KABARBURSA.COM - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika telah mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan impor beras serta memulai penyusunan strategi impor yang berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.
Ketika melakukan kunjungan di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, pada hari Jumat, Yeka menyoroti bahwa Indonesia secara konsisten melakukan impor beras dalam sejarahnya, meskipun terdapat beberapa tahun di mana kegiatan impor tidak dilakukan.
Yeka menjabarkan bahwa data menunjukkan Indonesia secara rata-rata mengimpor 1,5 juta ton beras setiap tahunnya, dan oleh karena itu, diperlukan strategi impor yang terencana untuk lima tahun ke depan.
"Tujuannya adalah agar tidak terjadi lagi kegiatan lobi-lobi yang mendadak yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga beras. Dengan adanya stok beras di Bulog untuk lima tahun ke depan, diatur dengan baik dalam hal waktu kedatangannya agar tidak mengganggu keseimbangan pasar," kata dia kepada wartawan dikutip Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024.
Yeka juga mengusulkan agar pemerintah menghentikan penggunaan jargon swasembada atau klaim tidak melakukan impor beras sama sekali.
Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk menurunkan klaim swasembada 100 persen menjadi 80 persen atau 90 persen. Langkah ini dianggap penting untuk mengurangi ketegangan politik terkait beras.
“Lebih baik menyatakan bahwa swasembada beras mencapai 80 persen sehingga sisanya dapat diimpor. Karena pada kenyataannya, kita melakukan impor," tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia secara konsisten melakukan impor beras dari tahun 2014 hingga 2023. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 844 ribu ton, dan meningkat menjadi 861 ribu ton pada tahun 2015.
Impor beras mencapai puncaknya pada tahun 2018 dengan jumlah 2,25 juta ton, dibandingkan dengan 305 ribu ton pada tahun 2017.
Pada tahun 2023, Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton, mencatatkan angka rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir, meningkat sekitar 600 persen dibandingkan tahun 2022.