KABARBURSA.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, dengan dukungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, memulai proses lelang investasi untuk pembangunan infrastruktur penunjang angkutan massal kereta yang akan segera dibangun.
Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, mengamanatkan PT Jamkrida Bali Mandara bersama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) untuk mengembangkan infrastruktur transportasi bawah tanah tersebut.
“PT SBDJ sudah mulai melakukan lelang investasi melalui proses kualifikasi untuk mencari mitra investor global yang tepat untuk proyek sistem angkutan umum massal berbasis kereta di Bali, dengan penyerahan dokumen menunjukkan ketertarikan investor besar,” kata Sang Made Mahendra Jaya.
Hingga saat ini, delapan investor besar telah menyatakan minatnya. Mereka terdiri dari tiga investor Eropa, dua dari China, satu dari Malaysia, dan dua dari Indonesia.
Gubernur Bali menekankan bahwa mulainya lelang ini merupakan tonggak baru dalam pengembangan infrastruktur koridor pariwisata di kawasan kereta bawah tanah yang akan segera hadir di Pulau Dewata.
Proyeksi Pemprov Bali menunjukkan jumlah wisatawan yang datang ke Bali pada 2023 mencapai lebih dari 15 juta orang, dengan target 20 juta wisatawan pada 2024, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahun.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa berkah banyaknya wisatawan ini harus diiringi dengan penyiapan fasilitas pendukung, dengan sistem pembiayaan yang efektif dan efisien.
“Ini adalah model investasi hilirisasi dalam konteks pariwisata, jadi investasi penuh masuk dan mengelola pasar wisata yang ada,” kata Bahlil.
Menurutnya, model pembiayaan ini adalah hal baru yang bisa dijadikan contoh karena tidak menggunakan APBN atau APBD, bahkan akan lebih menguntungkan karena bisa mendatangkan wisatawan berkualitas.
“Saya pikir kalau ini bisa diimplementasikan, maka infrastruktur transportasi dan hotel-hotel bawah tanah nantinya bisa mendatangkan sumber pendapatan baru dan sekaligus menjadi ikon baru untuk Bali,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengingatkan agar pengembangan infrastruktur penunjang di bawah tanah tidak merusak lingkungan dan kebudayaan Bali.
Ia menekankan pentingnya segera membuat peraturan tata ruang bawah tanah, karena pemanfaatan ruang bawah tanah merupakan hal utama yang juga dilakukan oleh Presiden Jokowi saat memimpin Jakarta.
“Mudah-mudahan ini segera bisa diwujudkan, tetapi sekali lagi yang kami inginkan itu harus ramah bisnis, ramah penduduk, ramah lingkungan, ramah budaya, untuk memakmurkan Bali tanpa merusaknya,” ujar Suharso.
Jaga Kekayaan Budaya Bali
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menegaskan bahwa proyek-proyek di Bali harus dilakukan dengan memperhatikan dan melindungi kekayaan budaya Bali.
“Sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tidak merusak kebudayaan Bali yang kaya dan beragam,” kata Suharso dalam konferensi pers di kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu, 29 Mei 2024.
Suharso juga menyoroti proyek Light Rail Transit (LRT) atau kereta cepat yang akan dibangun di Bali. Dia menekankan perlunya peraturan yang jelas terkait tata ruang bawah tanah yang akan dilalui oleh proyek ini.
Selain itu, Suharso mendorong investor proyek LRT di Bali untuk mempersiapkan sarana dan prasarana transportasi yang diperlukan tanpa memberatkan fiskal daerah dan pusat.
“Kami ingin proyek ini tidak hanya ramah bagi bisnis dan masyarakat, tetapi juga ramah bagi lingkungan dan budaya Bali serta dapat membantu memakmurkan Bali tanpa mengorbankan nilai-nilai budayanya," tegasnya.
Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengklaim bahwa pembangunan LRT ini akan membawa sumber pendapatan baru dan menjadi ikon baru untuk Bali. Dia melihat proyek ini sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Bali yang semakin parah.
“Dengan adanya LRT, kami berharap dapat mengurangi masalah kemacetan yang telah mengganggu pariwisata dan kehidupan sehari-hari di Bali,” ungkap Bahlil.
Bahlil juga berencana memberikan insentif pajak seperti tax holiday bagi investor proyek LRT di Bali untuk mempercepat pembangunan fasilitas penunjangnya. Dia menekankan pentingnya koordinasi dengan instansi terkait, terutama Kementerian Perhubungan, untuk mempercepat proses perizinan.
Sementara itu, Direktur Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya, Ari Askhara, mengungkapkan bahwa sudah ada delapan investor yang berminat untuk berinvestasi dalam pembangunan LRT di Bali. Rencananya, tahap pertama pembangunan LRT akan dimulai pada bulan September 2024.
“Investor-investor ini berasal dari berbagai negara, seperti Eropa, China, Indonesia, dan Malaysia,” tambahnya.
Dengan demikian, proyek LRT di Bali menjadi sorotan utama dalam upaya untuk meningkatkan infrastruktur tanpa mengorbankan kekayaan budaya dan lingkungan setempat.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.