KABARBURSA.COM- Presiden Joko Widodo baru-baru ini semakin aktif dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos). Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan tanggapannya terkait hal ini.
Menurutnya, pendistribusian bansos adalah bagian dari instrumen yang telah diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"APBN itu merupakan Undang-Undang, APBN dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala KSSK, di kantor Kementerian Keuangan, seperti dikutip Sabtu (3/2/2024).
Mengutip APBN 2023, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 476 triliun untuk bantuan sosial. Bansos tersebut terdiri dari berbagai jenis, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 9,9 juta penerima, serta kartu sembako dengan 18,7 juta penerima.
Sri Mulyani juga menjelaskan adanya bansos baru pada 2023, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, yang diberikan untuk mengatasi dampak musim kering berkepanjangan. "BLT El Nino diperkenalkan pada tahun 2023 karena waktu itu musim kering mencapai puncaknya, meskipun sudah mulai hujan dan banjir terjadi sehingga musim tanam bergeser," katanya.
Menurut Sri Mulyani, bansos lainnya yang diberikan melalui APBN 2023 melibatkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan bantuan pangan.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pola yang serupa juga berlaku untuk bansos tahun 2024. Dia menyatakan bahwa alokasi bansos untuk tahun ini sudah dianggarkan dalam APBN 2024 dengan nilai Rp 496 triliun, meningkat sekitar Rp 20 triliun dibanding tahun 2023. Menurutnya, anggaran bansos ini telah disetujui dalam Undang-Undang APBN oleh DPR.
"Bansos telah diarahkan ke berbagai pos, dan realisasinya dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Jika ada tambahan atau modifikasi dari program-program tersebut, kata dia, akan diakomodasi sesuai kebutuhan," ungkap dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meluncurkan program bansos baru, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan menjelang Pemilihan Presiden 2024. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 11,2 triliun, dengan 18,8 juta penerima menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu pada bulan Februari, bersamaan dengan pencoblosan Pemilu.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.