KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan lahan di daerah Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, untuk perusahaan tekstil asal China yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, telah mengonfirmasi bahwa investor tersebut akan melakukan groundbreaking setelah permasalahan tanah diselesaikan.
Luhut telah berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, untuk mempercepat penerbitan status tanah kepada perusahaan asal China tersebut.
Luhut menyatakan bahwa Agus mengindikasikan masalah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sepekan, sehingga konstruksi dapat dimulai pada bulan depan, sesuai dengan rencana. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menarik investasi asing langsung (PMA) ke Indonesia.
Secara keseluruhan, dominasi PMA dalam investasi di Indonesia masih sangat signifikan. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi investasi yang masuk pada semester pertama 2024 mencapai Rp401,5 triliun, di mana PMA menyumbang Rp204,4 triliun atau 50,9 persen dari total tersebut. Pada tahun sebelumnya, PMA juga mendominasi dengan persentase 52,4 persen dari total realisasi investasi sebesar Rp1.418,9 triliun.
Investasi PMA memberikan dampak positif seperti menciptakan lapangan kerja, mendorong sektor konstruksi, meningkatkan penerimaan negara, dan mendongkrak ekspor. Namun, ada sisi negatif yang perlu diwaspadai terkait dengan repatriasi modal ke negara asal investor, yang tercatat dalam neraca pendapatan investasi langsung Indonesia.
Data menunjukkan bahwa pada 2023, neraca pendapatan investasi langsung Indonesia mengalami defisit sebesar USD21,81 miliar, dan pada kuartal I-2024, defisit ini mencapai USD5,47 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PMA memberikan kontribusi signifikan, penting untuk mengelola dengan hati-hati untuk memastikan bahwa manfaat investasi tersebut dapat memberikan hasil maksimal bagi Indonesia dalam jangka panjang.
Tidak hanya itu, kehadiran pabrik tekstil milik China ini juga akan menyerap tenaga kerja hingga 108.000 orang untuk dua pabrik. Bahkan, investor itu juga berjanji memberikan seluruh karyawannya tempat tinggal.
Sementar aitu, Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki (ITKAK) Kementerian Perindustrian Adie Rochmanto Pandiangan, mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan komentar lebih lanjut terkait rencana investasi perusahaan tekstil asal China di Indonesia. Adie menyatakan, Kementerian Perindustrian masih menunggu kepastian informasi lebih lanjut dan akan meninjau data investasi yang masuk dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Sejauh ini belum ada yang merapat ke kami, pada intinya Kemenperin menyambut gembira dengan investasi baru,” ujar Adie dalam keterangan terpisah yang diberikan pada Jumat, 21 Juni 2024.
Di sisi lain, Muhammad Zulfikar Rakhmat, Peneliti China-Indonesia di Center for Economic and Law Studies (Celios), menggarisbawahi pentingnya pemerintah memastikan komitmen perusahaan China dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, Governance (ESG). Menurutnya, saat ini ESG perusahaan-perusahaan China masih rendah, sehingga diperlukan pengawasan yang kuat untuk memastikan implementasi ESG yang baik.
Zulfikar juga menyampaikan perlunya regulasi khusus bagi perusahaan China yang ingin merelokasi atau mendirikan pabrik di Indonesia. Regulasi tersebut diperlukan untuk memastikan produk-produk domestik Indonesia tetap bersaing melalui penerapan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Produk buatan China dapat bersaing dengan harga yang lebih murah, sehingga perlu kehati-hatian dalam mengatur regulasi untuk menjaga keadilan bagi produk domestik,” paparnya.
Apalagi jika dilihat defisit dalam neraca pendapatan investasi langsung, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi transaksi berjalan secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat melemahkan fundamental mata uang suatu negara. Transaksi berjalan mencerminkan aliran valas dari ekspor dan impor barang serta jasa, yang berperan penting dalam menopang nilai tukar mata uang dengan jangka waktu yang lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan dengan arus dana portofolio (hot money) yang lebih fluktuatif.
Pada kuartal I-2024, Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan sebesar USD2,16 miliar atau setara dengan 0,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bank Indonesia (BI) memperkirakan defisit transaksi berjalan akan berada dalam kisaran 0,1-0,9 persen dari PDB.
Defisit transaksi berjalan dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar mata uang suatu negara, seperti yang terjadi pada rupiah yang melemah sekitar 6 persen terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang tahun ini. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi beban dalam transaksi berjalan dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap investor asing, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA), yang dapat menyebabkan arus devisa keluar dari negara.
Pentingnya pembelajaran dari kasus Pakistan juga disoroti, di mana studi menunjukkan bahwa investasi asing tidak selalu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian. Dampak negatifnya termasuk pengalihan laba ke luar negeri yang dapat menyebabkan pelemahan neraca pembayaran dalam jangka panjang, inflasi yang tinggi, dan tekanan terhadap nilai tukar mata uang.
Oleh karena itu, kebijakan yang baik dalam menarik investasi asing sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan bersifat berkelanjutan dan tidak merugikan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas makroekonomi secara keseluruhan.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.