KABARBURSA.COM - Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (REI) mendesak pemerintah untuk segera menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, mengungkapkan bahwa pemerintah harus segera menandatangani penambahan kuota FLPP mengingat kuota yang tersisa untuk 2024 diperkirakan akan habis dalam waktu dua bulan ke depan.
"Diperkirakan kuota FLPP 2024 sebanyak 166.000 unit akan habis pada bulan Agustus mendatang," ungkap Arvin dalam acara Temu Anggota Tiga DPD REI, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu, 12 Juni 2024. Kekhawatiran mengenai menipisnya alokasi pembiayaan rumah subsidi tersebut muncul setelah BP Tapera mencatat realisasi penyaluran dana FLPP dari Januari hingga Mei 2024 sebanyak 78.705 unit rumah.
Berdasarkan data tersebut, REI menyatakan bahwa kuota FLPP tahun 2024 seharusnya mencapai 218.808 unit. Oleh karena itu, REI menekankan bahwa penambahan kuota FLPP perlu dipercepat. "Kami, tiga DPD REI, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, berkoordinasi untuk mengatasi isu kuota pembiayaan rumah subsidi ini secara proaktif. REI mencari solusi konkret dengan para pemangku kepentingan untuk dieksekusi bersama-sama," jelas Arvin.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD REI Jawa Barat, Lia Nastiti, menyoroti bahwa kekurangan kuota FLPP yang tidak segera diatasi akan berdampak negatif bagi pengembang dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lia juga mengkhawatirkan bahwa hal tersebut dapat mengancam 175 industri yang menjadi pendukung pembangunan rumah. "Kekurangan kuota KPR FLPP dapat menghambat pertumbuhan sektor properti, pengembangan properti, dan meningkatkan risiko gagal bayar karena pengembang tidak dapat memenuhi kewajiban perbankan," tambahnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah menganggarkan bantuan pembiayaan perumahan FLPP senilai Rp13,73 triliun untuk tahun anggaran 2024, yang diperkirakan hanya mampu menyuplai sebanyak 166.000 unit. Namun, pemerintah telah memberi sinyal bahwa kuota FLPP tersebut akan ditambah menjadi 220.000 unit. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyetujui penyuntikan anggaran sebesar Rp229,06 miliar untuk mendukung pasokan unit rumah subsidi pada tahun 2024.
Dalam penjelasannya, Sri Mulyani menyebut bahwa kucuran biaya tambahan tersebut meningkat sebesar 8,7 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2023. "Rencana kerja anggaran tahun 2024 BP Tapera sebesar Rp229,06 miliar, dengan kenaikan 8,7 persen dari RKAT 2023 secara prinsip telah kami setujui," jelas Sri Mulyani di Kantor Kementerian PUPR, 13 Maret 2024.
Dengan demikian, penambahan kuota FLPP diharapkan dapat memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan di Indonesia. Langkah ini juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor properti dan menjaga stabilitas ekonomi negara.
Rumah Subsidi untuk MBR
Pemerintah Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan kuota rumah subsidi guna memberikan akses perumahan yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam upaya tersebut, pemerintah telah menyiapkan rencana penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2024.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestate Indonesia (REI) DKI Jakarta Arvin F Iskandar, mengungkapkan bahwa kuota FLPP yang tersedia diperkirakan akan habis pada bulan Agustus mendatang. Hal ini mendorong pemerintah untuk segera menandatangani penambahan kuota FLPP guna memenuhi kebutuhan perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Data dari BP Tapera menunjukkan bahwa realisasi penyaluran dana FLPP dari Januari hingga Mei 2024 telah mencapai 78.705 unit rumah. Namun, dengan adanya kebutuhan yang terus meningkat, REI memperkirakan bahwa kuota FLPP tahun 2024 seharusnya mencapai 218.808 unit. Oleh karena itu, penambahan kuota FLPP menjadi hal yang penting untuk dilakukan.
Menanggapi hal ini, Ketua DPD REI Jawa Barat Lia Nastiti, menekankan bahwa kekurangan kuota FLPP dapat berdampak negatif bagi pengembang dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kehabisan kuota FLPP dapat menghambat pertumbuhan sektor properti, meningkatkan risiko gagal bayar, dan mengancam industri yang menjadi penunjang pembangunan rumah.
Pemerintah telah menganggarkan bantuan pembiayaan perumahan FLPP senilai Rp13,73 triliun untuk tahun anggaran 2024, dengan proyeksi menyuplai sebanyak 166.000 unit rumah. Namun, pemerintah telah menyetujui penambahan kuota FLPP menjadi 220.000 unit guna memenuhi kebutuhan perumahan subsidi yang semakin meningkat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyetujui penyuntikan anggaran sebesar Rp229,06 miliar untuk mendukung pasokan unit rumah subsidi pada tahun 2024. Dengan adanya penambahan kuota FLPP, diharapkan dapat memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mendukung pertumbuhan sektor properti di Indonesia.
Rumah subsidi merupakan solusi penting dalam menanggulangi kesenjangan perumahan dan memberikan akses perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya komitmen dari pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak terkait, diharapkan program rumah subsidi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia.(*)