika membandingkan dengan misi Presiden Prabowo di angka 8 persen. Tentu ini menunjukkan adanya skeptisme terhadap kondisi ekonomi ke depan,” kata Awalil, Rabu 30 Oktober 2024.

Lanjut Awalil, meski proyeksi pertumbuhan ekonomi IMF tersebut jauh di bawah target pemerintah, namun proyeksi tersebut sebenarnya masih tergolong optimis karena nilainya tidak jauh dengan rata-rata negara emerging di Asia.

Proyeksi IMF yang kedua yaitu tingkat pengangguran Indonesia tidak membaik dan stagnan di 5,1persen hingga tahun 2029.

Awalil menilai, tingkat pengangguran Indonesia secara lima tahunan sejak 2005 selalu memiliki tren menurun dan hanya meningkat pada masa pandemi COVID1- di 2020. Dan, diproyeksikan akan stagnan hingga 2029.

“Kalau dari dilihat dari jumlah, penganggur tentu akan jauh bertambah karena pertumbuhan angkatan kerja,” ujar Awalil.

Berikutnya, proyeksi ketiga IMF yaitu investasi. Jika dilihat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), IMF memproyeksikan porsi investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) stabil di kisaran 29,5 persen hingga 2029. Hal itu menurutnya tidak sejalan dengan misi pemerintahan baru yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dari investasi, terutama investasi hilirisasi.

“Investasi yang stagnan inilah yang menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi IMF juga stagnan hanya di 5,1 persen,” paparnya.

Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana menambahkan, proyeksi lainnya yang menjadi perhatian besar adalah mengenai proyeksi pendapatan negara.

Menurutnya pendapatan negara ini dalam database IMF dihitung dengan General Government Revenues, yang mana dapat mengindikasikan pendapatan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

IMF memproyeksikan pendapatan pemerintah Indonesia stagnan di kisaran 14,5 persen hingga tahun 2029, lebih rendah dan tidak pernah mencapai level yang sama dari tahun 2023 kemarin di 15,04 persen.

“Jadi ini menunjukkan indikasi yang bertolak belakang dengan misi pemerintahan baru yang ingin meningkatkan tax ratio,” ujar Andri.

Andri menilai, seluruh proyeksi IMF tidak terlalu baik dalam ukuran target pemerintah, namun sebenarnya masih dalam lingkup optimis dalam artian tidak memprediksi adanya guncangan eksternal yang bisa terjadi secara tak terduga.

Menurut dia, proyeksi fiskal bisa saja dilihat stabil, tapi sebenarnya mencerminkan tidak memadainya ruang fiskal dan ketahanan fiskal. Padahal, ketahanan fiskal ini yang harus diperhatikan pemerintah sebagaimana ketahanan pangan menjadi perhatian Pak Prabowo. Selain itu, IMF juga memproyeksikan transaksi berjalan defisit hingga 2029, tumbuh dari -0,15 persen dari PDB di 2023 menjadi -1,43 persen di 2029.

“Secara nominal akan semakin lebar. Ini menunjukkan ketahanan yang tidak kuat jika terjadi guncangan eksternal tak terduga” pungkasnya. (*)