Pemerintah Diminta Tegas Lindungi UMKM Tekstil dari China

KABARBURSA.COM - Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan pemerintah perlu menerapkan kebijakan tegas mendukung dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) industri tekstil dari persaingan yang tidak seimbang. Hal ini merupakan respons terhadap wacana perusahaan tekstil China masuk Tanah Air.

Yeta Purnama, peneliti Celios mengatakan bahwa industri tekstil asing yang masuk ke Indonesia jelas memberikan ancaman besar untuk produk lokal. "(Perusahaan tekstil asal China yang berminat berinvestasi di Majalengka, Jawa Barat) perlu pemerintah membuat kebijakan yang secara khusus mendukung (UMKM)," kata Yeta dalam wawancara pada program KabarBursa Hari Ini, Selasa, 25 Juni 2024.

Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan sejumlah insentif dan dudkungan finansial terhadap para UMKM tersebut. Bentuknya antara lain seperti dukungan finansial, pajak yang lebih rendah, dan bantuan keuangan yang sejenisnya agar dapat bertahan dan bersaing dengan korporasi dari China. "Selain itu pemerintah perlu untuk melihat kebijakan penutupan atau pembatasan untuk sektor tertentu yang penting bagi UMKM lokal agar dapat bersaing," tambahnya.

Pemerintah, ujar Yeta, perlu juga memberikan akses pasar ekspor terhadap UMKM. Caranya seperti memperluas jaringan distribusi internasional agar dapat meningkatkan daya saing. "Selain itu saya melihat juga pemerintah perlu memperhatikan terkait regulasi yang jelas dan pengawasan yang tepat terhadap investor asing untuk memastikan bahwa tidak ada praktik yang tidak adil atau ilegal bagi UMKM lokal kita," paparnya.

"Kita harus mendukung atau mendorong penguatan kolaborasi dari investasi asing itu dengan industri lokal kita, dengan memfasilitasi kerja sama atau perusahaan besar yang memang masuk ke Tanah Air untuk meningkatkan daya saing UMKM kita," sambung peneliti Celios itu.

Lebih lanjut, Yeta memberikan pandangannya mengenai kolaborasi antara UMKM industri tekstil dengan perusahaan dari China. Menurutnya, kesempatan kerja sama industri dalam dengan luar negeri perlu dibuka seluas-luasnya pada konteks ini. "Misalnya dengan hal-hal yang mendukung industri lokal kita, terutama UMKM, untuk dapat belajar dari para investor asing ini," ucapnya.

Tak lupa, Yeta menyoroti dampak terhadap lingkungan dari berdirinya perusahaan tekstil asal China tersebut. Sebelum hal ini terjadi, pemerintah Indonesia perlu menyatakan sikap tegas untuk memastikan investasi China di pabrik tekstil itu patuh terhadap regulasi lingkungan yang berlaku di Indonesia, perizinan, pengolahan limbah, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan juga standard emisi. "Ini penting memastikan kepatuhan ini perlu pengawasan dan serta dari sistem perizinan yang transparan oleh investor asing itu dan juga oleh pemerintah," lanjut Yeta.

Yang tidak kalah penting adalah penilaian dampak lingkungan sebelum industri tersebut dimulai dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) seharusnya dilakukan secara teliti, misalnya diperlukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang lain, pemerintah perlu meninjau AMDAL untuk memastikan industri itu tidak merusak lingkungan.

"Penting melihat ESG (Environmental, Social, and Governance) itu sendiri karena dari beberapa yang kita lihat, tidak hanya industri tekstil, tapi industri seperti nikel dan lainnya, itu ESG China belum terdaftar pada ESG internasional seperti GFP internasional dan lain lain, saya kira perlu juga didorong atau pemerintah mengevaluasi terlebih dahulu, apakah perusahaan ini memang benar-benar dapat mengimplementasikan atau dapat mematuhi peraturan lingkungan yang ada di Indonesia, saya kira perlu untuk dilihat," pungkas dia.

Respons Pedagang Pakaian

Seperti diketahui, wacana pembagunan pabrik tekstil asal China di di daerah Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, menuai pro dan kontra dari para pedagang pakaian.

Rita, seorang pedagang pakaian di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, mengaku tidak mempermasalahkan adanya wacana pembangunan pabrik tekstil asal China tersebut. Justru, dia menilai pembangunan pabrik asal China itu berpotensi membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

“Harapan saya, bisa banyak merekrut tenaga kerja dalam negeri. Walaupun pengusaha dari luar, tapi kan tenaga kerja kita banyak direkrut oleh pengusaha investor,” ujar dia saat ditemui KabarBursa di lapak dagangannya, Selasa, 25 Juni 2024.

Keberadaan pabrik tekstil asal China diklaim berpotensi memberikan persaingan terhadap produk lokal. Namun menurut Rita, ada baiknya jika para pengusaha tidak menganggapnya sebagai pesaing. Karena, jika merasa tersaingi mereka harus memikirkan solusi agar produk lokal tetap diminati masyarakat. Dengan kata lain, Rita menyarankan agar para pelaku industri tekstil bisa meningkatkan kualitas produknya agar tidak kalah saing dengan produk asal China. Di sini, kreativitas pengusaha tekstil dan para desainer diperlukan.

“Bisa juga kan nanti kita kerja sama, berkolaborasi. Saya banyak melihat pengusaha China yang home industry aja deh, tapi mereka bisa diajak kolaborasi,” ungkapnya.

Namun, hal berbeda disampaikan Khairdin, pedagang lainnya. Dia memandang, wacana pembangunan pabrik tekstil China bisa mengancam industri tekstil dalam negeri. Menurut dia, nantinya akan ada persaingan antara produk lokal dan China dan sepertinya produk dalam negeri belum siap untuk bersaing dengan produk Negeri Tirai Bambu. “Untuk saat ini, sepertinya produk lokal belum siap bersaing dengan produk China,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Khaerudin pun berharap, pemerintah mempertimbangkan kembali pembangunan pabrik tekstil asal China. Dia meminta kepada para pemangku kebijakan untuk lebih memperhatikan pengusaha lokal.

“Berharap pemerintah mempertimbangkan kembali (pembangunan pabrik tekstil China). Berharap memikirkan pengusaha-pengusaha lokal. Bagaimana menguatkan ekonomi lokal, produk lokal, kalau masih saja diabaikan, ditinggalkan, karena kalah saing,” pungkasnya.

Apa Kata Asosiasi?

Sementar aitu, Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki (ITKAK) Kementerian Perindustrian Adie Rochmanto Pandiangan, mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan komentar lebih lanjut terkait rencana investasi perusahaan tekstil asal China di Indonesia.

Adie menyatakan, Kementerian Perindustrian masih menunggu kepastian informasi lebih lanjut dan akan meninjau data investasi yang masuk dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Sejauh ini belum ada yang merapat ke kami, pada intinya Kemenperin menyambut gembira dengan investasi baru,” ujar Adie dalam keterangan terpisah yang diberikan pada Jumat, 21 Juni 2024.

Pada kuartal I-2024, Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan sebesar USD2,16 miliar atau setara dengan 0,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bank Indonesia (BI) memperkirakan defisit transaksi berjalan akan berada dalam kisaran 0,1-0,9 persen dari PDB.

Defisit transaksi berjalan dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar mata uang suatu negara, seperti yang terjadi pada rupiah yang melemah sekitar 6 persen terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang tahun ini. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi beban dalam transaksi berjalan dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap investor asing, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA), yang dapat menyebabkan arus devisa keluar dari negara. (*)