KABARBURSA.COM - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada di kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen. Angka ini tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
"Ini adalah kisaran pertumbuhan yang cukup ambisius namun tetap realistis," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 4 Juni 2024 kemarin.
Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi tahun depan akan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan domestik. Dari sisi permintaan agregat, pemerintah berupaya menjaga dan meningkatkan daya beli serta kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan di bidang fiskal dan sektoral.
Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh pada kisaran 5 persen hingga 5,2 persen pada tahun depan. Ini didukung oleh upaya menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi.
Sementara itu, investasi, yang merupakan kontributor terbesar kedua dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia, akan terus ditingkatkan perannya sebagai motor penggerak ekonomi. Diharapkan, pertumbuhan investasi berada pada kisaran 5,2 persen hingga 5,9 persen.
Mengutip situs Kemenkeu, Pertumbuhan ekonomi yang solid mendorong penciptaan lapangan kerja nasional. Pada Februari 2024, jumlah orang yang bekerja tercatat sebesar 142,18 juta, meningkat 3,55 juta dibandingkan Februari 2023. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2024 menurun signifikan menjadi 4,82 persen, dari 5,32 persen pada Februari 2023, dan berada di bawah TPT prapandemi (Februari 2019: 5,01 persen).
Lapangan usaha dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah Akomodasi & Makan Minum, Perdagangan, serta Administrasi Pemerintahan. Proporsi pekerja informal menurun dari 60,12 persen pada Februari 2023 menjadi 59,17 persen pada Februari 2024, memberikan indikasi positif terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional.
Ke depan, beberapa risiko global masih harus dihadapi, termasuk arah kebijakan FED yang penuh ketidakpastian, eskalasi tensi geopolitik, dan disrupsi rantai pasok global yang belum pulih sepenuhnya. Sinergi dan koordinasi dengan otoritas lain, khususnya otoritas moneter dan sektor keuangan, akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah akan terus memonitor dan mengases potensi dampak dinamika global terhadap perekonomian domestik serta kondisi fiskal. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi.
Lebih Realistis
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2022 yang berada di kisaran 5-5,5 persen lebih realistis dibandingkan proyeksi pemerintah sebelumnya.
"Dengan kondisi pemulihan ekonomi yang mungkin terhambat oleh varian Delta COVID-19, asumsi ini cenderung lebih masuk akal dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 5,2-5,8 persen di KEM PPKF 2022. Asumsi ini juga berkaitan dengan prediksi bahwa aktivitas ekonomi akan kembali meningkat seiring dengan pelonggaran aturan pembatasan mobilitas dan percepatan program vaksinasi," ujar Josua, dikutip dari Antara, Rabu 5 Juni 2024.
Namun, Josua menambahkan bahwa masih ada risiko downside dari asumsi pertumbuhan ekonomi jika ketidakpastian pandemi COVID-19 tetap tinggi pada 2022. Misalnya, dengan munculnya varian baru virus COVID-19 sementara sistem kesehatan belum optimal untuk menekan kasus dan program vaksinasi masih terbatas di Pulau Jawa-Bali.
Dari sisi inflasi, Josua menyatakan bahwa prediksi pemerintah yang mencapai 3 persen pada 2022 sejalan dengan peningkatan permintaan konsumen akibat pemulihan daya beli masyarakat. Selain itu, inflasi juga akan dipengaruhi oleh kebijakan harga yang diatur pemerintah, seperti normalisasi diskon listrik dan dampak pemberlakuan barang dan jasa premium jika RUU KUP disahkan dan diimplementasikan tahun depan.
Menurut Josua, pemerintah juga mewaspadai tekanan dari pasar keuangan global, sehingga memproyeksikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,82 persen, dengan nilai tukar rupiah stabil di level Rp14.350 per dolar AS. "Tekanan dari pasar global ini disebabkan oleh bank sentral negara maju yang mulai mengetatkan likuiditas melalui tapering kebijakan quantitative easing, yang berdampak pada pasar keuangan Indonesia dan mengurangi dampak positif dari pemulihan ekonomi domestik," bebernya.
Asumsi pemerintah terkait harga minyak diperkirakan berdasarkan asumsi bahwa normalisasi harga minyak akan terjadi pada 2022 setelah mencapai puncaknya tahun ini.
Sementara itu, dalam RAPBN 2022, penurunan defisit hingga 4,85 persen dari PDB menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan konsolidasi fiskal untuk mencapai defisit di bawah 3 persen pada 2023. Pertumbuhan penerimaan pajak 2022 diperkirakan mencapai 10,5 persen, meningkat dibandingkan dengan outlook pertumbuhan pajak 2021 sebesar 7,06 persen.
Namun, sejalan dengan risiko asumsi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ada potensi pertumbuhan penerimaan pajak yang lebih rendah, yang berpotensi mendorong shortfall pajak. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan belanja pemerintah pada 2022 diperkirakan 0,6 persen dari outlook APBN 2021, lebih rendah dari outlook pertumbuhan belanja negara pada 2021 yang diperkirakan 3,9 persen dari realisasi APBN 2020.
Penurunan laju pertumbuhan belanja pemerintah ini dinilai sebagai bagian dari upaya konsolidasi fiskal pemerintah. Namun, potensi pelebaran defisit fiskal tetap ada jika mempertimbangkan risiko ketidakpastian pandemi dan ekonomi global, yang bisa mengakibatkan penerimaan pajak belum optimal. "Di sisi lain, belanja tetap tinggi untuk mendorong pengendalian pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional," ujar Josua.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.