KABARBURSA.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membawa kabar terbaru mengenai rencana pinjaman lunak dari Bank Dunia.
AHY menyatakan bahwa pinjaman lunak sebesar USD635 juta atau setara dengan Rp10,4 triliun (dengan kurs Rp16.486) saat ini sedang menunggu finalisasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dalam lima tahun terakhir, AHY menjelaskan bahwa pihaknya telah berhasil mendapatkan pinjaman lunak sebesar USD200 juta atau sekitar Rp3,2 triliun dari Bank Dunia.
AHY berkeinginan untuk menambah pinjaman lunak sebesar USD635 juta atau Rp10,4 triliun. Terkait jumlah ini, AHY menyatakan bahwa Bank Dunia telah menyetujuinya.
"Dalam lima tahun ke depan, Kementerian ATR/BPN sedang melakukan proses negosiasi dengan Bank Dunia untuk mendapatkan tambahan pinjaman lunak. Dari sebelumnya USD200 juta dalam lima tahun, kita berharap dapat memperoleh USD635 juta jika tidak ada halangan. Bank Dunia secara prinsip telah menyetujuinya, dan sekarang tinggal menunggu finalisasi dari Kementerian Keuangan," ujar AHY dalam acara Puncak Reforma Agraria Summit Bali 2024 yang diselenggarakan secara daring pada Sabtu, 15 Juni 2024.
AHY menjelaskan bahwa pinjaman lunak ini menjadi salah satu strategi untuk mengatasi penurunan anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025.
Pagu indikatif anggaran kementerian yang dipimpinnya pada tahun tersebut hanya sebesar Rp6,5 triliun, menurun dari Rp7,1 triliun pada tahun 2024. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh kementerian ini.
Selain itu, AHY juga telah mengajukan penambahan anggaran menjadi Rp14 triliun untuk tahun 2025, yang telah disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI beberapa hari sebelumnya.
"Penurunan anggaran ini akan berdampak pada pelaksanaan reforma agraria. Namun, kita tidak boleh pasif dan harus segera mencari solusi serta inovatif dalam menemukan jalan keluar," ujarnya.
AHY juga menghadapi tantangan terkait tumpang tindih regulasi pertanahan. Untuk itu, ia berencana meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait guna menghindari tumpang tindih dalam regulasi.
AHY Pamer Capaian 10 Tahun
Di kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memaparkan beberapa pencapaian dari program reforma agraria yang telah berlangsung selama 10 tahun.
Selama periode delapan tahun terakhir, AHY menyatakan bahwa program tersebut berhasil memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai ekonomi negara sebesar Rp6.519 triliun.
AHY merincikan bahwa kontribusi tersebut berasal dari beberapa sumber, termasuk Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp61,2 triliun, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp146,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp16,2 triliun, dan hak tanggungan (HT) sebesar Rp6.295,2 triliun.
"Dalam kurun waktu 2017 hingga Mei 2024, program reforma agraria memberikan kontribusi peningkatan nilai ekonomi sebesar Rp6.519 triliun," ucap AHY.
"Kontribusi ini berasal dari berbagai sektor seperti PPH, BPHTB, PNBP, dan HT. Dalam 100 hari kerja terakhir, dari Februari hingga Mei, nilai tambah ekonominya mencapai Rp215,8 triliun," sambungnya AHY.
Selama 10 tahun pelaksanaan program reforma agraria, AHY melanjutkan, bahwa pendaftaran tanah sistematis dan lengkap (PTSL) mencapai 113,3 juta bidang tanah hingga Mei 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 91,7 juta bidang tanah telah memiliki sertifikat.
AHY menilai progres yang telah dicapai dalam program ini sangat signifikan. Dia optimis bahwa target PTSL mencapai 120 juta bidang tanah pada tahun 2024 dan 126 juta bidang tanah pada tahun 2025 dapat tercapai.
"Dari target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024, kami telah mencapai 94,4 persen atau setara dengan 89 persen dari total target pada tahun 2025. Dalam 100 hari kerja terakhir, kami berhasil mendaftarkan 2,4 juta bidang tanah sejak 21 Februari 2024. Kami optimis, dengan kerjasama dan kolaborasi yang baik, target PTSL tersebut dapat tercapai," terangnya.
Lebih lanjut, AHY menjelaskan, bahwa program reforma agraria bertujuan untuk menciptakan keadilan pertanahan melalui penataan aset dan penataan akses. Untuk penataan aset, program ini meliputi legalisasi aset dan redistribusi tanah.
AHY menyatakan bahwa program penataan aset telah melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2024, yakni 9 juta hektar. Hingga Mei 2024, program ini telah berhasil menata 12,3 juta hektar.
"Sementara itu, penataan akses dilakukan dengan memberikan akses terhadap modal bagi pengembangan ekonomi masyarakat dengan nilai mencapai Rp6.295 triliun. Pemerintah juga memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada 364.397 kepala keluarga sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing kelompok, termasuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM," jelasnya. (*)