KABARBURSA.COM - Rupiah jatuh bebas pagi ini, Jumat 14 Juni 2024, sejak pembukaan pasar. Nilai tukar merosot tak terbendung, mendekati titik terlemah baru di Rp16.400/USD arena aksi jual besar-besaran di pasar saham dan surat utang.
Kekhawatiran cepat merebak di kalangan investor, yang cemas akan kondisi fiskal Indonesia di bawah pemerintahan baru. Pemerintahan Prabowo Subianto dikabarkan akan menaikkan rasio utang hingga 50 persen demi mendukung program-program populis.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus tergerus, mendekati angka 6.700. Di pasar surat utang, semua kurva menunjukkan kenaikan imbal hasil, mencerminkan tekanan harga. Yield SUN 10 tahun naik ke 7,021 persen, sedangkan tenor 2 tahun di 6,667 persen. Tenor 5 tahun telah mencapai 7,039 persen.
Rupiah merosot cepat, melemah 0,72 persen hingga menyentuh Rp16.387/USD. Ini adalah level terlemah sejak 1 April 2020, terburuk sejak pandemi empat tahun lalu.
Investor asing sudah melepas saham senilai US$2,2 miliar dari bursa Indonesia sejak awal April. Kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) berkurang menjadi Rp804,78 triliun per 12 Juni, berdasarkan data Kementerian Keuangan. Pada hari itu, asing mencatat penjualan bersih di SBN sebesar Rp802,43 miliar.
Pemerintahan Prabowo berencana menaikkan rasio utang hingga 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mendanai program-program populis besar seperti makan siang gratis hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rasio utang ini akan menjadi yang tertinggi dalam dua dekade terakhir.
Pemerintahan Prabowo berniat menaikkan rasio utang sebesar 2 poin persentase setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Peningkatan bertahap ini diharapkan memberikan ruang bagi tim ekonomi untuk menyesuaikan diri dengan hambatan yang mungkin muncul.
Rencana ini akan membuat utang Indonesia mendekati 50 persen dari PDB pada akhir masa jabatan lima tahun dari sekitar 39 persen tahun ini. Ini berpotensi menjadi tingkat tertinggi sejak 2004.
Meski Prabowo telah menyampaikan niat meningkatkan utang negara selama kampanyenya, komitmen untuk melakukannya dan detail pelaksanaannya belum pernah diketahui sebelumnya. Langkah ini menandai perubahan signifikan bagi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, yang selama ini mengandalkan kebijakan fiskal konservatif untuk menjaga kepercayaan investor.
Pemerintah Indonesia selama ini secara ketat mematuhi batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari PDB dan rasio utang terhadap PDB maksimum sebesar 60 persen sejak Krisis Keuangan Asia 1997, kecuali selama pandemi. Kebijakan ini telah membantu Indonesia mendapatkan kembali peringkat layak investasi meskipun pendapatan negara masih lemah.
Rasio utang sebesar 50 pesen dianggap optimal karena akan meyakinkan investor tentang komitmen Indonesia terhadap kehati-hatian fiskal. Sementara rasio utang di atas 60 persen dapat menimbulkan kekhawatiran pasar.
Asing Lepas Saham dan Surat Utang
Kabar Bursa merangkum berbagai suber, pada 2024, rasio utang pemerintah Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 39,06 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan total nilai utang sebesar Rp8.319,22 triliun pada akhir Februari 2024. Meskipun meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, rasio ini masih di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu 60 persen dari PDB.
{
"width": "100 persen",
"height": "480",
"symbol": "ECONOMICS:IDGDP",
"interval": "D",
"timezone": "Etc/UTC",
"theme": "light",
"style": "1",
"locale": "en",
"hide_top_toolbar": true,
"allow_symbol_change": false,
"save_image": false,
"calendar": false,
"hide_volume": true,
"support_host": "https://www.tradingview.com"
}
Sebagian besar utang pemerintah berbentuk Surat Berharga Negara (SBN), yang mendominasi komposisi utang dengan nilai mencapai Rp7.336,87 triliun atau sekitar 88,19 persen dari total utang. Utang tersebut terbagi dalam SBN domestik dan SBN dalam denominasi valuta asing.
Selain itu, pemerintah Indonesia terus berupaya mengelola utang secara efektif dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan efisiensi dan diversifikasi portofolio utang. Strategi ini meliputi pengembangan instrumen SBN tematik seperti Green Sukuk dan SDG Bond untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional.
Dengan pendekatan ini, diharapkan stabilitas fiskal dapat terjaga, dan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia tetap kuat.
Pada tahun 2024, investor asing secara signifikan mengurangi kepemilikan mereka di Surat Utang Negara (SUN) Indonesia. Hingga Maret 2024, kepemilikan asing dalam SUN tercatat hanya sebesar 14,2 persen dari total outstanding SUN. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia serta dampak dari kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru.
Selain itu, sejak awal tahun hingga Maret 2024, telah terjadi aksi jual besar-besaran oleh investor asing di pasar surat utang, yang berkontribusi pada penurunan nilai tukar rupiah dan peningkatan yield SUN. Hal ini juga diperparah oleh ketidakpastian global yang mendorong investor untuk mencari aset yang lebih aman.
Dalam upaya menjaga stabilitas pasar dan menarik kembali minat investor, pemerintah Indonesia terus mengembangkan berbagai instrumen utang, termasuk SBN tematik seperti Green Sukuk dan SDG Bond, serta memperkuat kebijakan pengelolaan utang yang lebih efisien dan transparan. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.