KABARBURSA.COM - Gamal Albinsaid, aktivis lingkungan yang dikenal sebagai penggagas program Bank Sampah, kini resmi melangkah ke panggung politik sebagai anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2024-2029. Gamal berhasil lolos ke Senayan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V, meliputi Malang dan sekitarnya, dengan perolehan suara terbanyak yaitu 110.385 suara.
Dokter muda ini sebelumnya dikenal karena inisiatifnya dalam mengembangkan sistem kesehatan berbasis pengelolaan sampah, yang mendapatkan pengakuan internasional. Namun, dengan terpilihnya Gamal sebagai wakil rakyat, perhatian kini juga tertuju pada harta kekayaannya.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Gamal pada 8 Agustus 2024, total harta kekayaannya mencapai Rp3,25 miliar. Laporan ini diajukan sebagai syarat awal menjabat anggota DPR, sesuai dengan aturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam laporan tersebut, Gamal mencatatkan kepemilikan tanah dan bangunan dengan total nilai sebesar Rp2,76 miliar. Aset ini tersebar di Kota Malang, yang terdiri dari tiga properti, termasuk tanah dan bangunan seluas 915 meter persegi yang diperoleh melalui hibah tanpa akta senilai Rp1,8 miliar.
Selain properti, Gamal juga memiliki kendaraan berupa Toyota Grand Innova keluaran 2007 dengan nilai Rp110 juta. Aset lain yang dilaporkannya berupa harta bergerak lainnya senilai Rp160 juta dan kas serta setara kas sebesar Rp220 juta.
Meski total hartanya cukup signifikan, Gamal tidak mencatatkan adanya utang dalam laporannya. Dengan demikian, total bersih harta kekayaannya berjumlah Rp3,25 miliar.
Gamal yang dikenal dengan gagasannya untuk memperbaiki sistem kesehatan dan pengelolaan lingkungan, kini juga memikul tanggung jawab baru sebagai anggota legislatif. Dengan latar belakang yang kuat di bidang kesehatan dan lingkungan, banyak pihak menantikan peran strategisnya dalam memperjuangkan isu-isu tersebut di parlemen.
Berikut rincian harta kekayaan Gamal Albinsaid berdasarkan laporan LHKPN yag dikutip Jumat, 4 Oktober 2024:
- Tanah dan Bangunan: Rp9.325.000.000
Terdiri dari aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Malang, Jawa Timur.
- Alat Transportasi dan Mesin: Rp165.000.000
1 unit mobil Honda Mobilio tahun 2015 dengan nilai Rp165 juta.
- Harta Bergerak Lainnya: Rp280.000.000
- Kas dan Setara Kas: Rp695.350.654
- Total Harta Kekayaan: Rp10.465.350.654
- Gamal tidak memiliki utang, sehingga total kekayaan bersihnya tetap Rp10,46 miliar.
Meningkatkan Kepercayaan DPR
Gamal berharap DPR RI periode 2024-2029 dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang sempat menurun. Berdasarkan survei CSIS (Centre for Strategic and International Studies) pada Desember 2023, kepercayaan publik terhadap DPR berada di angka 56,2 persen.
Gamal mengungkapkan ada tiga cara untuk memperbaiki citra DPR di mata masyarakat. Pertama, integritas. Menurutnya, anggota DPR harus memiliki keselarasan antara pikiran, perkataan, dan tindakan mereka. “Masyarakat butuh sosok DPR yang jujur dan tulus, yang benar-benar mau berkorban demi pengabdian kepada publik,” ujarnya, Kamis, 3 Oktober 2024.
Kedua, anggota DPR perlu menunjukkan dampak nyata dari pekerjaan mereka. "Banyak yang menilai anggota DPR hanya sibuk pencitraan, tapi tidak berdampak signifikan. Kita harus membalik anggapan itu, tampil sederhana namun memberikan hasil yang nyata,” katanya.
Ketiga, ia menekankan pentingnya inklusivitas, di mana anggota DPR harus peka terhadap kondisi masyarakat, terutama yang kurang beruntung. "DPR harus menjadi milik semua orang, menyatu dengan masyarakat kecil, dan menempatkan kepentingan mereka di atas kepentingan elit," ujar Gamal.
Survei dari Litbang Kompas mencatat bahwa citra DPR mengalami perubahan selama 2019-2024. Pada awal periode Puan Maharani sebagai Ketua DPR, citra lembaga tersebut sempat menyentuh angka terendah, 38,8 persen, di Oktober 2019. Namun, angka tersebut meningkat menjadi 54,7 persen pada Agustus 2020 dan terus naik hingga 62,6 persen pada Juni 2024.
Kinerja Memble
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan UU Kementerian Negara yang baru memungkinkan penambahan jumlah kabinet kerja di pemerintahan 2024-2029. Dia menilai, hal tersebut juga membuka peluang penambahan komisi kerja di DPR yang diketahui menjadi mitra kerja pemerintah.
“Jadi dengan tanpa batas jumlah kementerian ini peluang DPR juga akan menambah jumlah komisi itu menjadi sangat terbuka karena prinsipnya komisi-komisi di DPR itu dalam pekerjaannya sehari-hari akan langsung berurusan dengan kementerian yang ada di pemerintah,” kata Lucius saat dihubungi KabarBursa.com, Kamis, 26 September 2024.
Lucius menuturkan, penambahan porsi kabinet di periode pemerintahan 2024-2029 akan menambah beban kerja komisi-komisi di DPR. Karenanya opsi penambahan porsi komisi juga diperlukan untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang selama ini berjalan cukup memble.
“Dengan sedikit kementerian dan sedikit mitra kerja selama ini saja pengawasan yang dilakukan di DPR cukup memble apalagi kemudian kalau satu komisi diberikan beban dengan banyak kementerian,” jelasnya.
Lucius juga menilai, penambahan porsi komisi DPR RI juga menjadi salah satu harapan bagi fraksi-fraksi partai politik. Pasalnya, penambahan porsi komisi memberikan ruang bagi partai politik mendistribusikan jatah bagi pimpinan.
“Karena ini adalah harapan semua fraksi, harapan semua partai, ya maka tinggal menunggu waktu saja kalau presiden misalnya membuat tambahan jumlah kementerian lebih banyak dari yang ada sekarang ini. Itu artinya otomatis direspon oleh DPR dengan tambahan jumlah komisi,” katanya.(*)