KABARBURSA.COM - PT KB Finansia Multi Finance (KBFMF), bagian dari KB Financial Group, telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 dengan nilai pokok Rp394 miliar.
Langkah ini merupakan bagian dari target penghimpunan dana hingga Rp3 triliun melalui program Obligasi Berkelanjutan.
Dalam keterangan tertulis pada Jumat, 20 Desember 2024, KBFMF menjelaskan bahwa obligasi tahap pertama ini efektif sejak 11 Desember 2024. Rencana penerbitan tahap berikutnya akan dilakukan pada tahun depan, menyesuaikan kondisi pasar.
Fitch Ratings Indonesia memberikan Peringkat Nasional Jangka Panjang ‘AAA (idn)’ untuk program Obligasi Berkelanjutan senilai Rp3 triliun, termasuk penerbitan tahap pertama. Peringkat ini merupakan yang tertinggi dalam skala Fitch, menandakan ekspektasi risiko gagal bayar yang paling rendah dibandingkan dengan obligasi lainnya di Indonesia.
Selain pendanaan dari obligasi dan fasilitas kredit perbankan, KBFMF juga mengandalkan dukungan dari International Finance Corporation (IFC).
Pada tahun 2024, IFC memberikan pendanaan sebesar USD100 juta untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kemitraan yang telah terjalin sejak 2020. Dukungan IFC tidak hanya menunjukkan komitmen untuk mendukung UMKM, tetapi juga menegaskan kepercayaan investor asing terhadap kinerja KBFMF.
Petrosea Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Senilai Rp1,5 Triliun
Sementara itu, PT Petrosea Tbk (PTRO) mengumumkan telah melakukan pencatatan obligasi berkelanjutan I tahap I tahun 2024 dan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap I tahun 2024.
Petrosea menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap I tahun 2024 senilai Rp1,5 triliun dengan rincian Obligasi Berkelanjutan dengan jumlah pokok senilai Rp1 triliun dan sukuk ijarah berkelanjutan dengan sisa imbalan ijarah senilai Rp500 miliar.
Chief Investment Officer PT Petrosea Tbk Kartika Hendrawan, mengatakan seluruh dana dari Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut akan digunakan untuk memperkuat modal kerja perusahaan.
“Guna mendukung realisasi kontrak-kontrak yang telah diperoleh Petrosea pada lini bisnis kontak pertambangan dan EPC terintegrasi,” kata Kartika di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.
Petrosea mencatatkan adanya kelebihan permintaan (oversubscribed) lebih dari 2 kali untuk obligasi berkelanjutan I tahap I dan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap I tahun 2024.
Penerbitan ini merupakan bagian dari program penawaran umum obligasi berkelanjutan I dengan total nilai Rp2 triliun dan sukuk ijarah berkelanjutan I dengan total nilai Rp1 triliun.
Sebelumnya, Petrosea telah memperoleh corporate rating idA+ (Single A Plus; Stable Outlook) dan idA+(sy) (Single A Plus Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Audit per 30 Juni 2024 dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2023.
Selain menerbitka obligasi, PT Petrosea Tbk (PTRO) juga akan melaksanakan pemecahan nilai nominal saham (stock split) dengan rasio 1:10.
Dalam pengumumannya, manajemen PTRO menjelaskan bahwa perusahaan akan mengubah nilai nominal saham dari Rp50 per lembar menjadi Rp5 per lembar, yang secara otomatis akan meningkatkan jumlah saham yang beredar dari 1.008.605.000 saham menjadi 10.086.050.000 saham. Hal ini disampaikan dalam keterangan resmi Perusahaan di Jakarta, Kamis 7 November 2024.
Langkah korporasi ini telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagaimana tercantum dalam Surat No. S-11477/BEI.PP1/10-2024 tanggal 30 Oktober 2024.
PTRO berharap, melalui pemecahan nominal saham ini, akan ada harga saham yang lebih terjangkau dan mempermudah investor individu, khususnya investor ritel, untuk membeli saham perusahaan. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan likuiditas serta frekuensi perdagangan saham PTRO di pasar modal.
Harga saham yang lebih rendah diharapkan akan memicu peningkatan permintaan, menarik perhatian calon investor baru, dan memperluas basis pemegang saham, baik di kalangan investor domestik maupun asing. Dengan demikian, diharapkan pula dapat terjadi diversifikasi antara pemegang saham individu dan institusi.
Adapun pemecahan saham ini tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan PTRO.
Menurut rencana, pemecahan saham akan dilakukan pada akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 27 Desember 2024. Sedangkan perdagangan saham dengan nilai nominal baru akan dimulai pada 30 Desember 2024 di pasar reguler dan pasar negosiasi. Periode penghentian perdagangan saham di pasar tunai akan berlangsung selama dua hari bursa, yaitu pada 30 Desember 2024 dan 2 Januari 2025.
Selain itu, tanggal terakhir penyelesaian perdagangan saham dengan nilai nominal lama dan pencatatan saham yang berhak atas pemecahan saham (record date) adalah pada 2 Januari 2025. Sementara itu, perdagangan saham dengan nominal baru di pasar tunai akan dimulai pada 3 Januari 2025.
Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan aksi korporasi ini, PTRO akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 16 Desember 2024 guna mendapatkan persetujuan pemegang saham.
Komposisi Kepemilikan Saham
PT Petrosea Tbk (PTRO), perusahaan jasa konstruksi, secara tidak langsung telah mendirikan entitas baru melalui anak usahanya, PT Petrosea Infrastruktur Nusantara (PIN), pada 31 Oktober 2024.
Corporate Secretary PTRO Anto Broto, menyampaikan bahwa PTRO melalui PIN telah resmi membentuk anak usaha baru bernama PT Usaha Berlayar Lancar (UBL). Entitas ini berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.10, tertanggal 28 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Notaris Marliansyah, SH, M.Kn. Seperti dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat 1 Novenmber 2024.
Pendirian UBL telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor: AHU-0086389 AH.01.01.TAHUN 2024 pada 31 Oktober 2024, dengan modal dasar sebanyak 40.000 lembar saham bernilai nominal Rp40 miliar.
Komposisi kepemilikan saham di UBL adalah sebagai berikut:
- PIN memegang 3.000 lembar saham (30 persen),
- PT Armada Maritim Persada memiliki 4.000 lembar saham (40 persen), dan
- PT Bumi Artha Bahari sebesar 3.000 lembar saham (30 persen).
UBL didirikan untuk beroperasi dalam bidang pengangkutan dan pergudangan barang, dengan fokus pada layanan angkutan laut di perairan pelabuhan dalam negeri.
Anto menambahkan bahwa pendirian UBL diharapkan memberi dampak positif bagi PTRO, mendukung kegiatan bisnis, dan memperluas jaringan usaha sejalan dengan rencana strategis pengembangan PTRO. (*)