KABARBURSA.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meresmikan operasional PT Sapta Inti Perkasa sebagai pabrik amunisi pertama milik swasta di Indonesia di Karang Ploso, Malang, Jawa Timur.
"Kehadiran perusahaan ini berkontribusi dalam membangun kemandirian dan kekuatan pertahanan Indonesia, melalui industri pertahanan swasta yang mandiri, solid dan berdaya saing tinggi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin 17 Juni 2024.
Pabrik itu di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan RI, sesuai penetapan sebagai Industri Pertahanan Swasta dengan Nomor Surat: SP/14/IV/2020/DJPOT. Serta Pemberian Ijin Produksi dengan Nomor Surat: SIPROD/11/ V/2020/DJPOT.
PT Sapta Inti Perkasa berkomitmen menjadi lini produksi amunisi terintegrasi. Dari mulai awal proses penyediaan bahan baku (CoilStrip) CuZn28 dan CuZn10, BrassCup, pembuatan selongsong, proses asembling amunisi, quality control hingga packing proses.
Saat ini telah berhasil memproduksi brasscup dan selongsong kaliber 5,56 mm dan kaliber 9 mm. Untuk kaliber 5,56 mm ditarget 100 juta amunisi pertahun, sementara kaliber 9 mm yang kemudian akan ditingkatkan bertahap hingga mencapai 500 juta amunisi pertahun.
Menurut dia, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa tidak hanya Indonesia yang membutuhkan peluru. Dunia saat ini juga kekurangan peluru.
Sementara PINDAD baru mampu menyuplai sekitar 400-an juta amunisi. Padahal sebagaimana disampaikan Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto, kebutuhan amunisi nasional per tahun mencapai 5 miliar amunisi untuk menyuplai kebutuhan operasional dan cadangan institusi TNI.
"Karena itu melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha swasta untuk memperkuat Industri Pertahanan Nasional. Sehingga kebutuhan amunisi bisa diperoleh dari industri dalam negeri, dan tidak terus menerus bergantung pada impor," jelasnya.
"Memastikan seluruh prosesnya dari tahap awal hingga akhir telah dijalankan sesuai ketentuan, sehingga kualitas produksinya terjamin dan tidak diragukan," katanya menegaskan.
Berdasarkan data BPS, di pertengahan tahun 2023 saja, Indonesia mengimpor senjata dan amunisi serta bagiannya sebesar 202,73 juta dolar AS atau setara Rp3,52 triliun.
Angka tersebut diperkirakan terus meningkat di tahun 2024 dan 2025. Jika nilai tersebut bisa dialihkan ke dalam negeri, akan memberikan multiplier effect economy yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Izin Bahan Baku
Kementerian Perindustrian menegaskan tidak ada permohonan pertimbangan teknis (Pertek) terkait izin impor bahan baku peledak yang masuk dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) selama bulan Maret hingga April.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, di Jakarta, Sabtu, menyatakan bahwa tuduhan Pertek Kemenperin sebagai penyebab tertahannya bahan baku peledak PT Pindad di pelabuhan adalah keliru.
“Kami telah melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan terkait impor bahan peledak. Kami menyimpulkan bahwa Mendag keliru menyebut Kemenperin terkait dengan tertahannya kontainer impor bahan peledak PT Pindad di pelabuhan karena lambat menerbitkan Pertek Impor. Padahal, penyebabnya adalah terlambat terbitnya Persetujuan Impor (PI),” ujar Febri.
Febri menjelaskan, berdasarkan regulasi yang ada, perizinan impor, baik pertimbangan teknis atau rekomendasi impor untuk bahan peledak industri komersial dengan kode Harmonized System (HS) 2904, 2920, 2927, 2933, 3102, 3105, 3601, 3602, 3603, dan 3604 diterbitkan oleh kementerian atau lembaga lain, bukan Kemenperin.
“Pada Maret-April, kami telah menerbitkan 1.086 rekomendasi pertimbangan teknis terkait komoditas besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya. Namun, hanya 821 Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan terkait sejumlah Pertek tersebut,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa bahan peledak impor milik PT Pindad (Persero) tertahan di pelabuhan peti kemas karena kontainer yang menumpuk. Mendag menjelaskan, bahan peledak impor PT Pindad telah tiba sejak Maret 2024, namun persetujuan impor baru keluar pada April 2024.
Lebih lanjut, Zulkifli menyebutkan bahwa keterlambatan surat PI disebabkan oleh proses pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang memakan waktu cukup lama.
Pabrik Amonium Nitrat
PT Pupuk Indonesia (Persero) atau Pupuk Indonesia Holding Company akan memperluas pabrik pupuk mereka, terutama pabrik pupuk yang berfokus pada nitrat.
Direktur Utama Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa selain digunakan untuk bahan peledak, amonium nitrat juga merupakan bahan baku utama untuk pembuatan pupuk berbasis nitrat. Pupuk Indonesia nantinya akan memperoleh amonium nitrat ini dari perusahaan joint venture mereka dengan PT Dahana, yaitu PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN).
Ia menambahkan bahwa saat ini pupuk NPK berbasis nitrat di Indonesia masih sepenuhnya diimpor. Dengan kerja sama bersama PT Dahana, Rahmad berharap Pupuk Indonesia dapat menjadi pionir dalam produksi pupuk berbasis nitrat di Indonesia.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.