KABARBURSA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menambah alokasi pupuk subsidi yang mulanya berjumlah 4,73 juta ton pada tahun 2023 menjadi 9,5 juta pada tahun 2024. Lalu bagaimana ketersedian bahan baku pupuk di samping penambahan kuota yang nyaris 100 persen tersebut?
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi mengaku, bahan baku produksi pupuk masih terjaga hingga saat ini. Meski begitu, dia mengaku beberapa bahan baku pupuk masih mengandalkan produk impor, yakni fosfat dan kalium.
“Kami memang masih melakukan impor karena bahan baku tersebut merupakan barang tambang yang tidak tersedia di dalam negeri,” kata Rahmad kepada KabarBursa, Senin, 24 Juni 2024.
Meski begitu, Rahmad mengaku akan terus melakukan berbagai langkah rantai pasok yang efisien untuk terus menjaga ketersediaan stok pupuk bagi para petani. Sementara saat ini, ketersedian pupuk maupun bahan baku produksinya masih sangat terjaga.
“Dengan strategi rantai pasok yang efisien, Pupuk Indonesia terus jaga ketersediaan pupuk bagi petani,” jelasnya.
Di sisi lain, Rahmad mengaku, stabilnya harga gas bumi juga sangat membantu menekan biaya produksi pupuk. Bersama pemerintah, dia mengaku akan terus mengoptimalkan ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk.
“Kestabilan harga gas bumi sangat membantu Pupuk Indonesia dan pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi serta mendukung Pupuk Indonesia dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk non-subsidi bagi petani,” pungkasnya.
Kekhawatiran Soal HGBT
Sebelumnya, Rahmad juga mengaku dibuat khawatir dengan kelanjutan nasib program harga gas bumi tertentu (HGBT) USD6 per MMBTU untuk tujuh kelompok industri, termasuk pupuk. Pasalnya, program tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2024.
“Ini jujur buat kami di Pupuk Indonesia membuat tidak bisa tidur karena tidak tahu kira-kira harganya berapa di tahun 2025,” kata Rahmad dalam rapat bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024.
Rahmad menuturkan, sebesar 71 persen biaya produksi pupuk urea berkaitan dengan biaya gas. Sementara untuk pupuk NPK ada sebesar 5 persen biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan gas.
Sehingga, papar Rahmad, kenaikan harga gas berdampak langsung pada biaya produksi pupuk. Jika harga gas naik USD1 dolar, kata dia, penambahan biaya produksi bisa meningkat hingga Rp2,23 tiliun.
Kalaupun kenaikan harga gas ditanggu petani, kata Rahmad, dapat menimbulkan penurunan konsumsi pupuk dari hitungan kenaikan Rp1000, menurunkan konsumsi urea 13 persen dan NPK 14 persen.
Dampak terburuknya, penurunan produksi pupuk bisa mengganngu dan mengurangi produksi komoditas pangan. “Perhitungan itu berimplikasi pada hilangnya produksi padi secara nasional sebesar 5,1 juta ton dan jagung 1,2 juta ton,” jelasnya.
Sementara di tahun 2025, Kementan sendiri menetapkan target produksi komoditas pangan. Untuk komoditas padi, Kementan menetapkan target sebesar 56,05 juta ton, jagung 16,68 juta ton, kedelai 334 ribu ton, cabai 3,08 juta ton, dan bawang merah 1,99 juta ton.
Di sisi lain, Kementan juga menetapkan target produksi komoditas kopi 772 ribu ton, kakao 641,2 ribu ton, tebu 63,04 juta ton, kelapa 2,88 juta ton, daging sapi dan kerbau 405,44 ribu ton, dan daging ayam 4 juta ton.
Pagu Anggaran Kementan
Sebagaimana diketahui, pagu indikatif anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) telah ditetapkan sebesar Rp8,06 triliun di tahun 2025. Kendati begitu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menilai pagu anggaran yang disetujui Kementerian Keuangan masih relatif terbatas. "Pagu indikatif pada tahun 2025 relatif masih terbatas," kata Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024.
Oleh karenanya, Amran mengaku Kementan telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp26,64 triliun. Dengan begitu, total keseluruhan anggaran Kementan akan mencapai Rp34,7 triliun. "Setelah ditambah pagu indikatif Rp8 triliun menjadi Rp34,7 triliun dan diharapkan bisa kembali seperti yang pernah dialokasikan pada tahun 2015," jelasnya.
Di sisi lain, Amran juga mengaku Kementan mengusulkan tambahan anggaran pendukung Asta Cita presiden terpilih di Pemilu 2024, Prabowo Subianto, yang hendak mencetak sawah seluas 1 juta hektare atau sekitar Rp25 triliun. "Dengan demikian total tambahan pagu anggaran Kementerian Pertanian diharapkan menjadi Rp59,7 triliun," jelasnya.
Amran menegaskan bahwa tambahan anggaran ini sangat penting untuk mendukung berbagai program strategis Kementan yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. "Kami berharap dengan adanya tambahan anggaran ini, berbagai program prioritas bisa berjalan dengan baik dan memberikan hasil maksimal bagi sektor pertanian Indonesia," tambahnya.
Selain itu, Amran juga menyoroti pentingnya peningkatan anggaran untuk mendukung infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan jalan pertanian. "Infrastruktur pertanian yang memadai akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi hasil pertanian," ujarnya.
Menurut Amran, investasi di sektor pertanian tidak hanya penting untuk ketahanan pangan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani. "Dengan anggaran yang memadai, kami dapat memberikan lebih banyak bantuan dan dukungan kepada petani, sehingga mereka bisa lebih sejahtera dan produktif," katanya.
Amran juga menekankan pentingnya modernisasi pertanian melalui penggunaan teknologi. "Kami ingin mendorong penggunaan teknologi pertanian yang canggih untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi. Ini memerlukan investasi yang signifikan, dan oleh karena itu, tambahan anggaran sangat diperlukan," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV DPR menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Kementan. "Kami memahami pentingnya sektor pertanian dan mendukung penuh upaya Kementan untuk meningkatkan anggarannya. Pertanian adalah tulang punggung perekonomian kita, dan kita harus memberikan dukungan yang diperlukan untuk memajukannya," kata salah satu anggota Komisi IV.
Rapat kerja ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian, termasuk perubahan iklim, hama tanaman, dan fluktuasi harga komoditas. Amran menekankan bahwa dengan anggaran yang lebih besar, Kementan dapat lebih efektif dalam mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan keberlanjutan sektor pertanian. "Kami berkomitmen untuk mengatasi berbagai tantangan ini dan memastikan sektor pertanian kita terus berkembang," pungkasnya. (and/*)