KABARBURSA.COM - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa diskusi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia masih mengalami kendala karena selain divestasi saham, pemerintah juga menekankan pentingnya pembangunan smelter di Papua.
Hal itu dikatakan Bahlil di open house di rumah dinasnya di Jakarta, Rabu, 10 April 2024.
"Selama ini Freeport membangun smelter di luar Papua, padahal tambangnya di Papua. Kami ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua," kata Bahlil.
Selain itu, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah meminta penambahan divestasi saham sebesar 10 persen.
Saat ini, Indonesia telah memiliki 51 persen saham Freeport. Bahlil berharap pada masa kontrak tahap kedua selesai, Indonesia dapat memiliki hingga 61 persen saham Freeport, yang menandakan transformasi dari Freeport McMoran menjadi Freeport Indonesia.
Bahlil menekankan bahwa perusahaan induk Freeport McMoran Inc harus bersedia untuk langkah tersebut.
"Ya harus bersedia, ini demi negara kita, ini negara kita. Saya termasuk dalam tim negosiasi ini, Insya Allah," ujarnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan penyelesaian proses negosiasi ini pada Juni 2024. Menjawab hal itu, Bahlil mengiyakan.
"Kalau presiden sudah menyatakan demikian, kami akan mengikutinya," ujar Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas berharap agar proses negosiasi kepemilikan saham Indonesia atas Freeport dapat segera diselesaikan.
Menurutnya, proses ini melibatkan berbagai aspek seperti birokrasi, administrasi, dan revisi peraturan pemerintah yang memakan waktu.
Meskipun semua pihak telah mencapai kesepakatan secara garis besar, masih diperlukan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melanjutkan proses ini.