KABARBURSA.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto merencanakan pembangunan tiga juta rumah di desa dan kota dalam lima tahun mendatang. Program ini tak hanya fokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan program ini bertujuan membantu rakyat yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang tak layak. "Kami ingin memberikan pembiayaan bagi rakyat yang belum punya rumah atau memiliki rumah yang tidak layak," ujar Hashim dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.
Pemerintahan Prabowo juga berencana memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dengan menyediakan kredit berbiaya rendah untuk renovasi RTLH. Setiap tahun, ditargetkan pembangunan atau renovasi antara 20 hingga 30 rumah di setiap daerah.
Dengan target membangun atau merenovasi 70.000 rumah setiap tahun, total capaian dalam lima tahun bisa mencapai antara 1,5 hingga 2,25 juta rumah. Hashim mengungkapkan program ini lahir dari data yang menunjukkan masih ada 10,7 juta keluarga tanpa rumah, dan 27 juta keluarga tinggal di rumah yang tidak layak huni. "Ada 37 juta keluarga yang masih menunggu untuk tinggal di rumah layak huni," katanya.
Program ini juga diyakini akan memberikan dorongan signifikan pada perekonomian nasional. Hashim memprediksi, program ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga sembilan persen, lebih tinggi dari target pemerintahan Prabowo yang sebesar delapan persen.
Sebelumnya, pada 2015, pemerintah menetapkan target pembangunan 1 juta unit rumah per tahun, namun hasilnya tidak sesuai harapan. "Program perumahan ini belum maksimal, kita harus akui," ucap Hashim.
Untuk mendukung rencana ini, Hashim menyebut telah menjalin komunikasi dengan beberapa perusahaan dalam negeri seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, serta Perum Perumnas.
Selain itu, kerja sama dengan perusahaan asing juga dijajaki, termasuk Housing & Development Board (HBD) dari Singapura sebagai penasihat, dan Surbana Jurong Pte Ltd dari Temasek Holdings sebagai konsultan pengembangan perkotaan dan infrastruktur.
Hashim optimistis, meski target ini ambisius, capaian program ini bisa diwujudkan bertahap, terutama pada tahun ketiga. Pihaknya bahkan telah bertemu dengan investor asing dari Qatar dan Singapura untuk mendukung program tersebut.
Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengingatkan agar target tiga juta rumah ini tercapai, masalah mendasar seperti bank tanah, Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan atau BP3, dan dana abadi perumahan harus dituntaskan. "Agak sulit, tapi bukan tidak mungkin," katanya.
Anggaran Kementerian Perumahan
Hashim Djojohadikusumo sebelumnya telah menguraikan rencana besar pemerintahan Prabowo untuk membangun dan merenovasi jutaan rumah bagi rakyat selama lima tahun ke depan. Dalam perkembangannya, langkah konkret untuk mendukung program ini mulai terlihat dengan wacana pembentukan Kementerian Perumahan yang terpisah dari Kementerian PUPR. Anggaran besar pun sudah disiapkan guna memastikan kementerian baru ini dapat segera beroperasi dan mengakselerasi pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.
Hashim menegaskan mengatakan anggaran sebesar Rp53 triliun sudah disiapkan untuk merealisasikan itu. Jika benar terealisasi, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) “dipecah” dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.
Ketua Satgas Perumahan dan Tim Transisi Pemerintahan Baru, Hashim Djojohadikusomo mengungkapkan anggaran sebesar itu telah disiapkan.
“Kita sudah masukkan angka ke RAPBN tahun depan. Angka yang kita tetapkan Rp53 triliun. Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti (pemerintahan) terdahulu,” kata Hashim dalam dialog APEC Business Advisoru Council, Kamis, 4 September 2024.
Artinya, rencana anggaran tersebut bernilai sekitar 35 persen dari pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 senilai Rp146,98 triliun. Sedangkan, pada tahun 2023 pagu anggaran Kementerian PUPR senilai Rp164,39 triliun.
Adik kandung Prabowo Subianto ini mengungkapkan, besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk pembentukan Kementerian Perumahan ini diharapkan dapat memfasilitasi geliatnya sektor perumahan mulai tahun 2025, termasuk membangun 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan kawasan 3 tertinggal, serta 1 juta rumah di kawasan perkotaan.
“Ini menunjukkan komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk kita mengembangkan pembangunan,” ujar Hashim.
Dia pun mengaku telah ditunjuk langsung oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran.
“Sejak empat bulan lalu saya ditunjuk Pak Prabowo sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran,” ungkapnya.
Hashim menyebut sudah ada sejumlah rapat yang melibatkan sejumlah lembaga terkait untuk menindaklanjuti rencana tersebut. “Kami mengundang dan mengajak beberapa pihak dan lembaga terkait, termasuk BTN (Bank Tabungan Negara), termasuk Direksi Perumnas, SMF, dan lain-lain,” kata Hashim.(*)