KABARBURSA.COM - Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, khususnya terkait dengan realisasi program makan bergizi gratis yang dijanjikan oleh Prabowo Subianto. Keputusan untuk mengalokasikan dana yang besar untuk program ini telah memunculkan serangkaian kritik terhadap efisiensi APBN yang dijalankan.
Peneliti yang juga founder Pusat Kajian Hukum dan Anggaran (Puskaha), Yenti Nurhidayat, mengkritik keputusan pemerintah yang memprioritaskan program makan bergizi gratis tanpa mempertimbangkan dampak pengorbanan anggaran sektor publik yang vital.
"Demi janji politik makan siang bergizi itu dipenuhi, pasti ada hal yang dikorbankan,” kata Yenti kepada KabarBursa, Selasa, 26 Juni 2024.
Yenti menyoroti urgensi pengurangan anggaran operasional aparatur negara sebagai langkah efisiensi yang lebih bijaksana. Menurut Yenti, pengurangan anggaran untuk aparatur negara menjadi salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan untuk menutup defisit yang dihasilkan dari program-program besar seperti makan bergizi gratis.
“Jadi belanja-belanja yang diefisiensikan itu adalah belanja-belanja untuk aparatur. Jangan belanja-belanja publiknya,” kata Yenti.
Yenti menegaskan anggaran harus difokuskan pada penguatan sektor ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Janji politik yang belum tentu bermanfaat langsung harus dievaluasi dengan lebih kritis. "Lebih baik anggaran itu difokuskan pada penguatan untuk sektor-sektor ekonomi," katanya.
Beberapa langkah efisiensi lain yang dapat dilakukan pemerintah, kata Yenti, antara lain mengefektifkan subsidi energi dan mengurangi belanja operasional aparatur negara yang tidak produktif. "Belanja untuk beli kertas dan lain-lainnya masih tinggi. Belanja untuk listrik aja, mau enggak orang-orang di kementerian tuh berhemat listrik mereka?" ujarnya.
Naik dari Tahun ke Tahun
Beban belanja pegawai pemerintah terus membengkak dari tahun ke tahun. Di tahun 2024, anggaran belanja pegawai pemerintah naik menjadi Rp481,4 triliun dari sebelumnya Rp442,54 triliun pada APBN 2023. Pada 2022, anggaranya sebesar dari Rp426,52 triliun.
Namun, kenaikan anggaran ini belum diikuti dengan peningkatan kualitas belanja yang efektif dan efisien. Persoalan serupa juga terlihat pada alokasi APBD, terutama terkait dengan anggaran perjalanan dinas, rapat, dan honor yang dinilai kurang produktif untuk masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengungkapkan temuan bahwa biaya perjalanan dinas sering kali lebih tinggi daripada biaya pelaksanaan program-program seperti penyuluhan tenaga pertanian.
“Hati-hati, ya. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," kata Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Juni 2023 lalu.
Jokowi menegaskan perlunya pengurangan biaya operasional dan overhead cost, yang seharusnya tidak melebihi 20-25 persen dari total anggaran. Evaluasi terhadap alokasi anggaran belanja pegawai yang tidak produktif diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja pemerintah.
Beban Berat APBN Transisi
Dalam RAPBN 2025, pemerintah menetapkan defisit fiskal di kisaran 2,45-2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini mendekati batas aman yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara, yakni 3 persen. DPR mempertanyakan target defisit ini, terutama mengingat transisi rezim ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memerlukan ruang fiskal yang cukup melalui APBN Perubahan.
Dampak dari pembengkakan belanja negara, terutama untuk menutup defisit, mengakibatkan lonjakan utang dan rasio utang yang mendekati 40 persen PDB. Situasi ini menempatkan Indonesia dalam kondisi rentan di tengah gejolak global dengan suku bunga yang tinggi dan ketegangan geopolitik yang masih tinggi.
Meskipun tim Prabowo telah terlibat dalam penyusunan RAPBN 2025 secara informal, belum jelas apakah semua program prioritas seperti makan siang gratis untuk pelajar dan subsidi susu untuk ibu hamil senilai Rp400 triliun dapat terakomodasi dengan baik dalam anggaran yang tersedia.
Defisit APBN 2025 diperluas dari target 2,29 persen PDB pada tahun sebelumnya. Selama masa pemerintahan Jokowi, defisit APBN sempat melebar hingga 6,4 persen pada masa puncak pandemi 2020, namun berhasil ditekan kembali menjadi 2,35 persen pada 2022. Realisasi defisit APBN 2023 bahkan hanya mencapai 1,66 persen.
Selain harus memenuhi janji kampanye Prabowo dan melanjutkan proyek-proyek besar seperti IKN, APBN 2025 juga dihadapkan pada kewajiban utang jatuh tempo senilai Rp782 triliun. Ini belum termasuk belanja rutin seperti gaji pegawai yang mencapai 15 persen dari total APBN, serta anggaran pendidikan 20 persen, kesehatan 6 persen, dan perlindungan sosial senilai Rp493,5 triliun pada tahun 2024. (alp/*)